JAKARTA - Ketidaknyamanan konsumen terhadap layanan perbankan kembali mencuat seiring maraknya kasus pemblokiran rekening secara sepihak. Banyak nasabah mengeluhkan tindakan perbankan yang membekukan rekening tanpa pemberitahuan terlebih dahulu, yang berujung pada terganggunya akses terhadap dana pribadi mereka. Situasi ini dinilai berdampak serius terhadap kepercayaan publik terhadap industri perbankan.

Tak sedikit konsumen yang menganggap tindakan tersebut sebagai pelanggaran terhadap hak mereka sebagai pemilik sah dana. Rasa percaya yang selama ini menjadi fondasi hubungan antara nasabah dan bank mulai tergoyahkan ketika rekening yang mereka miliki diblokir secara sepihak tanpa penjelasan memadai.

Sekretaris Eksekutif Yayasan Lembaga Konsumen Indonesia (YLKI), Rio Priambodo, menyuarakan keresahan masyarakat terhadap praktik ini. Ia menyatakan bahwa konsumen yang menyimpan dananya di bank seharusnya mendapatkan jaminan atas hak kepemilikan dan akses penuh terhadap uang mereka. Namun, kenyataannya, sejumlah konsumen justru mengalami pembekuan rekening tanpa alasan yang jelas.

“Konsumen percaya menaruh uangnya di bank, tetapi tiba-tiba diblokir,” ujar Rio.

YLKI mencatat adanya lonjakan pengaduan dari masyarakat terkait pembekuan rekening, terutama dari mereka yang rekeningnya tidak aktif dalam beberapa bulan terakhir. Sayangnya, tidak adanya aktivitas transaksi dalam jangka pendek kerap ditafsirkan sebagai alasan pembekuan, meskipun tidak berarti bahwa rekening tersebut ditinggalkan atau tidak lagi dibutuhkan.

Menurut Rio, banyak konsumen yang sengaja menyimpan uang di rekening tertentu untuk tujuan khusus seperti biaya pendidikan anak atau kebutuhan darurat. Dana tersebut memang tidak rutin digunakan, tetapi tetap memiliki nilai penting bagi pemiliknya. Namun, rekening-rekening dengan karakteristik seperti itu tetap berisiko diblokir secara tiba-tiba.

“Banyak yang sengaja mengendapkan uangnya untuk biaya pendidikan atau kebutuhan darurat,” ujarnya.

Pemblokiran tanpa pemberitahuan tidak hanya menimbulkan kebingungan, tetapi juga ketidaknyamanan psikologis. Beberapa konsumen bahkan baru menyadari pembekuan rekening mereka saat hendak melakukan transaksi mendesak, seperti pembayaran rumah sakit atau biaya sekolah. Kondisi ini berpotensi menimbulkan kerugian tidak langsung bagi nasabah.

Di tengah era digitalisasi perbankan yang seharusnya mempermudah akses dan transparansi, kejadian-kejadian seperti ini justru memicu pertanyaan besar mengenai perlindungan konsumen dan tata kelola komunikasi antar pihak. Kejelasan prosedur dan pemberitahuan resmi seharusnya menjadi bagian dari proses sebelum keputusan pemblokiran dilakukan.

YLKI menilai bahwa bank memiliki kewajiban untuk menjaga komunikasi yang terbuka dengan nasabah. Ketika ada potensi pembekuan rekening, bank seharusnya menyampaikan pemberitahuan terlebih dahulu serta memberi kesempatan kepada nasabah untuk melakukan klarifikasi atau reaktivasi. Hal ini penting agar nasabah tidak merasa diperlakukan secara semena-mena oleh institusi keuangan yang seharusnya menjadi tempat yang aman bagi dana mereka.

Sikap sepihak dari pihak bank juga dapat menciptakan efek domino yang merugikan sektor perbankan itu sendiri. Ketika kepercayaan publik menurun, akan muncul keraguan untuk menyimpan dana di lembaga keuangan formal, dan hal ini berpotensi menghambat inklusi keuangan nasional. Nasabah yang merasa kecewa dapat beralih ke instrumen non-perbankan yang mungkin kurang diawasi, berisiko tinggi, dan pada akhirnya merugikan ekosistem keuangan secara keseluruhan.

Perbankan seharusnya memahami bahwa loyalitas konsumen tidak hanya ditentukan oleh besarnya bunga tabungan atau kemudahan aplikasi, tetapi juga oleh rasa aman dan kepercayaan. Dalam kasus pemblokiran rekening, transparansi, edukasi, dan pendekatan humanis akan jauh lebih dihargai oleh konsumen dibandingkan tindakan teknis yang mengejutkan.

YLKI menyerukan agar regulasi yang mengatur prosedur pemblokiran rekening diperjelas dan ditegakkan secara konsisten, dengan mengutamakan prinsip perlindungan konsumen. Selain itu, perlu ada pengawasan terhadap pelaksanaan kebijakan internal bank agar tidak bertentangan dengan semangat keadilan dan keterbukaan informasi.

Meningkatnya aduan masyarakat terkait pemblokiran sepihak menjadi sinyal bahwa perlu ada perbaikan sistemik dalam layanan perbankan. Jika tidak segera ditangani, kasus seperti ini bisa memicu sentimen negatif yang berkepanjangan, terutama di era media sosial yang memungkinkan penyebaran informasi dalam waktu singkat.

Diperlukan kolaborasi antara regulator, lembaga perlindungan konsumen, dan industri perbankan untuk menciptakan mekanisme yang adil, transparan, dan akuntabel dalam penanganan rekening tidak aktif atau mencurigakan. Nasabah sebagai pihak yang paling terdampak berhak atas penjelasan, kejelasan prosedur, dan akses atas haknya.

Ke depan, kepercayaan publik terhadap sistem perbankan hanya dapat dipulihkan jika bank mampu menunjukkan komitmen terhadap prinsip transparansi dan perlindungan hak konsumen. Di tengah upaya nasional mendorong literasi dan inklusi keuangan, praktik-praktik seperti pemblokiran sepihak perlu ditinjau ulang agar tidak menjadi hambatan yang menggerus kepercayaan masyarakat terhadap bank.