JAKARTA - Kementerian Energi dan Sumber Daya Mineral (ESDM) terus memperkuat pengawasan terhadap kegiatan usaha pertambangan nasional. Salah satu langkah signifikan yang ditempuh adalah perubahan frekuensi pengajuan Rencana Kerja dan Anggaran Biaya (RKAB) oleh perusahaan tambang, dari sebelumnya tiga tahun menjadi hanya satu tahun sekali.
Kebijakan baru ini akan berlaku efektif mulai Oktober mendatang. Artinya, seluruh perusahaan tambang—baik yang baru beroperasi maupun yang sudah memiliki izin RKAB untuk beberapa tahun ke depan—wajib menyesuaikan dengan format pelaporan yang diperbarui oleh pemerintah.
Perubahan ini menandai fase baru dalam pendekatan pengawasan operasional industri tambang oleh negara. Kementerian ESDM tidak lagi menerapkan sistem multi-tahun yang memberikan keleluasaan tiga tahun dalam satu kali pengajuan RKAB. Sebaliknya, sistem yang kini diberlakukan mewajibkan perusahaan menyampaikan laporan RKAB setiap tahun.
Kebijakan ini menjadi bentuk konsolidasi agar rencana kerja dan anggaran perusahaan tambang senantiasa terkini, menyesuaikan dinamika pasar, kebijakan lingkungan, serta arah pembangunan nasional. Melalui pelaporan tahunan, pemerintah dapat memonitor dengan lebih detail dan responsif setiap aktivitas eksplorasi maupun produksi yang dilakukan oleh pelaku usaha tambang.
Direktur Jenderal Mineral dan Batu Bara (Minerba) Kementerian ESDM, Tri Winarno, menyampaikan bahwa aturan baru tersebut tetap berlaku untuk semua perusahaan, termasuk yang sebelumnya telah mendapatkan persetujuan RKAB dengan jangka waktu tiga tahun.
“Dengan demikian, semua perusahaan wajib mengajukan RKAB baru untuk tahun 2026,” ujar Tri Winarno dalam pernyataannya.
Menurutnya, meskipun sebagian perusahaan tambang telah mendapatkan persetujuan untuk periode tiga tahun, namun mereka tetap wajib menyesuaikan dengan ketentuan pengajuan tahunan. Hal ini mencerminkan semangat reformasi birokrasi serta kontrol yang lebih baik terhadap perencanaan biaya dan kegiatan tambang.
Sebelumnya, sistem RKAB berbasis digital melalui e-RKAB memang memberikan kemudahan dengan jangka waktu yang panjang. Namun dalam praktiknya, terdapat tantangan terhadap keakuratan data, efektivitas pemantauan, serta perlunya penyesuaian kebijakan berdasarkan perubahan kebijakan fiskal dan lingkungan global.
Melalui sistem pelaporan tahunan, Kementerian ESDM menginginkan agar laporan yang masuk lebih relevan terhadap kondisi aktual di lapangan. Selain itu, laporan tersebut juga diharapkan mampu memberikan proyeksi yang realistis terhadap capaian produksi, target pemasaran, serta dampak sosial dan lingkungan dari kegiatan usaha tambang.
Bagi perusahaan tambang sendiri, kewajiban pelaporan setiap tahun memang akan menambah beban administratif. Namun dalam jangka panjang, mekanisme ini bisa menjadi alat bantu yang efektif untuk menyusun strategi bisnis yang lebih fleksibel dan terukur. Pengusaha tambang dituntut untuk lebih adaptif dalam merespons dinamika pasar dan peraturan pemerintah.
Pengajuan RKAB tahunan juga menjadi sarana bagi Kementerian ESDM untuk memastikan bahwa setiap kegiatan tambang yang berlangsung telah memperhatikan kaidah teknis, keselamatan kerja, serta aspek keberlanjutan lingkungan. Dengan kontrol yang lebih rutin, potensi pelanggaran dapat dicegah sejak dini.
Selain itu, sistem ini mendorong terciptanya budaya transparansi dan akuntabilitas di sektor pertambangan nasional. Pemerintah ingin agar seluruh pelaku industri tidak hanya fokus pada keuntungan ekonomi, tetapi juga patuh terhadap regulasi dan berperan dalam pembangunan yang berkelanjutan.
Salah satu tantangan dalam pelaksanaan sistem baru ini adalah kesiapan sumber daya manusia dan sistem digital di masing-masing perusahaan. Karena itulah, pemerintah telah menyiapkan pendampingan serta pembaruan sistem e-RKAB yang lebih efisien untuk menampung proses pengajuan dan verifikasi data yang meningkat setiap tahun.
Untuk memastikan transisi berjalan mulus, Kementerian ESDM telah melakukan sosialisasi kepada perusahaan-perusahaan tambang agar mereka segera bersiap mengajukan RKAB tahun 2026 pada bulan Oktober mendatang. Hal ini sekaligus menjadi tenggat waktu awal bagi seluruh perusahaan untuk menyesuaikan format perencanaan mereka dengan ketentuan baru tersebut.
Kebijakan ini juga membuka ruang bagi penilaian performa tahunan setiap perusahaan tambang. Melalui evaluasi RKAB yang lebih sering, pemerintah dapat mengidentifikasi perusahaan mana yang progresif dalam kinerjanya dan mana yang perlu diberikan perhatian lebih dalam pengawasan.
Dalam jangka panjang, pengelolaan sektor pertambangan yang berbasis pada rencana kerja tahunan akan memberikan kepastian hukum dan arah pembangunan yang lebih konsisten. Negara tidak hanya hadir sebagai regulator, tetapi juga sebagai mitra strategis dalam menjaga keberlanjutan sumber daya alam untuk masa depan.
Bagi publik, sistem ini diharapkan dapat memperkuat kepercayaan bahwa kegiatan pertambangan di Indonesia diawasi dengan serius dan berkala. Proses pengajuan RKAB tahunan merupakan bagian dari kerangka besar pengelolaan sumber daya mineral yang akuntabel dan berpihak pada kesejahteraan masyarakat.
Dengan demikian, perubahan pola pengajuan RKAB menjadi tahunan ini bukan sekadar kebijakan administratif, melainkan bagian penting dari langkah maju dalam mengelola industri tambang Indonesia yang lebih modern, tangguh, dan bertanggung jawab.
