JAKARTA - Komitmen terhadap peningkatan kesejahteraan daerah melalui sektor energi kembali ditegaskan oleh Gubernur Kepulauan Riau, Ansar Ahmad. Ia menempatkan distribusi dan pengendalian Bahan Bakar Minyak (BBM) sebagai salah satu aspek penting dalam mendukung pertumbuhan ekonomi wilayah. Menurutnya, penyediaan BBM yang terkontrol dan merata akan menjadi pendorong utama perputaran ekonomi masyarakat, khususnya di wilayah Kepulauan Riau yang secara geografis tersebar dan memiliki tantangan logistik tersendiri.
Dalam sebuah agenda resmi yang berlangsung di Kota Batam, Gubernur Ansar menunjukkan keseriusannya dengan menghadiri langsung kegiatan penandatanganan Memorandum of Understanding (MoU) serta Perjanjian Kerja Sama (PKS) antara Pemerintah Provinsi Kepulauan Riau dengan Badan Pengatur Hilir Minyak dan Gas Bumi (BPH Migas). Penandatanganan ini menjadi simbol sinergi yang lebih kuat antara pemerintah daerah dan lembaga pengatur energi nasional dalam menyusun langkah-langkah konkret di lapangan.
Gubernur Ansar menjelaskan bahwa ketersediaan BBM yang adil dan merata di wilayah Kepulauan Riau akan memberikan efek ganda terhadap dinamika sosial ekonomi masyarakat. Ia menilai bahwa sektor energi tidak hanya menjadi kebutuhan dasar, tetapi juga memiliki dampak langsung terhadap produktivitas usaha kecil, transportasi, dan logistik antar pulau.
"Distribusi BBM yang tepat akan mendorong peningkatan ekonomi daerah," kata Gubernur Ansar Ahmad dengan penuh keyakinan.
Pernyataan ini menandakan adanya perhatian serius dari pemerintah daerah terhadap pengelolaan distribusi energi yang selama ini kerap menemui kendala, mulai dari keterbatasan armada distribusi hingga kurangnya pengawasan di titik-titik distribusi akhir. Dengan kerja sama ini, diharapkan seluruh rantai pasok BBM di wilayah Kepri bisa terpantau dan terkelola secara lebih akurat.
Sebagai daerah kepulauan yang strategis, Kepri memiliki karakteristik geografis yang unik. Banyaknya pulau-pulau kecil menyebabkan distribusi BBM menjadi tantangan tersendiri. Biaya distribusi yang tinggi, jarak tempuh yang jauh, hingga cuaca laut yang tidak menentu membuat pasokan BBM tidak selalu tiba secara lancar di setiap wilayah. Kondisi inilah yang coba ditangani melalui kerja sama dengan BPH Migas.
Dalam kesempatan tersebut, selain menandatangani MoU dan PKS, Gubernur Ansar juga menekankan pentingnya data dan pengawasan. Menurutnya, pengendalian distribusi BBM yang akurat harus didukung oleh sistem informasi yang kuat, sehingga pemerintah daerah dapat melakukan pemantauan langsung terhadap jumlah, lokasi, dan waktu distribusi.
Langkah ini juga dinilai mampu menekan praktik penyimpangan yang selama ini kerap terjadi, seperti penimbunan atau penjualan BBM bersubsidi di luar jalur resmi. Penindakan terhadap praktik-praktik seperti ini menjadi bagian dari strategi pengendalian yang lebih luas, sekaligus menjamin bahwa BBM yang tersedia benar-benar dinikmati oleh masyarakat yang membutuhkan.
Penandatanganan kerja sama ini menjadi fondasi untuk pembentukan sistem distribusi BBM yang lebih transparan dan efisien. Tidak hanya menyasar titik distribusi utama di kota-kota besar, kerja sama ini juga akan menyentuh wilayah-wilayah terluar dan terpencil di Kepulauan Riau, agar tidak ada lagi ketimpangan dalam pemenuhan energi antarwilayah.
Pemerintah Provinsi Kepulauan Riau juga berharap kerja sama ini bisa mengakomodasi pembangunan infrastruktur pendukung distribusi BBM, seperti tangki penyimpanan dan pelabuhan khusus untuk pengangkutan energi. Dengan begitu, pasokan BBM bisa dijaga kestabilannya bahkan ketika kondisi cuaca tidak mendukung.
Gubernur Ansar memandang bahwa kerja sama dengan BPH Migas bukan hanya soal perjanjian administratif, tetapi lebih sebagai gerakan konkret untuk menjamin hak masyarakat atas energi. Ia mengajak seluruh pihak, termasuk pemerintah kabupaten/kota dan aparat pengawasan di daerah, untuk mendukung penuh pelaksanaan program ini di lapangan.
Ke depan, Pemprov Kepri juga berencana mendorong digitalisasi dalam sistem distribusi BBM. Penggunaan teknologi pelacakan dan pelaporan digital diyakini mampu meningkatkan efisiensi dan transparansi distribusi. Selain itu, integrasi data antara pemerintah daerah dengan BPH Migas akan memperkuat pengambilan keputusan yang berbasis fakta dan kebutuhan riil masyarakat.
Tidak hanya terbatas pada BBM subsidi, Gubernur Ansar juga menyampaikan bahwa pengendalian distribusi BBM nonsubsidi tetap menjadi perhatian. Ia berharap bahwa dengan kerja sama ini, seluruh proses distribusi BBM di Kepri—baik subsidi maupun nonsubsidi—akan berjalan dengan tata kelola yang baik dan berorientasi pada pelayanan masyarakat.
Secara keseluruhan, langkah Pemerintah Provinsi Kepulauan Riau dalam membangun sinergi dengan BPH Migas ini merefleksikan strategi proaktif untuk menjamin ketersediaan energi di wilayah perbatasan dan kepulauan. Di tengah dinamika ekonomi dan mobilitas masyarakat yang terus berkembang, kepastian akan ketersediaan BBM menjadi bagian penting dari upaya menjaga stabilitas ekonomi dan pembangunan daerah.
Penandatanganan MoU dan PKS ini menjadi momentum strategis untuk merancang masa depan energi di Kepulauan Riau yang lebih tangguh, berkeadilan, dan berkelanjutan. Pemerintah daerah tidak ingin hanya menunggu, tetapi juga bergerak cepat menjemput solusi yang akan membawa dampak langsung bagi masyarakat.
