JAKARTA - Upaya negara dalam memperkuat ekonomi akar rumput dan ketahanan pangan nasional mendapat perhatian khusus dari Presiden Prabowo Subianto. Dalam kunjungan kerjanya ke Kabupaten Klaten, Presiden secara resmi meluncurkan kelembagaan 80.081 Koperasi Desa/Kelurahan Merah Putih (KDMP/KKMP) yang tersebar di berbagai penjuru tanah air. Acara peresmian ini berlangsung di Koperasi Desa Merah Putih Bentangan, yang berlokasi di Desa Bentangan, Kecamatan Wonosari, Klaten, pada Senin, 21 Juli 2025.
Peluncuran koperasi ini bukan sekadar acara seremonial, melainkan bagian dari desain besar pemerintah dalam membangun struktur ekonomi yang berpijak pada desa. Model kelembagaan koperasi yang diresmikan kali ini bukan tumbuh dari akar komunitas secara organik seperti koperasi tradisional, melainkan merupakan bentuk koperasi top-down yang digagas dan dicanangkan oleh negara.
Dalam sambutannya, Presiden Prabowo menegaskan bahwa koperasi ini dirancang untuk menjawab kebutuhan nasional secara langsung. “Program-program koperasi ini nanti akan dijalankan oleh masyarakat desa sendiri,” tegas Presiden.
Berkaca dari praktik koperasi konvensional yang bersifat bottom-up, di mana inisiatif datang dari komunitas lokal dan berkembang secara bertahap, pendekatan Koperasi Desa Merah Putih justru dibentuk dari atas, dengan dorongan kuat dari negara untuk memenuhi tujuan strategis pembangunan. Pemerintah, melalui sinergi antara pemerintah pusat, pemerintah daerah, dan 16 kementerian/lembaga, bersatu untuk membentuk koperasi yang terstruktur, sistematis, dan menyentuh langsung kebutuhan rakyat.
Salah satu nilai penting yang melekat dalam program ini adalah penguatan ketahanan pangan nasional. Pemerintah menempatkan koperasi desa sebagai tulang punggung baru dalam memperkuat rantai pasok pangan dari hulu ke hilir. Dengan pelibatan langsung masyarakat desa sebagai anggota koperasi, maka ketahanan pangan bukan hanya menjadi tanggung jawab negara semata, tetapi juga dibagi bersama oleh elemen masyarakat yang menjadi bagian dari sistem tersebut.
Model kelembagaan koperasi yang diluncurkan ini membawa pendekatan baru yang lebih terarah. Tidak hanya fokus pada aspek produksi atau distribusi, koperasi ini juga diarahkan sebagai instrumen edukasi dan pemberdayaan ekonomi desa. Setiap koperasi didorong untuk mampu berperan sebagai pengelola sumber daya lokal, baik di sektor pertanian, perikanan, peternakan, hingga sektor jasa dan perdagangan.
Struktur koperasi ini juga disusun agar adaptif dengan sistem ekonomi modern. Pemerintah memberi perhatian pada aspek manajemen yang profesional, sistem pencatatan digital, hingga pelatihan intensif bagi pengurus dan anggota koperasi. Dengan demikian, koperasi tidak hanya menjadi simbol ekonomi kerakyatan, tetapi juga institusi yang mampu bersaing secara bisnis dan berkontribusi pada pertumbuhan ekonomi nasional.
Kehadiran 80.081 koperasi Merah Putih ini mencerminkan keberpihakan negara terhadap desa sebagai titik awal pembangunan. Dalam kerangka pembangunan berkeadilan, desa tidak hanya diposisikan sebagai objek pembangunan, tetapi juga sebagai subjek yang aktif mengambil bagian. Presiden Prabowo melihat koperasi ini sebagai alat strategis untuk membangun kemandirian desa, mengurangi ketimpangan sosial, dan memperluas kesempatan ekonomi bagi seluruh warga.
Dalam konteks jangka panjang, koperasi ini diharapkan mampu menciptakan ekosistem desa yang tangguh dan tidak tergantung sepenuhnya pada pusat. Dengan koperasi sebagai penggerak utama, masyarakat diharapkan dapat mengelola sumber daya mereka sendiri, dari mulai produksi pangan, pemasaran produk lokal, hingga pengelolaan keuangan internal desa.
Peluncuran koperasi ini juga mengirimkan sinyal kuat bahwa pemerintah ingin mengembalikan semangat gotong royong dan kemandirian ekonomi sebagai fondasi utama kehidupan berbangsa. Semangat ini direpresentasikan melalui nama "Merah Putih" yang melekat pada koperasi desa ini, sebagai simbol dari kebersamaan dan perjuangan kolektif.
Tak hanya itu, program ini juga menjadi ajang sinergi lintas sektor. Dengan pelibatan 16 kementerian/lembaga, pemerintah ingin memastikan bahwa koperasi yang dibentuk benar-benar memiliki dukungan penuh dari berbagai aspek kebijakan, mulai dari pertanian, perdagangan, keuangan, pendidikan hingga teknologi. Ini membuktikan bahwa program koperasi ini bukan inisiatif parsial, melainkan agenda besar nasional yang menyentuh semua sisi kehidupan masyarakat desa.
Sementara itu, masyarakat Desa Bentangan menyambut baik peluncuran kelembagaan koperasi ini. Mereka melihatnya sebagai peluang baru untuk mengembangkan usaha, memperbaiki taraf hidup, dan memperoleh akses modal yang lebih mudah. Melalui koperasi ini, mereka berharap bisa mengakses pelatihan, mendapatkan pembinaan usaha, hingga pemasaran hasil produksi mereka ke pasar yang lebih luas.
Koperasi Merah Putih juga diharapkan mampu menjadi ruang kolaboratif antara warga, tokoh masyarakat, dan perangkat desa. Dengan struktur yang terbuka dan partisipatif, setiap warga desa dapat berperan aktif dalam merancang dan menjalankan program-program koperasi.
Langkah ini sekaligus menjadi penegasan bahwa pembangunan ekonomi Indonesia tidak bisa hanya bertumpu pada kota dan sektor industri besar. Desa harus menjadi fondasi utama pembangunan, dan koperasi Merah Putih adalah bentuk konkret dari strategi tersebut.
Dalam penutupnya, Presiden menyampaikan keyakinannya bahwa dengan semangat kolektif dan dukungan dari seluruh lapisan masyarakat, Koperasi Desa/Kelurahan Merah Putih dapat tumbuh menjadi kekuatan ekonomi baru Indonesia.
