JAKARTA - Krisis kelangkaan Bahan Bakar Minyak (BBM) yang terus berlarut di Provinsi Bengkulu memicu kekhawatiran berbagai pihak. Kali ini, sorotan tajam datang dari Pengurus Besar Himpunan Mahasiswa Islam (PB HMI), yang mengecam keras kelalaian pemerintah daerah dalam menyikapi persoalan yang telah menyulitkan masyarakat selama berminggu-minggu.
Wakil Sekretaris Jenderal PB HMI, Maulana Taslam, menyampaikan kritik langsung kepada Gubernur Bengkulu, Helmi Hasan, yang dinilai gagal mengambil langkah preventif maupun solutif dalam mengantisipasi krisis distribusi BBM di wilayah tersebut.
"Gubernur lalai dan tidak melakukan langkah antisipatif. Seharusnya ini bisa dicegah kalau pemerintah provinsi peka terhadap kondisi lapangan," ujar Maulana kepada wartawan, Minggu 25 Mei 2025.
Ia menekankan bahwa permasalahan ini bukan pertama kali terjadi di Bengkulu. Dalam beberapa tahun terakhir, distribusi BBM kerap kali mengalami gangguan, menyebabkan antrean panjang di SPBU, lumpuhnya transportasi umum, hingga terganggunya aktivitas ekonomi warga.
"Kita sudah berkali-kali menyaksikan masalah yang sama di Bengkulu. Ini menandakan bahwa ada masalah struktural dalam pengelolaan energi di tingkat daerah yang belum diselesaikan secara serius oleh pemerintah provinsi," tegas Maulana.
Kondisi di lapangan menunjukkan bahwa antrean panjang kendaraan di berbagai SPBU di Kota Bengkulu dan kabupaten sekitarnya masih terjadi hingga akhir Mei 2025. Banyak warga mengeluhkan harus mengantre berjam-jam bahkan semalaman demi mendapatkan BBM.
Beberapa pengendara ojek online dan sopir angkutan umum mengaku pendapatan mereka menurun drastis karena tidak bisa beroperasi secara normal. Hal serupa juga dikeluhkan oleh nelayan dan petani yang membutuhkan solar untuk operasional harian mereka.
"Kami harap-harap cemas setiap hari. Kadang tidak dapat BBM sama sekali. Kalau begini terus, bagaimana kami bisa bekerja?" keluh Anton, sopir angkot rute Kota Bengkulu-Kaur.
Menanggapi situasi ini, PB HMI mendesak Kementerian Energi dan Sumber Daya Mineral (ESDM) untuk turun tangan secara langsung guna mengatasi krisis energi di Bengkulu. Maulana menyebut bahwa pemerintah pusat tidak boleh hanya menjadi penonton ketika distribusi energi terganggu di wilayah tertentu.
"Kami meminta Kementerian ESDM memberi perhatian serius. Ini bukan persoalan sepele. Jika dibiarkan berlarut, akan memicu keresahan sosial dan mengganggu stabilitas daerah," ujarnya.
PB HMI juga mengimbau agar Pertamina sebagai BUMN yang bertanggung jawab atas distribusi BBM segera melakukan evaluasi menyeluruh terhadap rantai distribusi di Bengkulu. Mereka menyoroti kemungkinan adanya penyimpangan atau ketidakefisienan dalam proses penyaluran.
"Kami juga tidak menutup kemungkinan ada permainan di tingkat distribusi. Oleh karena itu, harus ada audit menyeluruh. Jangan sampai masyarakat dikorbankan karena kelalaian atau praktik curang di lapangan," tegas Maulana.
Kelangkaan BBM di Bengkulu dinilai bukan hanya soal pasokan dari pusat, tetapi juga menyangkut kelemahan sistem logistik, kurangnya pengawasan dari pemerintah daerah, serta ketidaktegasan dalam menindak spekulan yang memanfaatkan situasi.
Di sisi lain, Pemprov Bengkulu hingga kini belum memberikan penjelasan rinci terkait penyebab utama dari kelangkaan yang terjadi. Beberapa pernyataan yang disampaikan ke media lokal hanya menyebutkan adanya keterlambatan pengiriman BBM dari pusat dan cuaca buruk yang menghambat distribusi.
Namun, bagi PB HMI dan sebagian besar masyarakat Bengkulu, alasan tersebut tidak cukup. Mereka menuntut adanya transparansi dan kepastian kapan pasokan BBM akan kembali normal.
"Kami minta Gubernur Helmi Hasan bertanggung jawab. Beliau seharusnya ada di garis depan dalam menangani persoalan ini, bukan justru terkesan diam dan abai," tutur Maulana.
Kondisi kelangkaan BBM ini juga mulai berdampak pada stabilitas harga bahan pokok di pasar tradisional. Biaya logistik yang meningkat akibat keterbatasan bahan bakar turut mendorong harga barang naik, memperparah beban hidup masyarakat.
Sejumlah organisasi masyarakat sipil dan mahasiswa di Bengkulu mulai merencanakan aksi unjuk rasa untuk mendesak pemerintah bertindak lebih serius. Mereka menilai bahwa krisis ini mencerminkan lemahnya kepemimpinan daerah dalam mengelola sektor vital seperti energi.
"Kami akan konsolidasi dengan elemen mahasiswa dan masyarakat lainnya. Ini sudah terlalu lama dibiarkan tanpa solusi nyata. Jangan tunggu masyarakat turun ke jalan dalam jumlah besar baru pemerintah bergerak," kata Maulana.
Kementerian ESDM sendiri belum mengeluarkan pernyataan resmi mengenai respon atas desakan PB HMI dan kondisi yang terjadi di Bengkulu. Namun, pengamat energi nasional menilai bahwa pemerintah pusat harus memperbaiki sistem distribusi nasional agar daerah-daerah seperti Bengkulu tidak selalu menjadi korban keterlambatan dan kelangkaan pasokan.
"Perlu ada pendekatan yang lebih terintegrasi antara pemerintah pusat, daerah, dan BUMN energi agar penyaluran BBM bisa lebih tepat sasaran dan berkelanjutan. Ketergantungan pada pusat saja tidak cukup tanpa kesiapan logistik di daerah," ujar pengamat energi dari UI, Fadli Ramadhan.
Dengan meningkatnya tekanan dari masyarakat sipil dan organisasi mahasiswa, Gubernur Bengkulu dan pemerintah pusat diharapkan segera mengambil tindakan konkret untuk menyelesaikan krisis ini sebelum dampaknya semakin luas dan tidak terkendali.