JAKARTA — Presiden Prabowo Subianto mengungkapkan bahwa banyak pihak sempat menolak implementasi bahan bakar nabati (BBN) campuran solar dengan biodiesel berbasis sawit 50% atau B50. Menurut Prabowo, pihak yang menentang tersebut ingin agar Indonesia tetap bergantung pada impor bahan bakar minyak (BBM).
Ia menyebutkan, pihak-pihak yang menolak itu melontarkan berbagai alasan, mulai dari potensi kerusakan mesin hingga keengganan pabrik otomotif dalam menyesuaikan suku cadang.
"Dulu waktu kami mulai, waduh banyak yang menentang [B50]. Dibilang tidak bisa dipakai, nanti mesin rusak, nanti pabrik tidak mau kasih kami mesin, nanti ini, nanti itu," ujar Prabowo dalam acara peresmian lima bendungan di Lombok yang disiarkan secara daring, Jumat (10/7/2026).
Prabowo menduga, mereka yang menolak implementasi B50 mendapatkan keuntungan jika Indonesia terus mengimpor BBM.
"Pokoknya mereka enggak mau kami [mengimplementasikan] B50. Karena dia mau supaya apa itu? Kami impor [solar]. Dia mau impor, impor, impor. Nah di situ dia ambil komisi," katanya.
Prabowo menuturkan bahwa B50 sejatinya dapat membuat Indonesia menekan impor solar. Menurutnya, Indonesia dapat menghemat devisa hingga Rp170 triliun. Prabowo baru saja meluncurkan implementasi mandatory B50 pada Kamis (9/7/2026).
Ia juga menyebut, B50 dapat meningkatkan nilai tambah minyak sawit mentah (crude palm oil/CPO) menjadi sekitar Rp23,49 triliun, menyerap sekitar 2,1 juta tenaga kerja, serta menurunkan emisi gas rumah kaca hingga sekitar 44,46 juta ton CO? pada 2026.
Sebagaimana diketahui, pelaksanaan program B50 mengacu pada Peraturan Menteri ESDM Nomor 4 Tahun 2025 serta Keputusan Menteri ESDM Nomor 257.K/EK.01/MEM.E/2026.
Melalui aturan tersebut, badan usaha BBN, BBM, hingga penyalur diwajibkan menerapkan standar mutu sesuai spesifikasi. Secara teknis, pemerintah telah menguji penggunaan B50 pada enam sektor mesin diesel, mulai dari otomotif hingga kereta api.