JAKARTA - Perhimpunan Bank Nasional (Perbanas) memberikan peringatan bahwa pendirian Pusat Finansial Internasional Indonesia (PFII) wajib memiliki kemampuan menarik arus investasi asing langsung (FDI) baru ke tanah air.
Langkah ini penting agar kawasan tersebut tidak hanya dijadikan sebagai perlintasan keluarnya modal dalam negeri yang kemudian masuk kembali atau dikenal dengan istilah round tripping.
Wakil Ketua Umum Perbanas Tigor M. Siahaan mengutarakan bahwa indikator kesuksesan PFII wajib diukur dari aspek nilai tambah yang disuntikkan ke dalam ekosistem keuangan domestik.
Ia berpendapat kawasan finansial berskala global itu harus sanggup menyuplai modal asing baru demi menyokong sektor pembiayaan ekonomi sekaligus menguatkan daya saing industri finansial nasional.
"Kalau PFI ini sukses, bagaimana additive, bagaimana tambahan nilai tambahnya daripada sistem keuangan yang ada saat ini. Kalau enggak ya sama saja, percuma," ujar Tigor dalam RDPU Panja RUU Tentang Pusat Finansial Internasional Indonesia, Kamis (10/7/2026).
Dirinya memberikan wanti-wanti agar keberadaan PFII tidak berbalik menjadi alat memuluskan praktik round tripping, yaitu fenomena dana domestik dilarikan ke luar negeri lalu dimasukkan lagi sebagai modal asing.
"Mudah-mudahan modal ini bukan modal dari Indonesia terus keluar terus masuk lagi, round tripping. Kalau begitu mungkin kami sama-sama lose-lose, bukannya win-win," katanya.
Menurut pandangan Tigor, target utama perancangan PFII adalah memosisikan Indonesia sebagai pusat finansial internasional di wilayah Asia yang sanggup mengimbangi dominasi Singapura dalam menjaring investasi global.
Bukan sekadar mendongkrak arus masuk FDI, operasional PFII juga diproyeksikan bisa memperdalam cakupan industri keuangan lokal, memperkokoh daya saing jasa keuangan, serta menopang pertumbuhan ekonomi.
Ia menjelaskan bahwa Indonesia memegang peluang besar untuk tampil menjadi salah satu wilayah tujuan investasi paling strategis di kawasan regional ASEAN.
Pada masa sekarang, sekitar 60 persen aliran FDI menuju ASEAN masih berpusat di Singapura, sementara Indonesia baru meraup porsi kisaran 10 persen serta mulai bersaing ketat dengan Vietnam dan Malaysia.
Demi menggapai target besar itu, Tigor menilai Indonesia wajib mendirikan ekosistem terintegrasi yang mampu membangun rasa percaya dari para investor global.
Salah satu komponen paling krusial yang harus dipenuhi pemerintah adalah tersedianya kepastian hukum serta konsistensi dalam penegakan kontrak kerja sama.
Di lain sisi, Tigor tidak menampik bahwa pengerjaan PFII turut menyimpan sederet tantangan besar, mulai dari rumitnya transaksi lintas batas, celah pencucian uang, pelarian pajak, hingga tuntutan sistem pengawasan ketat.
Oleh sebab itu, ia menilai struktur regulasi yang diterbitkan harus sanggup memitigasi aneka risiko tersebut tanpa mereduksi daya pikat Indonesia di mata para pemodal internasional.
Pihak Perbanas pun menaruh harapan agar keberhasilan PFII ke depan tidak cuma mendongkrak volume aktivitas sektor keuangan semata.
Akan tetapi, program ini juga diharapkan mampu memperkokoh aspek pembiayaan pada berbagai sektor prioritas nasional, seperti proyek hilirisasi industri, ketahanan pangan, energi, infrastruktur, hingga ekonomi digital.