JAKARTA — Otoritas Jasa Keuangan (OJK) melaporkan terjadinya penurunan likuiditas serta tekanan pada profitabilitas industri perbankan sampai Mei 2026. Walau begitu, Bank Indonesia (BI) menegaskan bahwa mereka telah memastikan kekuatan bantalan likuiditas perbankan tetap aman.
Menilik data dari OJK, instrumen Alat Likuid (AL) sektor perbankan menyusut dari Rp2.558,46 triliun di April 2026 menjadi Rp2.546,34 triliun pada Mei 2026. Kondisi tersebut membuat rasio AL terhadap dana pihak ketiga (DPK) merosot ke 24,74%, diikuti penurunan rasio kecukupan modal (CAR) ke level 23,74% pada periode yang sama.
Dari aspek profitabilitas, nilai margin bunga bersih atau NIM perbankan terus merosot hingga menyentuh 4,36% pada Mei 2026, menurun dari rata-rata tahun lalu di level 4,56%. Penurunan ini dipicu oleh depresiasi mata uang rupiah serta kebijakan agresif BI dalam menarik likuiditas pasar, termasuk lewat penerbitan instrumen SRBI senilai Rp1.072,62 triliun sampai minggu keempat Juni.
Menanggapi situasi pengetatan likuiditas ini, Kepala Departemen Komunikasi BI Ramdan Denny Prakoso memastikan pihak otoritas moneter terus memantau jalannya fungsi intermediasi perbankan dengan ketat. Ia menyampaikan bahwa akselerasi pembiayaan terus dipacu lewat kolaborasi bersama pemerintah, regulator terkait, perbankan, hingga pelaku dunia usaha.
"Upaya tersebut didukung Kebijakan Insentif Likuiditas Makroprudensial [KLM], yang turut memperkuat fungsi intermediasi perbankan dan pembiayaan bagi dunia usaha," ujar Denny dalam keterangannya, Rabu (8/7/2026).
Keberhasilan kombinasi kebijakan makroprudensial ini diklaim terlihat dari laju penyaluran kredit yang masih kokoh dengan pertumbuhan sebesar 11,51% secara tahunan pada Mei 2026. Angka pembiayaan tersebut naik signifikan dibanding akhir tahun 2025 yang tercatat sebesar 9,69% secara tahunan. Pihaknya optimistis ekspansi kredit produktif ini bakal mendongkrak geliat ekonomi domestik.
Ke depannya, BI berkomitmen mengoptimalkan instrumen moneter serta makroprudensial sekaligus memperkokoh sinergi dengan kementerian terkait demi menjaga keseimbangan antara stabilitas sektor keuangan dan mendorong pertumbuhan ekonomi nasional yang berkesinambungan.