JAKARTA — Emiten PT Multi Makmur Lemindo Tbk. (PIPA) merancang agenda pelaksanaan penambahan modal dengan hak memesan efek terlebih dahulu (PMHMETD) atau rights issue sebagai bagian dari strategi memantapkan struktur permodalan sekaligus menyokong langkah ekspansi bisnis korporasi.
Direktur Utama Multi Makmur Lemindo Noprian Fadli mengungkapkan, restu dan sokongan dari para pemegang saham atas program rights issue terkait bertindak menjadi salah satu pijakan fundamental bagi perseroan guna melangkah ke fase pertumbuhan anyar selepas masuknya PT Morris Capital Indonesia (MCI) bertindak selaku pemegang saham pengendali.
"Persetujuan tersebut menunjukkan dukungan kuat pemegang saham terhadap strategi perseroan. Ke depan, fokus kami adalah mempercepat pertumbuhan melalui penguatan struktur permodalan, pengembangan bisnis, serta penciptaan nilai jangka panjang bagi seluruh pemegang saham," paparnya dalam keterangan resmi, Selasa (7/7/2026).
Rencana korporasi menggelar aksi rights issue tersebut telah direstui dalam forum Rapat Umum Pemegang Saham Luar Biasa (RUPSLB) yang diselenggarakan pada 25 Juni 2026 yang lalu. Lewat ketetapan tersebut, jajaran pemilik saham menyerahkan penuh mandat kepada pihak direksi guna mengeksekusi segala bentuk persiapan serta langkah taktis yang dibutuhkan dalam jalannya operasional rights issue.
Di samping menyepakati program rights issue, barisan pemegang saham juga meresmikan laporan tahunan berikut laporan keuangan untuk tahun buku 2025 yang dilaporkan sudah menyabet predikat opini Wajar Tanpa Pengecualian (WTP) dari pihak Kantor Akuntan Publik Kanaka Puradiredja, Suhartono dan Rekan.
Jajaran manajemen menilai perolehan opini WTP ini bertindak sebagai bukti konkret atas kesuksesan jalannya proses transformasi internal usai terjadinya pergantian kendali perusahaan. Sepanjang masa transisi terkait, perseroan diklaim sukses merampungkan penyelarasan organisasi, adaptasi tata kelola korporasi, serta penyusunan berkas laporan keuangan audit secara tepat waktu.
Menurut penilaian Noprian, perolehan prestasi tersebut bertindak selaku tiang penyangga yang krusial bagi perseroan dalam meneruskan taktik pertumbuhan yang dibarengi tata kelola kian baik serta struktur keorganisasian yang jauh lebih kokoh.
"Perolehan opini Wajar Tanpa Pengecualian merupakan milestone penting yang menandai keberhasilan proses transisi perseroan. Dalam waktu yang relatif singkat, kami berhasil membangun fondasi tata kelola yang lebih kuat, meningkatkan kualitas pelaporan keuangan, serta memperoleh dukungan penuh pemegang saham terhadap agenda transformasi perseroan," ujar Noprian.
Di lain pihak, tiga materi agenda lainnya dalam forum RUPSLB, meliputi penyesuaian nama perseroan, pemindahan kedudukan berikut alamat perseroan, serta penambahan modal dasar dilaporkan belum dapat diketuk palu lantaran belum terpenuhinya batas kuorum yang dipersyaratkan dalam aturan anggaran dasar serta regulasi OJK.
Pihak perseroan dijadwalkan bakal menggelar forum RUPSLB fase kedua pada 8 Juli 2026 demi menjaring persetujuan dari pemegang saham atas deretan agenda yang tertunda tersebut.