JAKARTA - Asosiasi Pengusaha Hutan Indonesia (APHI) memandang bahwa wilayah Papua menyimpan potensi yang sangat masif untuk memajukan alih rupa bisnis perkayuan lewat metode Multiusaha Kehutanan.
Ketua Umum APHI Soewarso memaparkan bahwa lewat metode Multiusaha Kehutanan, pemanfaatan wilayah hutan tidak lagi sebatas bertumpu pada komoditas kayu, melainkan turut memaksimalkan hasil non-kayu serta sektor jasa lingkungan.
"Dengan dukungan kebijakan yang selaras antara pemerintah pusat dan daerah, sektor kehutanan Papua dapat memberikan kontribusi yang jauh lebih besar terhadap penerimaan negara, pendapatan daerah, pembangunan infrastruktur, penciptaan lapangan kerja, serta peningkatan kesejahteraan masyarakat," ujar Soewarso.
Pihak APHI mengonfirmasi tengah menggelar rangkaian kunjungan kerja ke berbagai wilayah demi mempererat sinergi bersama pemda, akademisi kampus, dan elemen terkait dalam mengawal pembaruan sektor kehutanan domestik, termasuk dengan Pemprov Papua.
Soewarso menguraikan bahwa APHI mendesak perancangan cetak biru pembangunan jangka menengah dan panjang di Papua sebagai kompas pertumbuhan industri kehutanan dari hulu ke hilir yang lebih kompetitif dan lestari.
Rancangan itu diproyeksikan menjadi pijakan bagi pendirian pabrik pengolahan yang posisinya dekat dengan suplai material, perluasan bisnis karbon tanpa mengorbankan produksi kayu, serta perbaikan regulasi demi mendongkrak daya saing produk lokal Papua.
Soewarso menyebut dalam forum tatap muka bersama Gubernur Papua Mathius D Fakhiri di Jayapura, Rabu (24/6), pihaknya melayangkan opsi kebijakan taktis mulai dari izin pengapalan ekspor kayu gergajian langsung dari Papua hingga penyelarasan aturan pusat-daerah demi kelancaran program.
Gubernur Papua Mathius D Fakhiri menyatakan kesiapan penuh dalam menyokong kemajuan bidang kehutanan yang berorientasi pada kemakmuran warga lokal serta kelestarian alam melalui formulasi cetak biru berbasis Multiusaha Kehutanan (MUK).
Pihak otoritas daerah menegaskan keterbukaan atas rupa-rupa gagasan baru yang sanggup mendongkrak devisa ekonomi wilayah serta memedulikan masyarakat adat lewat praktik tata kelola hutan yang ramah lingkungan.
"Kami menyambut baik berbagai program yang dapat meningkatkan kontribusi pelaku usaha terhadap pendapatan daerah sekaligus meningkatkan kesejahteraan masyarakat Papua melalui pengelolaan hutan lestari yang tidak merusak lingkungan," katanya.
Mathius mengimbuhkan bahwa jajarannya sedang menggenjot pembenahan fasilitas logistik, termasuk mengoptimalkan kapasitas Pelabuhan Jayapura serta mendirikan pelabuhan baru di Kabupaten Sarmi untuk mempermudah jalur ekspor komoditas hutan.
Menurut pandangan Mathius, gagasan pengapalan langsung ekspor kayu gergajian maupun pelebaran regulasi potongan kayu wajib dilandasi oleh pembuktian riset ilmiah yang termuat di dalam dokumen cetak biru agar koordinasi dengan pusat berjalan selaras.
Pertemuan tersebut juga melahirkan bahasan mengenai opsi penguatan anggaran edukasi bidang kehutanan melalui tata kelola alokasi dana ganti rugi hak ulayat masyarakat.
Jajaran APHI setelah ini diagendakan menggelar rapat lanjutan bersama Dinas Kehutanan dan Lingkungan Hidup Provinsi Papua untuk mematangkan draf teknis cetak biru pengelolaan hutan untuk jangka waktu 5 hingga 10 tahun mendatang.