JAKARTA - Badan Pengelola Tabungan Perumahan Rakyat (BP Tapera) memperkokoh kemitraan terkait pembiayaan hunian demi menyokong kesuksesan Program 3 Juta Rumah di Tanah Papua.
Deputi Komisioner Bidang Hukum dan Administrasi BP Tapera Wilson Lie Simatupang memaparkan tata cara dan kriteria untuk mendapatkan hunian subsidi lewat skema Fasilitas Likuiditas Pembiayaan Perumahan (FLPP).
“Pemerintah telah memberikan berbagai kemudahan agar masyarakat berpenghasilan rendah semakin mudah memiliki rumah. BP Tapera terus memperluas akses informasi dan pembiayaan sehingga manfaat program FLPP dapat dirasakan lebih banyak masyarakat,” kata Wilson dalam keterangannya, di Jakarta, Selasa.
Pihak BP Tapera konsisten memperdalam kerja sama dengan otoritas pemerintahan, institusi perbankan, serta kalangan korporasi guna melebarkan jangkauan pendanaan hunian bagi masyarakat berpenghasilan rendah (MBR).
Di tempat berbeda, Kepala Badan Pusat Statistik (BPS) Amalia Adininggar Widyasanti mengimbau warga Papua untuk ikut serta dalam agenda Sensus Ekonomi yang bakal menjadi acuan utama perumusan kebijakan pembangunan nasional, termasuk pemenuhan tempat tinggal.
Berdasarkan penilaian Amalia, sederet indikator memperlihatkan roda perekonomian di wilayah Papua terus mengalami tren positif, di mana pertumbuhan ekonomi Provinsi Papua pada triwulan I-2026 mampu menyentuh angka 4,96 persen secara tahunan.
Sementara itu, untuk persentase kemiskinan paling rendah kedapatan di Provinsi Papua Barat Daya yaitu di angka 17,50 persen, lalu untuk angka pengangguran terbuka paling minim terdata di kawasan Papua Pegunungan sebesar 1,70 persen.
Sebagai informasi, Menteri Dalam Negeri Muhammad Tito Karnavian menggarisbawahi bahwa lini bisnis perumahan membawa efek domino yang luas terhadap ekonomi karena merangkul banyak sektor usaha sekunder.
“Program perumahan menggerakkan UMKM, toko bangunan, kontraktor hingga pengembang. Kalau rumah dibangun, ekonomi ikut bergerak dan kemiskinan bisa ditekan,” ujarnya.
Tito pun menginstruksikan seluruh jajaran pemerintah daerah di wilayah Papua Raya untuk memberikan kelonggaran bagi para developer melalui langkah pemangkasan birokrasi izin serta optimalisasi aneka stimulus dari pemerintah pusat.
Stimulus tersebut di antaranya mencakup penghapusan pungutan Bea Perolehan Hak atas Tanah dan Bangunan (BPHTB), penyediaan Persetujuan Bangunan Gedung (PBG) tanpa biaya bagi kalangan MBR, hingga kemudahan akses pembiayaan lainnya.