JAKARTA - Kebijakan pemerintah dalam mempertahankan nominal jual Bahan Bakar Minyak (BBM) bersubsidi seperti Pertalite, Bio-Solar, serta LPG 3 kilogram dinilai menjadi langkah jitu untuk mengawal daya beli publik sekaligus menjaga stabilitas roda ekonomi nasional di tengah impitan kondisi global.
Pandangan tersebut disampaikan secara langsung oleh Sekretaris Bidang Kebijakan Ekonomi DPP Partai Golkar, Abdul Rahman.
“Kebijakan tersebut menunjukkan keberpihakan pemerintah kepada masyarakat luas,” kata Abdul Rahman di Jakarta, Minggu.
Lini transportasi umum beserta arus distribusi logistik barang yang menjadi pilar utama perputaran ekonomi sampai saat ini masih didominasi oleh pemanfaatan komoditas BBM bersubsidi.
Keputusan untuk tidak menaikkan harga BBM bersubsidi merupakan langkah yang tepat karena dapat menjaga daya beli masyarakat dan menahan tekanan inflasi,"katanya.
Ia memaparkan bahwa sektor distribusi komoditas barang maupun jasa di tanah air sebagian besar masih mengandalkan bahan bakar bersubsidi, sehingga penyesuaian harga jual Pertamax diproyeksikan tidak akan memicu gejolak besar terhadap ongkos logistik ataupun kebutuhan pokok.
Ia menambahkan untuk distribusi barang dan jasa, mayoritas masih menggunakan BBM bersubsidi sehingga tidak berdampak signifikan terhadap biaya logistik maupun harga kebutuhan pokok.
“Karena itu, dampak kenaikan Pertamax terhadap inflasi relatif terbatas," ujar mantan Dosen Fakultas Ekonomi dan Bisnis Universitas Hasanuddin ini.
Dirinya berpendapat bahwa lonjakan harga jual untuk varian Pertamax yang masuk dalam kategori BBM nonsubsidi ini patut disikapi dengan cara yang lebih rasional serta bijak.
Fluktuasi angka jual Pertamax pada dasarnya mengikuti kalkulasi nilai keekonomian sektor energi, termasuk imbas dari naiknya harga minyak mentah dunia atau Indonesian Crude Price (ICP) yang dipicu oleh tensi geopolitik bursa internasional di kawasan Selat Hormuz.
“Kenaikan harga Pertamax bukanlah keputusan yang mudah. Semakin lama Pertamina menahan penyesuaian harga di bawah nilai keekonomiannya, maka semakin besar pula beban keuangan yang harus ditanggung oleh Pertamina maupun pemerintah," kata dia.
Ia mengemukakan bahwa para pengguna produk Pertamax mayoritas datang dari lapisan masyarakat kelas menengah ke atas yang dinilai mempunyai kapasitas finansial mumpuni dalam menyiasati perubahan pola belanja harian mereka.
Sementara itu, momentum perubahan harga untuk produk Pertamax pada prinsipnya hanya menuntut para pelanggan setianya agar mengondisikan ulang metode serta volume pemakaian harian.
“Konsumen Pertamax umumnya memiliki kemampuan untuk melakukan penyesuaian tersebut," katanya.
Ia kembali mempertegas bahwa kenaikan harga Pertamax tidak akan menyumbang dampak yang masif terhadap laju inflasi domestik, mengingat sarana transportasi publik dan kendaraan logistik masih bertumpu pada bensin subsidi.
"Kenaikan Pertamax tidak akan terlalu berdampak terhadap peningkatan inflasi karena transportasi publik, baik untuk angkutan orang maupun barang, masih menggunakan BBM bersubsidi," tambahnya.
Dirinya turut mendesak pihak eksekutif agar konsisten memonitor jaminan stok BBM bersubsidi di seluruh pelosok wilayah agar terhindar dari potensi kelangkaan pasokan atau fenomena antrean panjang.
"Kami juga mendorong pemerintah untuk terus memastikan pasokan BBM bersubsidi tetap tersedia dan mudah diakses masyarakat. Jangan sampai terjadi kelangkaan atau antrean yang justru membebani rakyat," katanya.
Ia mengimbau pemerintah agar mempertebal jajaran stimulus serta insentif finansial yang mampu memacu gairah usaha sekaligus mengokohkan daya beli, terutama pada kelompok kelas menengah yang menjadi roda penggerak ekonomi.
Menurut dirinya, pihak otoritas berwenang perlu terus memperluas diversifikasi program kebijakan ekonomi yang adaptif bagi kelangsungan usaha masyarakat.
“Dengan begitu, daya beli dan aktivitas ekonomi kelas menengah dapat terus terjaga di tengah berbagai tantangan ekonomi global," kata dia.