JAKARTA - Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) menetapkan target implementasi program e-Learning ASN Berintegritas untuk sekitar 6,7 juta aparatur sipil negara (ASN) sebagai langkah konkret memperkokoh nilai antikorupsi di birokrasi.
"Kegiatan program pembelajaran integritas berbasis e-learning ini bisa kami maksimalkan, bisa dilaksanakan oleh semua ASN yang jumlahnya cukup besar. Totalnya ada 6,7 juta," kata Ketua KPK Setyo Budiyanto usai peluncuran nasional e-learning ASN Berintegritas di Gedung Lembaga Administrasi Negara (LAN), Jakarta, Rabu.
Setyo memaparkan bahwa penerapan program ini memerlukan proses bertahap karena kesiapan infrastruktur pembelajaran digital di setiap kementerian, lembaga, maupun pemerintah daerah belum merata.
Walau begitu, Setyo mengapresiasi keseriusan yang ditunjukkan oleh jajaran kementerian, lembaga, hingga pemerintah daerah untuk mengadopsi sistem edukasi integritas bagi para pegawai mereka.
"Saya melihat adalah adanya keseriusan, komitmen, dan sinergi antara KPK dengan kementerian, lembaga, dan pemerintah daerah," ujarnya.
Ia menguraikan bahwa program inovatif tersebut sebelumnya telah melewati fase uji coba di 12 instansi, kemudian diperlebar jangkauannya ke 10 instansi tambahan pada 2026. KPK bersama mitra terkait berkomitmen terus menyempurnakan jalannya program.
"Kami berharap implementasinya akan semakin baik. Kekurangan yang masih ada akan terus diperbaiki agar hasilnya maksimal," tuturnya.
Setyo optimis target penyelesaian pembelajaran integritas bagi seluruh ASN yang dijadwalkan rampung pada 2029 bisa diakselerasi lewat penguatan kolaborasi antar-instansi dan pemerintah daerah.
Pada momentum yang sama, Kepala Lembaga Administrasi Negara (LAN) Muhammad Taufiq menekankan bahwa penajaman integritas pegawai merupakan bagian penting dalam mendirikan birokrasi yang kredibel.
"Kami ingin membangun ASN yang dipercaya masyarakat dan menjadi pilar pertumbuhan bangsa yang lebih sehat ke depan," kata Taufiq.