JAKARTA - Upaya Pengurus Besar Nahdlatul Ulama (PBNU) dalam memperkuat kualitas gizi di lingkungan pesantren terus diperluas.
Kali ini, PBNU meresmikan 41 Satuan Pelayanan Program Gizi (SPPG) NU yang berlokasi di Pondok Pesantren Darul Qur’an Bengkel, Lombok Barat, Nusa Tenggara Barat. Peresmian tersebut menjadi bagian dari langkah strategis NU dalam mendukung program nasional peningkatan gizi serta pembangunan sumber daya manusia berbasis pesantren.
Peresmian 41 SPPG tersebut dilaksanakan pada Sabtu, 21 Februari 2026 dan menjadi peluncuran keempat setelah kegiatan serupa sebelumnya digelar di Cirebon, Jember, dan Batang. Acara ini dihadiri langsung oleh Ketua Umum PBNU Yahya Cholil Staquf, Gubernur NTB Lalu Muhamad Iqbal, jajaran pengurus PBNU, serta perwakilan Badan Gizi Nasional (BGN).
Komitmen NU Perkuat Gizi Santri Pesantren
Ketua Umum PBNU Yahya Cholil Staquf menegaskan bahwa pendirian SPPG merupakan bagian dari komitmen jangka panjang NU untuk meningkatkan kualitas kesehatan santri. Menurutnya, selama ini masih ditemukan persoalan gizi yang tidak selalu terlihat secara kasat mata di lingkungan pesantren.
“Data menunjukkan banyak santri kita yang kenyang secara kuantitas namun masih mengalami masalah kesehatan seperti anemia karena gizi yang tidak seimbang. Program ini hadir untuk memperbaiki kualitas sumber daya manusia pesantren agar lahir generasi yang berkualitas dan berdaya saing,” ujar Yahya Cholil Staquf, dikutip dari NU Online, Senin (23/2/2026).
Ia menambahkan, program SPPG tidak hanya berorientasi pada pemenuhan kebutuhan makan harian, tetapi juga pada penerapan standar gizi yang terukur dan berkelanjutan di pesantren.
Sinergi PBNU dan Pemerintah Melalui Program MBG
Kerja sama antara PBNU dan Badan Gizi Nasional telah dimulai sejak peringatan Hari Lahir (Harlah) ke-102 NU pada Februari 2025. Kolaborasi tersebut menjadi landasan bagi pembangunan SPPG sebagai infrastruktur pendukung Program Makan Bergizi Gratis (MBG) yang merupakan bagian dari program strategis nasional Presiden.
PBNU menargetkan pembangunan 1.000 titik SPPG di seluruh Indonesia. Target tersebut diharapkan dapat memperluas akses layanan gizi yang terstandar bagi santri pesantren sekaligus memperkuat peran NU dalam mendukung kebijakan nasional di bidang kesehatan dan pembangunan manusia.
Dalam konteks ini, SPPG diposisikan sebagai wujud nyata sinergi antara NU dan pemerintah dalam menghadirkan layanan gizi yang aman, halal, dan sesuai standar nasional di lingkungan pesantren.
SPPG sebagai Pusat Perubahan Perilaku Gizi
Direktur Penyediaan dan Penyaluran Wilayah 2 Badan Gizi Nasional, Nurjaeni, memberikan apresiasi terhadap capaian PBNU dalam pengembangan SPPG. Ia menilai SPPG tidak sekadar berfungsi sebagai dapur penyedia makanan, tetapi memiliki peran strategis yang lebih luas.
Menurut Nurjaeni, SPPG diproyeksikan menjadi pusat perubahan perilaku gizi atau center of excellence di lingkungan pesantren. Saat ini, tercatat sebanyak 188 SPPG telah berdiri, sementara 205 lainnya masih dalam tahap persiapan.
“Sebagian SPPG ini ditargetkan menjadi unit percontohan nasional yang nantinya dapat menjadi rujukan, bahkan bagi negara-negara di kawasan ASEAN,” ujarnya.
Sementara itu, Ketua RMI PBNU KH Hodri Ariev menekankan pentingnya pembentukan forum pengelola dapur di bawah fasilitasi TKA-PBNU. Langkah tersebut diperlukan untuk menjaga standardisasi pengelolaan dapur, kualitas layanan gizi, serta keberlanjutan program SPPG di berbagai daerah.
Dampak Ekonomi dan Kemandirian Pesantren
Ketua PWNU NTB Masnun Tahir memandang peluncuran SPPG di Pesantren Darul Qur’an Bengkel sebagai kelanjutan dari marwah perjuangan Datuk Bengkel, rais syuriah pertama PWNU NTB. Ia menyebut program SPPG sebagai bentuk nyata kehadiran negara di tengah masyarakat melalui pesantren.
Selain dampak kesehatan, keberadaan SPPG juga dinilai memiliki efek ekonomi yang signifikan. Gubernur NTB Lalu Muhamad Iqbal menyoroti peran dapur-dapur pesantren dalam menyerap bahan pangan dari petani, peternak, dan pelaku UMKM lokal.
“Pesantren akan menjadi basis baru kekuatan ekonomi umat. Dimulai dari SPPG, kita berharap ini merambah ke kemandirian peternakan dan pertanian di lingkungan pesantren. Jika ini terjadi, kekuatan ekonomi rakyat akan tercipta secara masif,” ujar Iqbal.
Dengan peluncuran 41 SPPG di Lombok, PBNU menegaskan kembali peran strategis pesantren, tidak hanya sebagai pusat pendidikan keagamaan, tetapi juga sebagai motor peningkatan kualitas gizi, penguatan sumber daya manusia, dan pemberdayaan ekonomi masyarakat berbasis umat.