JAKARTA - Upaya percepatan pembangunan infrastruktur di Provinsi Lampung mendapat perhatian langsung dari pemerintah pusat.
Komisi V DPR RI melaksanakan kunjungan kerja spesifik untuk meninjau pembangunan jalan tol dan infrastruktur pendukung di wilayah tersebut. Kegiatan ini menjadi bagian dari fungsi pengawasan legislatif terhadap program strategis nasional.
Kunjungan kerja tersebut dihadiri oleh Gubernur Lampung Rahmat Mirzani Djausal bersama jajaran Pemerintah Provinsi Lampung. Hadir pula mitra kerja Komisi V DPR RI yang membidangi infrastruktur dan transportasi. Pertemuan berlangsung dalam suasana dialog terbuka antara pemerintah pusat dan daerah.
Dalam sambutannya, Gubernur Lampung menyampaikan apresiasi atas perhatian Komisi V DPR RI. Ia menilai kunjungan ini mencerminkan dukungan nyata terhadap pembangunan daerah. Kehadiran langsung para pemangku kepentingan dinilai penting untuk menyelaraskan kebutuhan daerah dengan kebijakan pusat.
Infrastruktur Dorong Konektivitas dan Ekonomi
Gubernur Lampung menegaskan bahwa pembangunan jalan tol memiliki peran strategis bagi daerah. Infrastruktur transportasi dinilai mampu meningkatkan konektivitas antarwilayah. Selain itu, keberadaan jalan tol dapat menekan biaya logistik dan mempercepat distribusi barang.
Ia menyampaikan bahwa pembangunan infrastruktur juga berdampak langsung pada pertumbuhan ekonomi. Akses yang lebih baik membuka peluang investasi dan memperkuat daya saing daerah. Menurutnya, pembangunan yang terintegrasi menjadi kunci pemerataan kesejahteraan.
“Pemerintah Provinsi Lampung berkomitmen untuk terus bersinergi dengan pemerintah pusat dan DPR RI dalam percepatan pembangunan infrastruktur, khususnya jalan tol dan transportasi,” ujar Gubernur.
Ia berharap dukungan Komisi V DPR RI terus berlanjut. Dukungan tersebut dinilai penting demi pemerataan pembangunan di seluruh kabupaten dan kota.
Pengawasan DPR RI Pastikan Manfaat Nyata
Wakil Ketua Komisi V DPR RI Ir. Ridwan Bae memimpin langsung rombongan kunjungan kerja. Ia menjelaskan bahwa kegiatan ini bertujuan melihat kondisi pembangunan infrastruktur secara langsung. Peninjauan lapangan dianggap penting untuk memperoleh gambaran riil.
Ridwan Bae menegaskan bahwa Komisi V menjalankan fungsi pengawasan secara menyeluruh. Pengawasan dilakukan agar program pembangunan berjalan sesuai perencanaan. Selain itu, manfaat pembangunan harus benar-benar dirasakan masyarakat.
“Kunjungan ini merupakan bagian dari upaya kami memastikan pembangunan infrastruktur, khususnya jalan tol dan transportasi, berjalan optimal, tepat sasaran, dan sesuai dengan kebutuhan daerah,” ungkapnya.
Ia menambahkan bahwa hasil kunjungan akan menjadi bahan evaluasi. Evaluasi tersebut akan dibahas dalam forum resmi DPR RI.
Keterlibatan Kepala Daerah dan Pemangku Kepentingan
Kegiatan kunjungan kerja turut dihadiri unsur kepala daerah se-Provinsi Lampung. Bupati Pesawaran hadir langsung bersama Wakil Bupati Lampung Selatan. Sejumlah kepala daerah lain diwakili oleh pejabat yang ditunjuk.
Perwakilan tersebut berasal dari Kabupaten Lampung Barat, Kabupaten Tanggamus, Kabupaten Pringsewu, Kota Bandar Lampung, dan Kota Metro. Kehadiran para kepala daerah menunjukkan dukungan terhadap pembangunan infrastruktur regional. Sinergi lintas wilayah dinilai penting untuk keberhasilan program nasional.
Pemerintah Kabupaten Pesisir Barat juga ambil bagian dalam kegiatan tersebut. Sekretaris Daerah Kabupaten Pesisir Barat Tedi Zadmiko hadir mewakili bupati. Ia didampingi oleh pejabat dari Dinas Pekerjaan Umum dan Dinas Perhubungan setempat.
Usulan Strategis Dukung Wilayah Pesisir
Menanggapi kunjungan Komisi V DPR RI, Pemerintah Kabupaten Pesisir Barat menyampaikan sejumlah usulan strategis. Salah satunya adalah pembangunan pelabuhan atau dermaga di Kuala Stabas. Fasilitas tersebut diharapkan mendukung transportasi laut dan distribusi logistik.
Usulan pembangunan dermaga dinilai penting bagi sektor perikanan dan pariwisata. Akses laut yang memadai akan memperkuat aktivitas ekonomi masyarakat pesisir. Selain itu, dermaga dapat menjadi simpul konektivitas antarwilayah.
Pemerintah Kabupaten Pesisir Barat juga mengusulkan peningkatan kualitas Jalan Lintas Barat. Jalan tersebut merupakan jalur utama penghubung wilayah pesisir barat Lampung.
“Kami berharap usulan pembangunan dermaga Kuala Stabas serta peningkatan Jalan Lintas Barat dapat menjadi perhatian pemerintah pusat,” ujar Tedi Zadmiko.
Usai pertemuan, rombongan Komisi V DPR RI bersama Gubernur Lampung melakukan peninjauan lapangan. Mereka meninjau ruas jalan tol di Kota Bandar Lampung dan kawasan Kota Baru Lampung. Peninjauan ini dilakukan untuk melihat kondisi infrastruktur secara langsung.
Kunjungan kerja spesifik ini diharapkan menghasilkan rekomendasi konkret. Rekomendasi tersebut akan digunakan untuk mempercepat pembangunan infrastruktur. Pembangunan yang terintegrasi, merata, dan berkelanjutan menjadi target utama di Provinsi Lampung.