JAKARTA - Upaya percepatan pemulihan infrastruktur pascabencana di wilayah Aceh terus menjadi perhatian pemerintah pusat.
Salah satu fokus utama adalah memastikan konektivitas masyarakat kembali pulih, terutama melalui perbaikan jembatan yang terdampak bencana alam. Dalam konteks tersebut, Menteri Dalam Negeri (Mendagri) Tito Karnavian turun langsung ke Kabupaten Bireuen, Aceh, untuk meninjau kondisi lapangan sekaligus memantau progres rehabilitasi dan rekonstruksi yang sedang berjalan.
Sebagai Ketua Satuan Tugas Percepatan Rehabilitasi dan Rekonstruksi Pascabencana Sumatera, kehadiran Tito di Bireuen bertujuan memastikan bahwa langkah-langkah penanganan pascabencana berjalan sesuai rencana serta mendapat dukungan penuh dari pemerintah pusat dan daerah. Kunjungan ini juga menjadi sarana koordinasi lintas kementerian dan pemerintah daerah dalam menghadapi berbagai tantangan pemulihan infrastruktur.
Kondisi Umum Bireuen Dinilai Relatif Baik
Dalam peninjauan tersebut, Tito menyampaikan bahwa kondisi Kabupaten Bireuen secara umum terpantau cukup baik, terutama di kawasan perkotaan. Ia menyebutkan bahwa wilayah kota tidak mengalami dampak separah daerah lain yang sebelumnya juga dilanda bencana.
“Dari Pidie Jaya, sekarang ke Bireuen. Di Bireuen, saya sudah diskusi dengan Pak Bupati, Alhamdulillah kotanya bagus. Tidak terdampak seperti di tempat lain,” kata Tito.
Meski demikian, Tito menegaskan bahwa masih terdapat sejumlah titik yang memerlukan penanganan lanjutan. Beberapa wilayah dilaporkan masih tertutup lumpur akibat dampak bencana, termasuk pada bagian infrastruktur penting seperti jembatan. Oleh karena itu, pemantauan langsung di lapangan dinilai penting untuk memperoleh gambaran riil kondisi yang dihadapi masyarakat.
Peninjauan Jembatan Bersama Pemerintah Daerah
Dalam kunjungannya ke Bireuen, Mendagri didampingi langsung oleh Bupati Bireuen, Muhklis. Keduanya meninjau sejumlah jembatan terdampak bencana yang menjadi akses vital bagi mobilitas warga dan distribusi logistik.
Peninjauan ini dilakukan tidak hanya untuk melihat kondisi fisik jembatan, tetapi juga untuk memastikan bahwa proses penanganan dan perbaikannya berjalan sesuai dengan target yang telah ditetapkan. Tito menekankan bahwa percepatan rehabilitasi dan rekonstruksi menjadi kunci agar aktivitas masyarakat dapat kembali normal secepat mungkin.
Ia menjelaskan bahwa saat ini penanganan dan perbaikan jembatan-jembatan tersebut tengah dikerjakan oleh Kementerian Pekerjaan Umum (PU). Pemerintah pusat, kata Tito, terus mendorong agar pengerjaan infrastruktur pascabencana dilakukan secara optimal dan tepat waktu.
Koordinasi Lanjutan dengan Kementerian Pekerjaan Umum
Selain melakukan peninjauan langsung, Tito juga menyampaikan rencananya untuk melakukan koordinasi lebih lanjut dengan Menteri Pekerjaan Umum, Dody Hanggodo. Pertemuan tersebut akan difokuskan pada pembahasan teknis terkait jembatan-jembatan di Kabupaten Bireuen yang masih membutuhkan penanganan lanjutan.
Menurut Tito, koordinasi antarkementerian menjadi sangat penting agar solusi yang diambil dapat tepat sasaran dan sesuai kebutuhan di lapangan. Ia menilai bahwa penanganan infrastruktur pascabencana tidak hanya membutuhkan perbaikan fisik, tetapi juga perencanaan matang agar infrastruktur yang dibangun lebih tahan terhadap potensi bencana di masa depan.
“Kedua adalah saya sampaikan bagaimana cara, ide, untuk membersihkan rumah-rumah, lorong-lorong yang tertutup. Perlu alat berat, (alat) yang setengah berat, namanya semiberat ya, dalam jumlah yang cukup banyak. Supaya bisa masuk ke rumah-rumah penduduk,” ujarnya.
Pernyataan tersebut menegaskan bahwa tantangan pascabencana tidak hanya terkait jembatan, tetapi juga pemulihan lingkungan permukiman warga yang terdampak lumpur.
Upaya Pembersihan Lumpur dan Dukungan Anggaran
Tito mengungkapkan bahwa langkah-langkah pembersihan lumpur di wilayah terdampak saat ini masih dalam tahap diskusi. Pemerintah pusat, kata dia, membuka ruang komunikasi dengan pemerintah daerah agar kebutuhan di lapangan dapat disampaikan secara jelas dan terperinci.
Ia secara khusus meminta Bupati Bireuen untuk menginventarisasi serta menyampaikan kebutuhan yang diperlukan guna mempercepat proses pembersihan. Dengan data yang jelas, pemerintah pusat dapat segera menyalurkan dukungan yang dibutuhkan.
“Prinsip saya akan mendukung penuh. Di samping itu kan, anggaran (TKD) untuk daerah pun, di Aceh kan sudah dikembalikan. Oleh Bapak Presiden pun sudah setuju dikembalikan,” ujarnya.
Tito juga menambahkan bahwa Presiden telah menyetujui penguatan anggaran untuk tiga provinsi, yakni Aceh, Sumatera Utara, dan Sumatera Barat. Penguatan anggaran tersebut diharapkan dapat membantu daerah memiliki kapasitas fiskal yang cukup dalam menangani dampak bencana.
Ia mengaku telah menggelar rapat bersama seluruh pihak terkait untuk mempercepat realisasi pengembalian dana transfer ke daerah (TKD). Langkah ini dilakukan agar pemerintah daerah memiliki fleksibilitas keuangan dalam menjalankan program rehabilitasi dan rekonstruksi.
“Supaya daerah memiliki keuangan yang cukup untuk penanganan bencana ini,” tuturnya.
Dengan dukungan anggaran, koordinasi lintas sektor, serta pemantauan langsung dari pemerintah pusat, diharapkan proses pemulihan infrastruktur dan kehidupan masyarakat di Kabupaten Bireuen dapat berjalan lebih cepat dan berkelanjutan.