JAKARTA - Pemerintah akan segera meluncurkan Program Penghapusan Tunggakan Iuran BPJS Kesehatan bagi 23 juta peserta, khususnya mereka yang bekerja di sektor informal atau kategori Bukan Penerima Upah (BPU).
Langkah ini menjadi upaya strategis untuk memastikan akses layanan kesehatan bagi seluruh lapisan masyarakat dan meningkatkan kepesertaan aktif Program Jaminan Kesehatan Nasional (JKN).
Menteri Koordinator Pemberdayaan Masyarakat, A. Muhaimin Iskandar, yang akrab disapa Cak Imin, menjelaskan bahwa program ini akan mulai dilaksanakan pada akhir 2025. "Rencananya program ini akan dimulai pada akhir 2025 sehingga ke depan bisa meningkatkan kepesertaan aktif BPJS Kesehatan yang saat ini sudah mencakup 279,7 juta penerima manfaat," kata Cak Imin.
Fokus pada Peserta BPU untuk Meningkatkan Akses Kesehatan
Cak Imin menekankan bahwa penghapusan tunggakan ini menjadi upaya konkret pemerintah untuk menjamin agar masyarakat miskin maupun pekerja informal tidak kehilangan hak atas layanan kesehatan akibat tunggakan iuran. “Dengan demikian, ke depan tidak akan ada lagi masyarakat, terutama masyarakat miskin, yang kehilangan hak layanan kesehatan akibat tunggakan JKN,” ujarnya.
Langkah ini juga sesuai dengan amanat Pasal 28 H ayat 1 Undang-Undang Dasar 1945, yang menyatakan setiap orang berhak memperoleh layanan kesehatan. Pemerintah menekankan bahwa kesehatan merupakan hak dasar yang harus dijamin bagi seluruh warga negara, tanpa terkecuali.
Registrasi Ulang sebagai Syarat Pemutihan Tunggakan
Program pemutihan ini akan diwujudkan melalui mekanisme registrasi ulang. Seluruh peserta BPJS Kesehatan yang masih memiliki tunggakan diwajibkan mendaftar kembali agar status kepesertaannya aktif. “(Penghapusan iuran) dengan cara seluruh peserta BPJS Kesehatan yang masih nunggak segera meregistrasi ulang mendaftar ulang menjadi peserta BPJS aktif,” jelas Cak Imin.
Proses registrasi ulang ini penting untuk memastikan data peserta terverifikasi dengan benar, serta agar program pemutihan tepat sasaran. Dengan mekanisme ini, peserta yang sebelumnya menunggak iuran dapat kembali menikmati layanan kesehatan secara penuh.
Menegakkan Kepatuhan Peserta sebagai Semangat Gotong Royong
Selain pemutihan tunggakan, pemerintah juga menegakkan aturan kepesertaan BPJS Kesehatan. Salah satunya melalui penerapan Instruksi Presiden Nomor 1 Tahun 2022 tentang Optimalisasi Pelaksanaan Program Jaminan Kesehatan Nasional. Inisiatif ini bertujuan membangun kesadaran gotong royong dan solidaritas antar peserta, sehingga keberlangsungan program JKN tetap terjaga.
“Di sisi yang lain sebagai semangat gotong royong, yang mampu membayar iuran juga harus secara solidaritas untuk terus membantu tumbuh kembangnya BPJS Kesehatan. Yang belum mampu dibantu iuran, yang sudah mampu harus menjadi bagian dari semangat gotong royong kita,” ujar Menko PM Muhaimin Iskandar.
Meningkatkan Kepesertaan Aktif BPJS untuk Kesejahteraan Masyarakat
Program ini diharapkan mampu meningkatkan kepesertaan aktif secara signifikan, sehingga BPJS Kesehatan dapat berfungsi secara optimal sebagai penyedia layanan kesehatan nasional. Dengan lebih banyak peserta aktif, pemerintah juga dapat menekan risiko ketimpangan akses layanan kesehatan di berbagai wilayah, termasuk di daerah yang memiliki jumlah pekerja informal tinggi.
Selain itu, pemutihan tunggakan menjadi bentuk perlindungan sosial bagi mereka yang selama ini terbebani kewajiban iuran tetapi tidak mampu membayarnya. Dengan tersedianya layanan kesehatan yang terjamin, masyarakat dapat lebih fokus pada produktivitas dan kesejahteraan keluarga.
Dampak Jangka Panjang bagi Program JKN
Langkah pemutihan tunggakan juga memiliki implikasi jangka panjang bagi pengelolaan Program JKN. Dengan registrasi ulang dan kepatuhan peserta yang meningkat, pemerintah dapat memantau dan mengelola data kepesertaan dengan lebih efektif. Hal ini berkontribusi pada keberlanjutan sistem jaminan kesehatan nasional serta meminimalkan risiko defisit akibat tunggakan iuran.
Selain itu, masyarakat yang telah kembali menjadi peserta aktif diharapkan dapat ikut berpartisipasi dalam sistem solidaritas. Peserta yang mampu membayar iuran menjadi penopang bagi mereka yang belum mampu, sehingga prinsip gotong royong dalam JKN dapat dijalankan secara nyata.
Pemutihan Tunggakan dan Registrasi Ulang untuk Semua Peserta
Program penghapusan tunggakan BPJS Kesehatan bagi 23 juta peserta menegaskan komitmen pemerintah untuk menjamin hak kesehatan seluruh masyarakat Indonesia. Dengan registrasi ulang sebagai syarat pemutihan dan penerapan prinsip gotong royong, program ini diharapkan meningkatkan kepesertaan aktif, memperluas akses layanan kesehatan, dan memperkuat solidaritas nasional.
Langkah ini menunjukkan bahwa pemerintah tidak hanya fokus pada aspek finansial, tetapi juga pada perlindungan sosial dan kesejahteraan masyarakat secara menyeluruh. Pemutihan tunggakan BPJS Kesehatan diharapkan menjadi titik awal bagi partisipasi aktif seluruh lapisan masyarakat dalam membangun sistem jaminan kesehatan yang inklusif dan berkelanjutan.