JAKARTA - Kebijakan subsidi pupuk yang digulirkan Presiden RI Prabowo Subianto menuai apresiasi luas dari kalangan agronomi.
Perhimpunan Agronomi Indonesia (Peragi) menilai kebijakan ini bukan sekadar bentuk bantuan bagi petani, tetapi merupakan strategi besar untuk memperkuat kemandirian pangan nasional sekaligus meningkatkan daya saing produk pertanian di pasar global.
Ketua Umum Peragi Muhammad Syakir menyebut langkah pemerintah menurunkan Harga Eceran Tertinggi (HET) pupuk bersubsidi sebagai terobosan nyata yang berdampak langsung pada ekonomi petani. “Kebijakan ini secara agronomis merupakan terobosan pemerintah untuk meningkatkan daya saing ekonomi produk pangan,” ujarnya di Jakarta.
Penurunan HET subsidi pupuk diyakini mampu menekan biaya produksi, sehingga petani memiliki semangat lebih tinggi untuk kembali menanam, khususnya padi. Selain itu, pengurangan beban biaya produksi juga berpotensi meningkatkan pendapatan petani dan mendorong regenerasi pelaku pertanian dari kalangan muda. “Kebijakan ini juga dapat mendorong kaum millenial untuk menjadi petani,” imbuh Syakir.
Dampak Agronomis dan Efisiensi Penggunaan Pupuk
Secara agronomis, harga pupuk yang lebih terjangkau membuka peluang bagi petani untuk mengoptimalkan pemupukan sesuai dengan anjuran teknis. Dengan harga yang tidak lagi memberatkan, petani dapat menyesuaikan dosis pupuk N, P, dan K sesuai kebutuhan tanaman di lapangan. “Dosis pupuk N, P, dan K dapat disesuaikan sesuai kebutuhan tanaman,” jelas Syakir.
Selain menekan biaya produksi, kebijakan ini juga memperbaiki efisiensi penggunaan pupuk di tingkat petani. Petani yang semula menahan pemupukan karena faktor harga kini dapat mengaplikasikan pupuk sesuai rekomendasi agronomis, yang pada akhirnya berdampak pada peningkatan produktivitas hasil panen.
Peragi juga menyampaikan harapan agar terobosan tersebut ke depan tidak hanya berhenti pada komoditas padi dan jagung. Saat ini, dua komoditas tersebut menjadi prioritas utama penerima subsidi pupuk, namun banyak petani di sektor perkebunan dan hortikultura juga membutuhkan dukungan serupa.
Perluasan Manfaat untuk Tanaman Hortikultura dan Perikanan
Muhammad Syakir menyebutkan bahwa Peragi mendukung rencana pemerintah untuk memperluas cakupan pupuk subsidi. Tujuannya agar petani di sektor lain seperti kopi, kakao, cabe, tomat, hingga petambak ikan juga dapat merasakan manfaat kebijakan tersebut.
“Peragi mendukung adanya perencanaan Pemerintah untuk menambah volume pupuk subsidi sehingga selain padi dan jagung, juga tanaman perkebunan dan hortikultura seperti petani kopi, kakao, cabe, tomat, bahkan petambak ikan juga akan mendapat pupuk subsidi sehingga spektrum jangkauan pupuk subsidi semakin luas,” ujarnya.
Menurutnya, langkah tersebut akan menjadi bentuk nyata kepedulian pemerintah terhadap petani kecil yang selama ini masih menghadapi tantangan dalam meningkatkan pendapatan. Penambahan volume pupuk subsidi secara bertahap diyakini akan memperkuat ketahanan pangan nasional sekaligus menumbuhkan kesejahteraan masyarakat desa.
Kebijakan yang lebih inklusif di sektor pertanian juga akan memperkuat ekosistem ekonomi rakyat. Dengan meningkatnya produktivitas di berbagai subsektor pertanian dan perikanan, diharapkan daya saing produk pangan lokal dapat bersaing di pasar ekspor.
Perubahan Skema Subsidi Wujud Efisiensi Industri Pupuk
Salah satu poin penting dalam kebijakan pupuk bersubsidi era pemerintahan Prabowo-Gibran adalah perubahan skema pembayaran subsidi yang kini berbasis bahan baku, bukan biaya produksi. Langkah ini dinilai mampu menciptakan efisiensi di industri pupuk nasional.
Sebelumnya, skema subsidi didasarkan pada biaya produksi pabrik pupuk yang cenderung meningkat seiring usia pabrik. Ketika pabrik menjadi tidak efisien, harga pupuk pun ikut melonjak karena nilai subsidi turut membengkak. Kini, pemerintah mengubah pendekatan dengan memberikan subsidi berbasis bahan baku sehingga mendorong pabrik untuk beroperasi lebih efisien.
Selain itu, pemerintah juga membayar subsidi di awal tahun agar pabrik mendapat keringanan bunga bank dan memiliki modal yang cukup untuk membeli bahan baku. Dengan demikian, pasokan pupuk di pasar dapat terjaga dan petani tidak lagi kesulitan memperoleh pupuk bersubsidi tepat waktu.
Kebijakan ini dieksekusi langsung oleh Menteri Pertanian Andi Amran Sulaeman dan memperkuat capaian Kementerian Pertanian dalam satu tahun pemerintahan Prabowo-Gibran. Kebijakan tersebut tidak hanya menurunkan harga pupuk, tetapi juga mendukung terwujudnya swasembada pangan, peningkatan nilai tukar petani (NTP), dan kenaikan ekspor hasil pertanian.
Peragi menegaskan komitmennya untuk terus mengawal kebijakan pemerintah yang berpihak kepada petani dengan menerapkan prinsip-prinsip agronomis yang tepat. “Peragi siap mengawal kebijakan Pemerintah Prabowo yang pro pada petani dengan mengupayakan petani melakukan tindakan agronomis yang tepat seperti pemupukan tepat jenis, jumlah, tempat, cara dan waktu,” kata Syakir.
Ia menambahkan, prinsip dasar dalam pemupukan adalah keseimbangan. “Prinsipnya jangan sampai kurang tetapi juga jangan berlebih,” tuturnya.