JAKARTA - Pertumbuhan ekonomi Daerah Istimewa Yogyakarta (DIY) menunjukkan kinerja impresif sepanjang satu tahun terakhir.
Di bawah kepemimpinan Presiden Prabowo Subianto dan Wakil Presiden Gibran Rakabuming Raka. Dalam situasi global yang penuh ketidakpastian, ekonomi DIY justru mencatat laju pertumbuhan di atas rata-rata nasional.
Berdasarkan data Badan Pusat Statistik (BPS), ekonomi DIY pada triwulan II-2025 tumbuh 5,49% secara tahunan, lebih tinggi dibandingkan pertumbuhan ekonomi nasional sebesar 5,12%. Sementara pada triwulan I-2025, pertumbuhan DIY juga mencapai 5,11%, melampaui angka nasional yang berada di level 4,87%.
Dari sisi produksi, sektor konstruksi menjadi penyumbang terbesar dengan pertumbuhan 9,38%, sedangkan dari sisi pengeluaran, Pembentukan Modal Tetap Bruto (PMTB) meningkat 7,73%. Hal ini mencerminkan meningkatnya investasi dan pembangunan infrastruktur di wilayah DIY.
Kekuatan UMKM Jadi Penyangga Stabilitas Ekonomi
Wakil Ketua Asosiasi Pengusaha Indonesia (Apindo) DIY, Timotius Apriyanto, menilai bahwa ketangguhan ekonomi Yogyakarta tak lepas dari peran besar sektor Usaha Mikro, Kecil, dan Menengah (UMKM). Menurutnya, struktur ekonomi berbasis UMKM membuat daerah ini lebih adaptif terhadap perubahan kondisi global.
“UMKM menjadi tulang punggung perekonomian DIY. Itu yang membuat ekonomi DIY lebih tangguh dibandingkan ekonomi berbasis konglomerasi,” ujar Timotius. Ia menilai, karakteristik UMKM yang fleksibel dan berorientasi pada kebutuhan lokal menjadi kunci keberhasilan DIY menjaga stabilitas ekonomi.
Sektor UMKM juga memberikan efek berganda terhadap aktivitas ekonomi daerah. Ketika UMKM berkembang, sektor perdagangan, jasa, dan pertanian ikut terdorong, menciptakan ekosistem ekonomi yang saling menguatkan.
Tantangan Reformasi dan Debirokratisasi Perizinan
Meski capaian ekonomi DIY patut diapresiasi, Timotius menilai masih ada sejumlah pekerjaan rumah yang perlu diselesaikan, terutama terkait penyederhanaan regulasi dan birokrasi. Ia menegaskan, efisiensi perizinan menjadi faktor penting untuk menekan biaya ekonomi tinggi yang sering kali menghambat dunia usaha.
“Pemerintah perlu konsisten dalam penegakan hukum dan melakukan debirokratisasi di sisi perizinan,” tegasnya. Langkah tersebut dianggap penting untuk meningkatkan daya saing daerah sekaligus memperluas kesempatan investasi, terutama bagi pelaku usaha kecil dan menengah.
Selain itu, kepastian hukum juga menjadi penentu utama bagi iklim investasi. Dunia usaha menuntut adanya regulasi yang transparan dan adil agar pertumbuhan ekonomi dapat berjalan berkelanjutan.
Sinyal Positif dari Kabinet Ekonomi Prabowo–Gibran
Timotius juga menyoroti arah kebijakan ekonomi nasional pada awal masa pemerintahan Prabowo–Gibran yang sempat belum menunjukkan kejelasan arah. Namun, ia menilai kondisi tersebut mulai membaik setelah penunjukan Purbaya Yudhi Sadewa sebagai Menteri Keuangan, yang dinilai memiliki pendekatan progresif dan berpihak pada sektor riil.
Menurutnya, gaya kepemimpinan ekonomi yang menekankan prinsip ekonomi Pancasila memberikan keseimbangan antara pertumbuhan dan pemerataan. “Karakter ekonomi Indonesia adalah ekonomi Pancasila, yang berpihak pada keadilan sosial. Konsekuensinya pajak bisa tinggi, tetapi kami melihat harapan baru melalui berbagai stimulus dan kebijakan reformasi,” jelasnya.
Langkah penegakan hukum di sektor perpajakan dan bea cukai juga dinilai sebagai sinyal positif yang memperkuat kepercayaan dunia usaha terhadap komitmen pemerintah dalam membangun ekonomi yang bersih dan efisien.
Kepercayaan Pasar dan Optimisme Sektor Usaha
Kinerja ekonomi DIY yang stabil dinilai mampu meningkatkan kepercayaan pasar (market confidence). Timotius meyakini bahwa dengan kebijakan fiskal dan moneter yang solid, serta dukungan pemerintah terhadap UMKM, iklim usaha di daerah akan semakin kondusif.
“Langkah-langkah reformasi yang dilakukan pemerintah dapat meningkatkan kepercayaan pasar serta memperkuat sektor industri dan perdagangan nasional,” ujarnya. Ia berharap momentum positif ini bisa terus dijaga agar pertumbuhan ekonomi DIY tidak hanya tinggi di atas kertas, tetapi juga memberikan manfaat nyata bagi masyarakat.
Dengan kepemimpinan ekonomi yang kuat dan arah kebijakan yang lebih pasti, ia optimistis pertumbuhan ekonomi pada tahun mendatang akan lebih baik, meskipun tantangan global masih cukup berat.
Transformasi Digital dan Tantangan Lapangan Kerja
Meski ekonomi tumbuh signifikan, Timotius mengingatkan bahwa peningkatan angka pertumbuhan tidak selalu berbanding lurus dengan penciptaan lapangan kerja. Ia menilai transformasi digital yang berlangsung pesat justru menciptakan tantangan baru dalam pasar tenaga kerja.
“Transformasi digital membuat pertumbuhan ekonomi tidak selalu sejalan dengan penyerapan tenaga kerja. Sekarang, satu persen pertumbuhan ekonomi belum tentu menciptakan 100.000 lapangan kerja,” jelasnya.
Oleh karena itu, ia mendorong agar transformasi digital diarahkan secara inklusif, dengan fokus pada peningkatan kapasitas tenaga kerja lokal agar mampu beradaptasi dengan perubahan teknologi.
Pemerintah juga diharapkan memperkuat pelatihan vokasi dan digitalisasi UMKM untuk memastikan manfaat pertumbuhan ekonomi dirasakan secara merata oleh masyarakat.