JAKARTA - Gelombang kekhawatiran tengah melanda sektor pelayaran nasional setelah ratusan kontainer bermuatan batu bara ditahan di sejumlah pelabuhan.
Penahanan tersebut menyebabkan aktivitas distribusi barang terganggu, menimbulkan kerugian besar bagi pelaku usaha pelayaran. Kondisi ini dinilai dapat menimbulkan efek domino terhadap kelancaran logistik antar pulau di Indonesia.
Ketua Umum Indonesian National Shipowners’ Association (INSA), Carmelita Hartoto, menyampaikan bahwa akibat dari penahanan tersebut, perusahaan pelayaran mengalami kerugian finansial yang signifikan.
Ia menegaskan bahwa kebijakan moratorium pengiriman batu bara melalui kontainer antar pulau kini menjadi ancaman serius bagi keberlangsungan rantai pasok nasional.
Menurut Carmelita, sektor pelayaran telah berupaya menjaga kelancaran distribusi komoditas penting, namun persoalan administratif yang terjadi di luar kendali mereka justru menghambat operasional secara menyeluruh.
Masalah Administratif Jadi Pemicu Utama Penahanan
Penahanan kontainer bermuatan batu bara di berbagai pelabuhan terjadi akibat adanya dugaan ketidaksesuaian antara isi muatan dengan dokumen manifest serta Izin Usaha Pertambangan (IUP). Pihak berwenang menilai perlu dilakukan pemeriksaan lebih lanjut untuk memastikan legalitas dokumen pengiriman.
Carmelita menjelaskan bahwa pihak pelayaran tidak memiliki kewenangan untuk memverifikasi keabsahan dokumen tambang karena proses tersebut merupakan tanggung jawab pemilik komoditas.
Ia menilai, jika memang ada dugaan ketidaksesuaian sejak awal, seharusnya pihak berwenang memberikan sinyal atau larangan pengangkutan sebelum kapal berangkat dari pelabuhan muat.
Menurutnya, langkah pencegahan di tahap awal akan lebih efisien dibandingkan dengan penahanan kontainer di pelabuhan tujuan yang justru menimbulkan kerugian logistik secara luas.
Ancaman Kelumpuhan Logistik Nasional Makin Nyata
Apabila penahanan kontainer terus berlangsung tanpa kepastian penyelesaian, dampaknya bisa sangat besar bagi sektor logistik nasional. Kontainer yang tertahan bukan hanya membawa batu bara, tetapi juga menghambat sirkulasi alat angkut yang dibutuhkan untuk distribusi barang lainnya.
“Jika penahanan kontainer ini terjadi dalam waktu lama, tentunya akan berdampak pada kegiatan pengiriman barang logistik, mengingat kontainer ini miliknya pelayaran untuk kegiatan distribusi antar pulau di Indonesia,” ujar Carmelita.
Kondisi ini dapat mengakibatkan keterlambatan pasokan bahan baku dan kebutuhan pokok ke berbagai wilayah. Dalam jangka panjang, efek domino ini berpotensi menimbulkan tekanan terhadap harga barang di pasar domestik.
KADIN Dorong Pemerintah Ambil Langkah Cepat
Menanggapi situasi tersebut, Ketua Umum Kamar Dagang dan Industri (Kadin) Jawa Timur, Adik Dwi Putranto, menyerukan agar pemerintah segera turun tangan mencari solusi konkret. Ia menilai keterlambatan dalam menangani persoalan ini dapat memperburuk rantai pasok nasional dan memperlambat pemulihan ekonomi di sektor maritim.
Menurut Adik, saat ini terdapat ratusan kontainer yang sudah diperiksa dan ditahan pihak berwajib, sebagian besar berasal dari Kalimantan. Penahanan dalam jumlah besar ini menunjukkan bahwa persoalan dokumentasi tambang perlu dibenahi dari hulu ke hilir.
KADIN berharap adanya koordinasi lintas sektor antara kementerian terkait, aparat penegak hukum, serta pelaku usaha pelayaran untuk menciptakan mekanisme pemeriksaan dokumen yang lebih efisien dan tidak menghambat aktivitas distribusi.
Pelayaran Tidak Memiliki Akses Mengetahui Isi Kontainer
Salah satu kendala yang dihadapi perusahaan pelayaran adalah keterbatasan akses terhadap isi kontainer yang mereka angkut. Pengisian kontainer dilakukan langsung oleh pemilik komoditas di daerah asal, sementara pihak pelayaran hanya bertanggung jawab atas transportasi dan keamanan pengiriman.
Carmelita menegaskan bahwa perusahaan pelayaran tidak memiliki sarana maupun kewenangan untuk memeriksa isi kontainer sebelum diangkut. Oleh karena itu, menahan kapal atau kontainer karena dugaan pelanggaran yang terjadi di pihak pengirim dianggap tidak tepat.
Ia berharap ke depan, sistem pengawasan pengiriman dapat dibuat lebih transparan, agar tanggung jawab setiap pihak menjadi jelas dan tidak membebani pelaku usaha yang sebenarnya hanya bertindak sebagai pengangkut barang.
Pentingnya Koordinasi untuk Menjaga Stabilitas Logistik Nasional
Situasi penahanan kontainer batu bara ini menjadi momentum penting untuk memperkuat koordinasi antar lembaga. Pemerintah, aparat penegak hukum, dan asosiasi pelayaran perlu duduk bersama mencari solusi agar kegiatan logistik nasional tidak terganggu.
Carmelita menilai bahwa penyelesaian yang tepat harus menitikberatkan pada verifikasi dokumen dan legalitas tambang di tingkat awal, bukan pada tahap distribusi.
Dengan begitu, pelayaran dapat tetap fokus pada fungsi utamanya yaitu mendistribusikan barang antar pulau tanpa harus menanggung risiko akibat persoalan administratif yang bukan menjadi tanggung jawab mereka.
Jika koordinasi lintas sektor dapat berjalan baik, maka rantai distribusi logistik di Indonesia bisa kembali normal, memastikan pasokan energi dan kebutuhan masyarakat tetap terjaga, serta mencegah kelumpuhan ekonomi di sektor transportasi laut.