JAKARTA - Kementerian Sosial (Kemensos) bersama Badan Pusat Statistik (BPS) memperkuat sinergi dalam rangka mematangkan pemutakhiran Data Tunggal Sosial Ekonomi Nasional (DTSEN). Langkah ini diambil guna memastikan kelancaran dan ketepatan sasaran dalam penyaluran bantuan sosial (bansos) pada triwulan kedua tahun 2025.
Pertemuan penting antara Menteri Sosial, Saifullah Yusuf, dan Kepala BPS, Amalia Adininggar Widyasanti, berlangsung di Kantor Kemensos, Jakarta, pada Jumat 9 Mei 2025. Dalam kesempatan tersebut, kedua lembaga mendiskusikan perkembangan terakhir dari DTSEN, serta membahas mekanisme pemutakhiran data agar lebih akurat dan responsif terhadap dinamika sosial ekonomi masyarakat.
"Pertama, menyangkut soal pemutakhiran data, kaitannya dengan DTSEN. Tentu keperluannya adalah untuk penyaluran triwulan kedua, penyaluran bansos triwulan kedua tahun 2025," ujar Menteri Sosial Saifullah Yusuf dalam pernyataannya kepada media.
Data Sosial Ekonomi Bersifat Dinamis
Mensos Saifullah mengakui bahwa meskipun DTSEN belum sepenuhnya sempurna, proses pemutakhiran terus dilakukan secara berkala. Hal ini karena data sosial ekonomi sangat dinamis, mencerminkan perubahan kondisi masyarakat secara real time.
"Saya senang dengan perkembangan DTSEN meski belum sempurna. Data sosial itu sangat dinamis, setiap hari ada yang lahir, wafat, atau pindah rumah. Ini membuat proses pemutakhiran menjadi hal yang sangat penting," jelasnya.
Menurut Saifullah, dinamika tersebut membuat daftar penerima manfaat (PM) bansos selalu mengalami perubahan. Ada warga yang sebelumnya berhak menerima bantuan, namun karena perubahan kondisi ekonomi atau status kependudukan, mereka tidak lagi masuk dalam daftar. Sebaliknya, ada pula warga baru yang memenuhi syarat dan kemudian masuk sebagai penerima manfaat.
"Kita menyadari bahwa dalam penyaluran bantuan, akan selalu ada yang keluar dan masuk dari daftar penerima. Itu sebabnya, pemutakhiran data harus dilakukan terus-menerus dan berbasis verifikasi lapangan," tambahnya.
Peran Strategis DTSEN dalam Kebijakan Sosial
Data Tunggal Sosial Ekonomi Nasional (DTSEN) merupakan basis data utama yang dikembangkan pemerintah sebagai acuan tunggal dalam pengambilan kebijakan sosial dan penyaluran bantuan. DTSEN menyatukan berbagai data yang sebelumnya tersebar di berbagai kementerian dan lembaga.
Kepala BPS, Amalia Adininggar Widyasanti, menyatakan bahwa peran DTSEN sangat krusial dalam mendukung transformasi perlindungan sosial berbasis data. Menurutnya, sinergi antara BPS dan Kemensos sangat penting dalam menjaga kualitas dan keakuratan data.
"Kami di BPS mendukung penuh pemutakhiran DTSEN. Tujuannya agar kebijakan yang diambil benar-benar berdasarkan kondisi real masyarakat, sehingga bansos lebih tepat sasaran," ungkap Amalia.
Amalia menambahkan bahwa BPS juga terlibat aktif dalam pengumpulan dan validasi data lapangan, termasuk memanfaatkan teknologi digital serta keterlibatan masyarakat melalui musyawarah desa atau kelurahan untuk mengidentifikasi warga yang berhak mendapatkan bantuan.
Strategi Penyaluran Bansos yang Adaptif
Dengan adanya DTSEN yang terus diperbarui, Kemensos memastikan bahwa penyaluran bantuan sosial akan lebih tepat sasaran, transparan, dan efisien. Proses verifikasi dan validasi yang ketat menjadi landasan penting agar tidak terjadi tumpang tindih atau salah sasaran.
"Kami memastikan bahwa data yang digunakan untuk menyalurkan bantuan adalah data yang valid dan telah diverifikasi secara lapangan. Kami tidak ingin ada warga yang berhak tapi tidak menerima, atau sebaliknya," tegas Saifullah Yusuf.
Selain itu, Kemensos juga menggandeng pemerintah daerah sebagai ujung tombak dalam proses verifikasi dan pemutakhiran data. Kolaborasi ini menjadi penting karena pemerintah daerah lebih memahami kondisi riil di lapangan.
Komitmen terhadap Transformasi Digital dan Keterbukaan Data
Sebagai bagian dari upaya digitalisasi layanan sosial, Kemensos berkomitmen memperkuat sistem informasi sosial berbasis data real-time. Penerapan teknologi informasi menjadi bagian penting dalam mendukung pemutakhiran DTSEN secara cepat dan akurat.
"Kami juga sedang mengembangkan sistem yang bisa mempercepat integrasi dan pemutakhiran data, termasuk membuka ruang bagi masyarakat untuk menyampaikan perubahan data melalui kanal digital," ujar Saifullah.
Amalia menambahkan bahwa integrasi data lintas sektor menjadi bagian dari upaya pemerintah menciptakan satu data Indonesia yang terstandar dan bisa diakses oleh berbagai lembaga sesuai peruntukannya.
Harapan untuk Penyaluran Bansos yang Lebih Baik
Pemutakhiran DTSEN diharapkan dapat menjawab berbagai tantangan yang selama ini dihadapi dalam penyaluran bansos, seperti data ganda, keterlambatan distribusi, dan ketidaktepatan sasaran. Dengan dukungan dari BPS, Kemensos optimis bahwa penyaluran bantuan pada triwulan kedua 2025 akan lebih efisien dan menyentuh kelompok yang benar-benar membutuhkan.
"Kami ingin memastikan bahwa setiap rupiah yang digunakan untuk bansos bisa memberikan manfaat langsung kepada masyarakat yang membutuhkan. Karena itu, data adalah fondasi utama dalam sistem perlindungan sosial kita," tutup Mensos.
Dengan langkah konkret ini, pemerintah menunjukkan komitmen serius dalam meningkatkan kualitas layanan sosial berbasis data, sekaligus memperkuat kepercayaan publik terhadap program bantuan sosial nasional.