JAKARTA - Aksi unjuk rasa menolak aktivitas pertambangan PT Louser Karya Tambang (LKT) yang digelar oleh warga Rukon Damee, Kecamatan Babahrot, bersama sejumlah organisasi mahasiswa, berlangsung damai dan tertib pada Senin 5 Mei 2025. Demonstrasi ini mendapat perhatian khusus dari aparat kepolisian setempat, terbukti dengan turunnya langsung Wakil Kepala Kepolisian Resor (Wakapolres) Aceh Barat Daya, Kompol Misyanto, untuk memantau dan mengamankan jalannya aksi.
Pengamanan dilakukan secara maksimal oleh jajaran personel Polres Abdya demi menjaga situasi kamtibmas (keamanan dan ketertiban masyarakat) agar tetap kondusif, meskipun eskalasi isu yang diangkat dalam aksi tergolong sensitif, yakni terkait dugaan pencemaran lingkungan akibat limbah tambang bijih besi.
Aksi tersebut dimulai sejak pagi hari, saat ratusan warga dan mahasiswa berkumpul di sekitar area operasi PT LKT. Mereka membawa spanduk dan poster bertuliskan tuntutan penghentian aktivitas tambang serta investigasi dampak lingkungan yang diduga sudah mulai terasa oleh masyarakat sekitar. Meski digelar dalam skala besar, aksi berjalan tanpa insiden berkat pengamanan ketat dari aparat kepolisian.
Dugaan Pencemaran Lingkungan Jadi Pemicu Unjuk Rasa
Masyarakat Rukon Damee mengungkapkan keresahan atas aktivitas perusahaan tambang bijih besi tersebut yang diduga telah mencemari lingkungan sekitar. Menurut keterangan perwakilan warga, air sungai yang dulunya jernih kini mulai berubah warna, dan sejumlah tanaman produktif milik warga tidak tumbuh optimal seperti sebelumnya.
Salah seorang peserta aksi, Muhammad Arfan, yang juga koordinator lapangan dari elemen mahasiswa, menyebut bahwa warga telah lama mengeluhkan kondisi ini, namun tidak mendapatkan respons yang memadai dari pihak perusahaan maupun pemerintah daerah.
"Kami sudah beberapa kali menyampaikan aspirasi secara baik-baik, namun sampai hari ini belum ada tindakan konkret untuk menanggulangi dugaan pencemaran lingkungan akibat aktivitas tambang ini. Karena itu kami turun ke jalan hari ini," kata Arfan dalam orasinya di tengah aksi damai tersebut.
Polisi Lakukan Koordinasi dan Pengamanan Ketat
Menanggapi aksi tersebut, Kapolres Abdya AKBP Agus Sulistianto SIK, melalui Wakapolres Kompol Misyanto, menegaskan bahwa pihak kepolisian memiliki komitmen untuk menjaga hak masyarakat dalam menyampaikan pendapat di muka umum, sekaligus memastikan tidak terjadi gangguan ketertiban.
"Kami telah melakukan koordinasi dengan koordinator lapangan aksi dan melakukan pengamanan yang ketat untuk mencegah terjadinya gangguan keamanan," ujar Kompol Misyanto saat dikonfirmasi wartawan pada Selasa 6 Mei 2025.
Ia menambahkan bahwa keterlibatan langsung jajaran pimpinan Polres dalam pengamanan aksi merupakan bagian dari strategi pendekatan humanis yang menjadi instruksi Kapolri kepada seluruh jajaran kepolisian di daerah.
"Kehadiran saya di lapangan adalah untuk memastikan bahwa aksi ini berjalan damai dan tidak disusupi oleh provokator. Ini juga bentuk komitmen kami menjaga keharmonisan antara masyarakat dan pihak perusahaan, sekaligus mendorong penyelesaian masalah melalui jalur yang sesuai hukum," tambah Misyanto.
Tuntutan Warga: Evaluasi dan Investigasi Menyeluruh
Dalam aksi tersebut, masyarakat dan mahasiswa menyampaikan beberapa tuntutan utama, antara lain penghentian sementara aktivitas tambang PT LKT, audit lingkungan secara menyeluruh oleh instansi terkait, dan transparansi izin lingkungan yang dimiliki perusahaan.
"Kalau memang terbukti perusahaan melanggar aturan lingkungan, kami minta agar izin operasionalnya ditinjau ulang. Jangan sampai masyarakat jadi korban atas nama investasi," tegas Arfan.
Sementara itu, sejumlah aktivis lingkungan lokal juga mendukung langkah protes warga. Mereka menilai bahwa aktivitas pertambangan yang tidak terkontrol bisa berdampak jangka panjang terhadap ekosistem lokal.
"Jika aliran sungai yang menjadi sumber irigasi warga tercemar, ini bukan cuma soal hari ini, tapi juga masa depan anak cucu di desa ini," kata Nurul Fitri, pegiat lingkungan yang turut hadir memantau aksi.
PT LKT Belum Berikan Tanggapan Resmi
Hingga berita ini diturunkan, pihak PT Louser Karya Tambang belum memberikan tanggapan resmi atas aksi unjuk rasa tersebut maupun tudingan soal dugaan pencemaran lingkungan. Tim media telah menghubungi pihak perusahaan, namun belum ada pernyataan yang diterima terkait tuntutan warga.
Sementara itu, Pemerintah Kabupaten Aceh Barat Daya juga belum mengeluarkan pernyataan formal. Namun, sejumlah pejabat disebut telah menerima surat pernyataan sikap yang diserahkan oleh massa aksi pada Senin siang.
Aksi Berlangsung Damai, Aparat Siaga
Menurut pantauan di lokasi, aparat kepolisian tampak berjaga di beberapa titik strategis, termasuk akses jalan masuk ke lokasi pertambangan dan pusat kerumunan massa. Tidak ada insiden kekerasan yang terjadi selama aksi, bahkan beberapa aparat terlihat membantu massa dalam mengatur lalu lintas agar tidak terjadi kemacetan.
Kondisi ini mendapat apresiasi dari sejumlah tokoh masyarakat yang menilai aparat bertindak profesional dan tidak represif.
"Kami mengapresiasi pihak kepolisian, khususnya Polres Abdya, yang bisa menjaga situasi tetap kondusif. Ini bukti bahwa aspirasi rakyat bisa disampaikan tanpa harus rusuh," ujar Haji Iskandar, tokoh masyarakat Babahrot.
Harapan pada Pemerintah dan Penegak Hukum
Aksi damai ini menjadi sinyal kuat bahwa masyarakat mulai aktif mengawal aktivitas industri yang berpotensi merugikan lingkungan. Para demonstran berharap agar pemerintah daerah dan pusat segera mengambil langkah nyata dengan menindaklanjuti keluhan yang telah mereka sampaikan.
“Jangan biarkan warga bergerak sendiri. Kami harap pemerintah daerah segera turun ke lapangan untuk mengecek fakta di lapangan dan bertindak sesuai hukum,” tutup Arfan.