JAKARTA - Badan Pengelola Investasi Daya Anagata Nusantara (BPI Danantara) telah mengeluarkan tiga instruksi strategis yang harus diikuti oleh seluruh direksi Badan Usaha Milik Negara (BUMN) dan anak usaha BUMN. Instruksi ini bertujuan untuk memperkuat pengawasan dan evaluasi terhadap kegiatan korporasi yang dijalankan oleh BUMN, khususnya dalam hal rapat umum pemegang saham (RUPS) serta aksi korporasi dan kontrak jangka panjang yang signifikan.
Surat instruksi yang dikeluarkan oleh Kepala Badan Pelaksana BPI Danantara, Rosan Perkasa Roeslani, ini disampaikan kepada seluruh direksi BUMN dan anak usaha BUMN, dengan tujuan untuk memastikan bahwa setiap langkah strategis yang diambil oleh perusahaan negara ini dilakukan secara transparan dan berdasarkan kajian yang mendalam. Dalam surat tersebut, Rosan menyampaikan tiga poin utama yang harus segera dilaksanakan.
Penundaan RUPS sebagai Langkah Evaluasi Menyeluruh
Instruksi pertama yang dikeluarkan oleh BPI Danantara adalah untuk menunda seluruh RUPS BUMN dan anak usaha BUMN, baik yang bersifat langsung maupun tidak langsung, hingga mendapatkan kajian dan evaluasi menyeluruh dari BPI Danantara dan Holding Operasional. Hal ini dimaksudkan untuk memberikan waktu yang cukup bagi evaluasi terkait langkah-langkah strategis yang diambil oleh BUMN dan anak usahanya.
Namun, penundaan ini tidak berlaku bagi BUMN dan anak usaha BUMN yang berbentuk perusahaan publik. “Kami ingin memastikan bahwa semua keputusan strategis yang diambil dalam RUPS BUMN dan anak usaha BUMN dilakukan dengan pertimbangan yang matang, melalui kajian yang mendalam, sehingga tidak ada langkah yang diambil tanpa pemahaman yang menyeluruh mengenai dampaknya,” ujar Rosan Perkasa Roeslani dalam surat instruksinya pada Senin 5 Mei 2025.
Menurut Rosan, keputusan untuk menunda RUPS ini merupakan langkah preventif agar BUMN dan anak usahanya dapat menghindari keputusan yang tidak tepat atau terburu-buru yang dapat merugikan perusahaan dan negara. Dengan adanya penundaan ini, diharapkan setiap keputusan yang diambil di dalam RUPS dapat lebih terstruktur dan melalui proses yang lebih transparan.
Tuntutan Kajian Menyeluruh untuk Aksi Korporasi dan Kontrak Jangka Panjang
Instruksi kedua yang diberikan oleh BPI Danantara adalah untuk mewajibkan seluruh kegiatan aksi korporasi yang signifikan, termasuk kontrak jangka panjang, untuk terlebih dahulu mendapatkan kajian menyeluruh dari BPI Danantara dan Holding Operasional. Hal ini bertujuan agar setiap keputusan terkait perubahan struktur organisasi, penandatanganan kontrak jangka panjang, atau aksi korporasi lainnya yang memiliki dampak signifikan bagi BUMN dan anak usaha BUMN dapat dievaluasi secara menyeluruh.
"Kami menilai pentingnya kajian yang mendalam sebelum mengambil keputusan terkait aksi korporasi besar yang dapat mempengaruhi masa depan BUMN. Oleh karena itu, seluruh kegiatan aksi korporasi harus mendapat pengawasan lebih dari BPI Danantara dan Holding Operasional untuk memastikan keputusan tersebut sesuai dengan kepentingan perusahaan dan negara," lanjut Rosan.
Langkah ini diharapkan dapat memperkuat tata kelola perusahaan yang baik (Good Corporate Governance/GCG) di BUMN dan anak usahanya. Dengan adanya kajian menyeluruh, diharapkan bahwa perusahaan negara ini dapat menghindari potensi kerugian besar atau penyalahgunaan wewenang yang dapat merugikan negara dan masyarakat.
Membangun Pengawasan yang Lebih Ketat di BUMN
Instruksi ketiga yang disampaikan oleh BPI Danantara berkaitan dengan pentingnya pengawasan yang ketat terhadap seluruh kegiatan strategis yang dilakukan oleh BUMN dan anak usaha BUMN. BPI Danantara menekankan perlunya koordinasi yang baik antara Holding Operasional dan manajemen BUMN agar seluruh keputusan yang diambil dapat mengedepankan kepentingan nasional.
Rosan Perkasa Roeslani juga menambahkan bahwa instruksi-instruksi ini adalah bagian dari upaya untuk mendorong transparansi, efisiensi, dan akuntabilitas dalam pengelolaan BUMN. Menurutnya, dengan adanya evaluasi dan kajian yang lebih mendalam terhadap RUPS dan aksi korporasi besar, pengelolaan BUMN diharapkan dapat semakin profesional dan berorientasi pada keberlanjutan dan kepentingan jangka panjang.
"Kami ingin memastikan bahwa seluruh proses yang terjadi dalam BUMN dan anak usahanya berjalan dengan prinsip transparansi dan akuntabilitas yang tinggi. Ini adalah langkah untuk memperkuat peran BUMN sebagai motor penggerak perekonomian negara," tegas Rosan.
Dampak Langkah Ini terhadap Kinerja BUMN
Bagi banyak pihak, langkah yang diambil oleh BPI Danantara ini dianggap sebagai suatu upaya strategis untuk memperbaiki kualitas manajerial dan pengelolaan BUMN yang selama ini mendapat sorotan. Beberapa pihak juga menyebutkan bahwa langkah ini dapat meningkatkan kepercayaan publik terhadap kinerja BUMN yang dianggap masih perlu adanya pembenahan, terutama dalam hal tata kelola dan pengelolaan dana publik.
Dengan instruksi tersebut, diharapkan BUMN dan anak usaha BUMN dapat mengambil keputusan yang lebih bijaksana dalam menjalankan operasionalnya. Pengawasan yang lebih ketat terhadap setiap kebijakan yang diambil dapat memperkecil risiko kesalahan dalam pengambilan keputusan yang dapat merugikan banyak pihak, termasuk negara.
Menjadi Langkah Terobosan dalam Pengelolaan BUMN
Dalam konteks ekonomi Indonesia, BUMN memiliki peran yang sangat strategis dalam pembangunan nasional. Oleh karena itu, setiap langkah yang diambil oleh BUMN dan anak usahanya harus melalui proses yang transparan dan memiliki dasar yang kuat, baik dari segi perencanaan maupun pengawasan. Dengan adanya instruksi-instruksi yang dikeluarkan oleh BPI Danantara, diharapkan BUMN dapat menjadi lebih efektif dan efisien dalam menjalankan tugas dan tanggung jawabnya.
Ke depannya, setiap kebijakan atau keputusan yang diambil oleh BUMN harus melalui proses evaluasi yang mendalam, demi memastikan bahwa keputusan tersebut membawa manfaat yang maksimal bagi negara dan masyarakat. Para pengambil keputusan di BUMN juga diharapkan untuk lebih hati-hati dalam menjalankan aksi korporasi yang dapat mempengaruhi stabilitas dan pertumbuhan ekonomi nasional.