JAKARTA - Hujan deras yang mengguyur wilayah Cibinong, Kabupaten Bogor, pada Jumat, 2 Mei 2025, menyebabkan banjir yang merendam SDN Cipayung 1 dan enam rumah warga di sekitarnya. Akibatnya, pagar sekolah jebol dan fasilitas pendidikan mengalami kerusakan serius. Insiden ini memicu kemarahan Komisi III DPRD Kabupaten Bogor, yang menilai aktivitas pengembang perumahan sebagai penyebab utama bencana tersebut.
Inspeksi Langsung Komisi III DPRD Kabupaten Bogor
Menanggapi kejadian ini, Komisi III DPRD Kabupaten Bogor melakukan inspeksi langsung ke lokasi terdampak. Anggota Komisi III, Achmad Maulana, menyatakan bahwa banjir disebabkan oleh aktivitas cut and fill yang dilakukan oleh pengembang perumahan PT Dwi Agra Sejahtera tanpa perencanaan drainase yang memadai.
"Penyebab utama banjir adalah aktivitas cut and fill yang dilakukan oleh pengembang perumahan PT Dwi Agra Sejahtera tanpa perencanaan drainase yang matang," ujar Achmad Maulana.
Komisi III DPRD Kabupaten Bogor menegaskan bahwa pengembang harus bertanggung jawab atas kerusakan yang terjadi dan mendesak pemerintah daerah untuk menindak tegas pelanggaran tersebut.
Dampak Banjir terhadap Fasilitas Pendidikan dan Permukiman
Banjir yang melanda SDN Cipayung 1 tidak hanya merusak pagar sekolah, tetapi juga fasilitas pendidikan lainnya. Selain itu, enam rumah warga di sekitar sekolah turut terendam banjir, menyebabkan kerugian material dan mengganggu aktivitas sehari-hari masyarakat.
Kepala Bidang Kedaruratan dan Logistik BPBD Kabupaten Bogor, Adam Hamdani, menyatakan bahwa pihaknya telah melakukan pendataan dan memberikan bantuan kepada warga terdampak.
"Kami telah melakukan pendataan dan memberikan bantuan kepada warga yang terdampak banjir, termasuk membantu membersihkan material sisa banjir di SDN Cipayung 1," kata Adam Hamdani.
Tuntutan Rehabilitasi dan Penegakan Hukum
Komisi III DPRD Kabupaten Bogor mendesak pemerintah daerah untuk segera melakukan rehabilitasi terhadap fasilitas pendidikan dan permukiman yang rusak akibat banjir. Selain itu, mereka menuntut penegakan hukum terhadap pengembang yang melakukan pelanggaran dalam proses pembangunan.
"Kami meminta pemerintah daerah untuk segera melakukan rehabilitasi dan menindak tegas pengembang yang melanggar aturan, agar kejadian serupa tidak terulang di masa depan," tegas Achmad Maulana.
Peran Pemerintah Daerah dalam Penanggulangan Bencana
Wakil Bupati Bogor, Ade Ruhandi, atau yang akrab disapa Jaro Ade, telah meninjau kondisi SDN Cipayung 1 dan menyatakan komitmennya untuk membantu dalam penanganan bencana ini.
"Pemkab Bogor akan terus memantau perkembangan situasi dan memastikan bahwa bantuan serta dukungan maksimal diberikan kepada warga yang terdampak bencana alam ini," ucap Jaro Ade.
Pemerintah daerah juga berencana untuk melakukan evaluasi terhadap perizinan pembangunan perumahan guna mencegah terjadinya bencana serupa di masa mendatang.
Pentingnya Perencanaan Drainase dalam Pembangunan
Kasus banjir yang melanda SDN Cipayung 1 dan permukiman warga menyoroti pentingnya perencanaan drainase yang matang dalam setiap proyek pembangunan. Aktivitas cut and fill tanpa perencanaan yang baik dapat menyebabkan aliran air terganggu dan berpotensi menimbulkan bencana.
Komisi III DPRD Kabupaten Bogor mengingatkan para pengembang untuk selalu memperhatikan aspek lingkungan dan infrastruktur dalam setiap proyek yang dijalankan.
Langkah-Langkah Pencegahan ke Depan
Untuk mencegah terulangnya kejadian serupa, Komisi III DPRD Kabupaten Bogor merekomendasikan beberapa langkah, antara lain:
1. Evaluasi Perizinan Pembangunan: Melakukan evaluasi terhadap perizinan pembangunan perumahan, khususnya yang berada di daerah rawan banjir.
2. Perencanaan Drainase yang Baik: Mewajibkan setiap pengembang untuk menyusun perencanaan drainase yang matang sebelum memulai proyek pembangunan.
3. Pengawasan Ketat: Meningkatkan pengawasan terhadap aktivitas pembangunan untuk memastikan kepatuhan terhadap aturan yang berlaku.
4. Edukasi Masyarakat: Memberikan edukasi kepada masyarakat tentang pentingnya menjaga lingkungan dan tidak membuang sampah sembarangan yang dapat menyumbat saluran air.
5. Koordinasi Antar Instansi: Meningkatkan koordinasi antara pemerintah daerah, DPRD, dan instansi terkait dalam penanggulangan bencana dan perencanaan pembangunan.
Banjir yang melanda SDN Cipayung 1 dan permukiman warga di Cibinong, Kabupaten Bogor, menjadi peringatan akan pentingnya perencanaan yang matang dalam setiap proyek pembangunan. Aktivitas pengembang yang tidak memperhatikan aspek lingkungan dapat berdampak serius bagi masyarakat. DPRD Kabupaten Bogor melalui Komisi III telah mengambil langkah tegas dengan melakukan inspeksi dan mendesak pemerintah daerah untuk bertindak. Diharapkan, kejadian ini menjadi pelajaran bagi semua pihak untuk lebih berhati-hati dan bertanggung jawab dalam setiap aktivitas pembangunan demi kesejahteraan bersama.