JAKARTA - Pemerintah Indonesia melalui Kementerian Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak (Kementerian PPPA) terus mengintensifkan upaya perlindungan terhadap perempuan dari ancaman pinjaman online (pinjol) ilegal yang kian marak. Salah satu langkah strategis yang diambil adalah dengan menggencarkan literasi finansial dan edukasi keamanan digital yang menyasar perempuan, khususnya di wilayah-wilayah yang rentan.
Deputi Bidang Perlindungan Hak Perempuan Kementerian PPPA, Desy Andriani, menegaskan bahwa pihaknya secara aktif mendorong peningkatan pemahaman perempuan terhadap pengelolaan keuangan dan ancaman dunia digital. Langkah ini diambil sebagai respons terhadap makin meningkatnya kasus perempuan yang terjebak dalam utang berbunga tinggi dari pinjol ilegal.
"Melakukan edukasi, literasi, dan solusi digital perempuan, dan upaya-upaya lain yang dapat memastikan perempuan berdaya secara ekonomi," ujar Desy Andriani, Selasa 29 April 2025.
Maraknya Pinjol Ilegal Jadi Ancaman Serius Bagi Perempuan
Fenomena pinjaman online ilegal kini menjadi perhatian serius pemerintah, terutama karena korbannya banyak berasal dari kelompok rentan, termasuk perempuan rumah tangga, ibu tunggal, dan pekerja informal. Pinjol ilegal kerap menawarkan pencairan dana cepat tanpa proses verifikasi memadai, tetapi membebani peminjam dengan bunga tinggi, denda harian, dan ancaman penyebaran data pribadi jika gagal bayar.
Data dari berbagai lembaga menunjukkan bahwa mayoritas korban pinjol ilegal tidak memiliki pemahaman keuangan memadai, serta kurang mengerti risiko digital, seperti pencurian data dan penyalahgunaan informasi pribadi.
Kondisi ini membuat perempuan semakin terpinggirkan dari akses keuangan yang sehat dan aman. Tidak sedikit dari mereka yang akhirnya mengalami tekanan mental hingga depresi akibat tekanan dari penagih utang tidak beretika.
Strategi Kementerian PPPA: Literasi Finansial dan Digital
Untuk menjawab tantangan tersebut, Kementerian PPPA memprioritaskan pendekatan edukatif sebagai benteng utama perlindungan. Program literasi finansial dan keamanan digital menjadi garda terdepan dalam membekali perempuan agar lebih bijak dalam mengambil keputusan keuangan dan mampu melindungi dirinya dari jerat teknologi yang disalahgunakan.
Dalam implementasinya, Kementerian PPPA menggandeng berbagai pihak, termasuk organisasi masyarakat, perguruan tinggi, serta komunitas lokal untuk menyebarkan pengetahuan keuangan dasar dan edukasi keamanan digital secara langsung ke lapangan.
Materi edukasi yang diberikan mencakup perencanaan anggaran keluarga, pemahaman bunga dan denda pinjaman, hingga cara mengenali aplikasi pinjaman legal yang terdaftar di Otoritas Jasa Keuangan (OJK). Di sisi digital, perempuan dibekali pemahaman terkait cara melindungi data pribadi, mengenali modus kejahatan siber, dan pentingnya keamanan kata sandi.
"Perempuan perlu memiliki kendali penuh terhadap keputusan keuangannya. Edukasi dan literasi yang memadai adalah kunci agar mereka tidak terjebak pada solusi instan yang berisiko tinggi seperti pinjol ilegal," jelas Desy Andriani.
Penguatan Koperasi Desa Jadi Solusi Jangka Panjang
Selain langkah edukatif, Kementerian PPPA juga merancang solusi jangka panjang dengan mendorong penguatan peran koperasi desa. Koperasi dianggap sebagai instrumen ekonomi rakyat yang potensial untuk memberikan akses pembiayaan yang lebih aman, terjangkau, dan berbasis komunitas.
Koperasi desa yang kuat diyakini mampu menjadi alternatif pembiayaan mikro yang sehat bagi perempuan, sekaligus memberikan wadah pemberdayaan ekonomi yang berkelanjutan. Melalui koperasi, perempuan tidak hanya bisa meminjam dana dengan bunga rendah, tetapi juga dapat ikut serta dalam pelatihan kewirausahaan, manajemen usaha kecil, dan pemasaran produk lokal.
"Kami berharap koperasi desa bisa menjadi tulang punggung ekonomi lokal yang juga ramah terhadap kebutuhan perempuan, terutama mereka yang belum memiliki akses ke lembaga keuangan formal," ujar Desy.
Kolaborasi Lintas Sektor untuk Efektivitas Program
Dalam rangka memperluas jangkauan dan efektivitas program perlindungan perempuan dari pinjol, Kementerian PPPA juga mendorong sinergi lintas sektor. Kolaborasi dengan Kementerian Komunikasi dan Informatika (Kominfo), OJK, serta aparat penegak hukum terus dilakukan untuk meningkatkan pengawasan terhadap aplikasi pinjaman ilegal dan penindakan terhadap pelaku kejahatan digital.
Sementara itu, sektor swasta seperti perbankan dan fintech legal juga diajak berperan dalam menyediakan produk keuangan inklusif yang mudah dijangkau dan aman bagi perempuan.
Desy menambahkan, kampanye publik yang masif juga sedang digalakkan melalui media sosial, webinar, serta penyuluhan di desa-desa agar pesan edukatif menjangkau lebih banyak perempuan, termasuk mereka yang tinggal di daerah terpencil.
Tugas Bersama: Lindungi Perempuan dari Kejahatan Ekonomi Digital
Upaya melindungi perempuan dari jeratan pinjol bukanlah tugas satu pihak semata, melainkan tanggung jawab bersama antara pemerintah, masyarakat, dan dunia usaha. Literasi dan keamanan digital yang baik adalah pondasi penting agar perempuan dapat lebih mandiri secara ekonomi dan tidak menjadi korban eksploitasi keuangan.
Dengan semakin terbukanya akses informasi dan teknologi, perempuan diharapkan tidak hanya menjadi pengguna pasif, tetapi juga mampu memanfaatkannya secara cerdas dan produktif.
Desy menutup pernyataannya dengan menekankan pentingnya membangun sistem perlindungan sosial yang inklusif dan responsif terhadap kebutuhan perempuan, terutama dalam menghadapi era digital yang penuh tantangan.
"Ketika perempuan kuat secara ekonomi dan terlindungi secara digital, maka keluarga dan masyarakat akan menjadi lebih tangguh secara keseluruhan," pungkasnya.