JAKARTA - Kinerja sektor perbankan di Provinsi Sulawesi Utara (Sulut) menunjukkan pertumbuhan positif sepanjang tahun 2024. Berdasarkan data dari Otoritas Jasa Keuangan (OJK) Sulut, Gorontalo, dan Maluku Utara (Sulutgomalut), total aset perbankan yang beroperasi di wilayah Sulut mencapai Rp99,35 triliun per Desember 2024. Capaian ini naik sebesar 5,20 persen dibandingkan periode yang sama pada tahun sebelumnya.
"Pertumbuhan aset perbankan Sulut cukup baik di akhir tahun 2024 mencapai 5,20 persen jika dibandingkan dengan posisi yang sama tahun lalu," ungkap Kepala OJK Sulutgomalut, Robert Sianipar, di Manado, Selasa 29 April 2025.
Ia menjelaskan, pada Desember 2023 lalu, total aset perbankan di Sulawesi Utara tercatat hanya sebesar Rp94,44 triliun. Dengan demikian, terjadi peningkatan sebesar hampir Rp5 triliun dalam kurun waktu satu tahun, mencerminkan resiliensi dan daya tarik sektor perbankan di wilayah ini meski di tengah dinamika ekonomi nasional dan global.
Kinerja Kredit Dorong Pertumbuhan Aset
Menurut Robert, pertumbuhan aset ini ditopang kuat oleh penyaluran kredit yang agresif dari bank-bank yang beroperasi di Sulut. Hingga akhir Desember 2024, total penyaluran kredit perbankan di provinsi ini mencapai Rp53,46 triliun.
Kredit yang disalurkan mencakup berbagai sektor, baik produktif maupun konsumtif. Hal ini menunjukkan bahwa perbankan di Sulut berperan aktif dalam mendorong pertumbuhan ekonomi lokal melalui pembiayaan terhadap sektor-sektor usaha serta kebutuhan konsumsi masyarakat.
“Penyaluran kredit yang cukup tinggi menjadi salah satu faktor utama pertumbuhan aset. Ini merupakan sinyal positif bahwa perbankan tetap ekspansif dan mendukung aktivitas ekonomi,” ujar Robert.
Dana Pihak Ketiga Capai Rp31,54 Triliun
Tak hanya kredit, penghimpunan dana masyarakat atau dana pihak ketiga (DPK) juga turut berkontribusi terhadap peningkatan aset perbankan. Hingga akhir 2024, DPK yang berhasil dihimpun oleh perbankan di Sulut mencapai Rp31,54 triliun.
Robert menjelaskan bahwa angka ini menunjukkan kepercayaan masyarakat terhadap lembaga perbankan semakin meningkat. Masyarakat, baik individu maupun pelaku usaha, menjadikan perbankan sebagai mitra utama dalam menyimpan dan mengelola dana.
Namun demikian, bila melihat rasio pinjaman terhadap simpanan (loan to deposit ratio/LDR), terdapat ketimpangan yang cukup tinggi. LDR perbankan Sulut tercatat mencapai 170,54 persen, jauh di atas ambang batas ideal yang umumnya berada di kisaran 80–90 persen.
Dana Masuk dari Luar Sulut Jadi Penopang Kredit
Tingginya LDR menunjukkan bahwa kredit yang disalurkan oleh perbankan di Sulut tidak sepenuhnya didanai oleh DPK lokal. Dengan kata lain, terdapat aliran dana dari luar provinsi yang digunakan oleh bank untuk menyalurkan kredit di wilayah ini.
“Hal ini menandakan ada dana dari luar Sulut yang masuk ke daerah ini untuk dijadikan pinjaman atau kredit baik produktif maupun konsumtif,” jelas Robert Sianipar.
Masuknya dana dari luar daerah menjadi salah satu indikasi bahwa Sulut memiliki iklim investasi dan potensi pertumbuhan ekonomi yang menjanjikan, sehingga menarik minat perbankan untuk memperluas penyaluran kreditnya di provinsi ini.
Kualitas Kredit Tetap Terkendali
Meskipun terjadi ekspansi kredit yang cukup signifikan, OJK menyebut bahwa kualitas kredit yang disalurkan oleh perbankan di Sulut masih terjaga dengan baik. Ini tercermin dari angka non-performing loan (NPL) atau kredit bermasalah yang tetap berada di bawah ambang batas yang ditetapkan regulator.
“NPL perbankan Sulut masih berada di bawah lima persen yang menjadi ambang batas bagi perbankan, yakni sebesar 2,21 persen,” ujar Robert.
NPL yang rendah menunjukkan bahwa perbankan tetap berhati-hati dalam menyalurkan kredit dan telah menerapkan prinsip kehati-hatian (prudential banking) dengan baik. Hal ini juga mengindikasikan bahwa kemampuan bayar debitur relatif masih baik.
Tantangan dan Harapan ke Depan
Meskipun kinerja sektor perbankan di Sulut menunjukkan tren positif, tantangan ke depan tetap perlu diwaspadai. OJK menilai penting bagi perbankan untuk terus menjaga kualitas aset dan meningkatkan efisiensi operasional, terutama dalam menghadapi potensi perlambatan ekonomi dan tekanan inflasi.
Di sisi lain, masyarakat juga perlu terus didorong untuk meningkatkan inklusi keuangan, agar DPK lokal bisa meningkat dan mengurangi ketergantungan terhadap dana luar daerah.
"Ke depan, kami akan terus memperkuat pengawasan dan mendorong bank untuk lebih aktif dalam edukasi keuangan masyarakat serta menyalurkan kredit ke sektor-sektor produktif," imbuh Robert.
Ia juga berharap agar pertumbuhan perbankan di Sulut dapat selaras dengan pertumbuhan ekonomi daerah, menciptakan sinergi antara sektor keuangan dan riil, serta mendorong pemerataan pembangunan ekonomi di berbagai wilayah kabupaten/kota.
Kinerja sektor perbankan di Provinsi Sulawesi Utara sepanjang tahun 2024 memperlihatkan pertumbuhan yang sehat dan stabil. Dengan total aset yang menembus Rp99,35 triliun, pertumbuhan kredit mencapai Rp53,46 triliun, dan DPK sebesar Rp31,54 triliun, sektor ini menunjukkan perannya sebagai penggerak utama perekonomian daerah.
Namun demikian, tingginya rasio LDR perlu menjadi perhatian bersama agar keberlanjutan pertumbuhan kredit tetap terjaga. Dengan sinergi yang kuat antara regulator, industri perbankan, dan masyarakat, Sulut memiliki potensi besar untuk menjadi pusat pertumbuhan ekonomi kawasan timur Indonesia di masa mendatang.