JAKARTA - Pemerintah Indonesia menegaskan komitmennya untuk mempercepat transisi dari kendaraan berbahan bakar fosil ke kendaraan listrik (Electric Vehicle/EV) sebagai bagian dari strategi nasional menuju kemandirian energi dan upaya mengatasi polusi udara yang semakin mengkhawatirkan di berbagai kota besar.
Dalam pernyataan terbarunya, Deputi Bidang Koordinasi Infrastruktur Dasar Kementerian Koordinator Bidang Kemaritiman dan Investasi (Kemenko Marves), Rachmat Kaimuddin, menyebut bahwa adopsi kendaraan listrik bukan hanya berkaitan dengan tren global menuju dekarbonisasi, tetapi juga berkaitan langsung dengan kepentingan nasional dalam menciptakan sistem energi yang tangguh dan berkelanjutan.
“Kendaraan listrik merupakan salah satu langkah vital dalam mewujudkan kemandirian energi nasional,” ujar Rachmat saat berbicara di forum nasional transisi energi.
Produksi Mobil Konvensional Masih Mendominasi
Saat ini, Indonesia menempati posisi strategis sebagai salah satu produsen mobil terbesar di Asia Tenggara, dengan volume produksi mencapai sekitar 1,4 juta unit kendaraan per tahun. Posisi ini menempatkan Indonesia di urutan kedua setelah Thailand dalam hal produksi otomotif di kawasan.
Namun, mayoritas kendaraan yang diproduksi masih menggunakan bahan bakar minyak berbasis fosil. Dengan meningkatnya populasi kendaraan, terutama di kawasan urban, beban terhadap lingkungan pun makin berat. Masalah polusi udara kian mendesak untuk ditangani, dan sektor transportasi menjadi penyumbang emisi terbesar di Indonesia setelah sektor energi.
Transisi Energi Sebagai Strategi Pertumbuhan
Pemerintah melihat transisi ke kendaraan listrik sebagai salah satu jalan keluar yang efektif untuk dua masalah besar sekaligus: ketergantungan terhadap bahan bakar impor dan kerusakan kualitas udara.
Menurut Rachmat Kaimuddin, penggunaan kendaraan listrik akan sangat mengurangi ketergantungan pada impor BBM, yang selama ini membebani neraca perdagangan dan membuat Indonesia rentan terhadap fluktuasi harga minyak dunia.
“Ini bukan hanya soal mengurangi emisi, tapi juga soal bagaimana kita bisa lebih mandiri secara energi,” jelas Rachmat.
Langkah ini juga mendukung tujuan jangka panjang Indonesia dalam mengembangkan ekosistem industri kendaraan listrik dari hulu hingga hilir. Dengan sumber daya nikel yang melimpah sebagai bahan baku utama baterai lithium, Indonesia memiliki peluang besar untuk menjadi pemain utama dalam rantai pasok EV global.
Peran Pemerintah dalam Menyiapkan Ekosistem Kendaraan Listrik
Pemerintah telah mengeluarkan berbagai kebijakan dan insentif untuk mempercepat adopsi kendaraan listrik, baik untuk kendaraan roda dua maupun roda empat. Salah satu langkah signifikan adalah subsidi langsung kepada masyarakat yang membeli kendaraan listrik, insentif pajak untuk produsen, serta pengembangan infrastruktur pendukung seperti stasiun pengisian kendaraan listrik umum (SPKLU) yang tersebar di berbagai wilayah.
Selain itu, kerja sama antar kementerian, BUMN, dan swasta terus didorong guna menciptakan ekosistem kendaraan listrik yang saling terintegrasi. Hal ini mencakup dukungan dari sektor perbankan untuk pembiayaan ramah lingkungan, pengembangan teknologi baterai dalam negeri, serta investasi dalam riset dan pengembangan (R&D).
“Pemerintah akan terus memperkuat regulasi dan infrastruktur yang mendorong masyarakat dan pelaku industri untuk beralih ke kendaraan listrik,” tambah Rachmat.
Dukungan Terhadap Transportasi Publik Elektrifikasi
Upaya transisi ini tidak hanya menyasar kendaraan pribadi, tetapi juga menjangkau sektor transportasi umum. Pemerintah telah mulai menerapkan elektrifikasi pada bus Transjakarta dan Transmetro di sejumlah kota, serta mendorong pemerintah daerah mengadopsi kendaraan listrik untuk operasional dinas.
Dengan semakin luasnya penggunaan kendaraan listrik di sektor publik, diharapkan masyarakat akan lebih cepat menerima dan beradaptasi dengan teknologi ini.
Langkah-langkah ini juga menjadi bagian dari komitmen Indonesia dalam memenuhi target penurunan emisi karbon sebesar 31,89% secara mandiri dan hingga 43,2% dengan dukungan internasional pada 2030, sebagaimana tercantum dalam dokumen Nationally Determined Contribution (NDC).
Tantangan dalam Akselerasi EV
Meskipun banyak kebijakan telah diberlakukan, akselerasi kendaraan listrik di Indonesia masih menghadapi sejumlah tantangan, antara lain ketersediaan infrastruktur pengisian daya yang belum merata, harga kendaraan listrik yang relatif tinggi dibandingkan mobil konvensional, serta persepsi masyarakat yang masih menilai kendaraan listrik belum seandal mobil BBM.
Untuk itu, pemerintah terus menggandeng berbagai pemangku kepentingan, termasuk produsen otomotif dunia yang telah membuka pabrik di Indonesia seperti Hyundai dan Wuling, untuk memproduksi kendaraan listrik yang lebih terjangkau dan sesuai dengan kebutuhan pasar nasional.
Industri Otomotif dalam Tekanan Global
Di tengah tantangan geopolitik dan tekanan global terhadap industri otomotif, Indonesia berusaha menempatkan diri sebagai pusat produksi dan ekspor kendaraan listrik. Dengan lokasi geografis yang strategis serta cadangan bahan baku utama baterai EV seperti nikel, pemerintah optimistis Indonesia bisa menjadi pemain kunci dalam ekosistem kendaraan listrik di kawasan Asia Pasifik.
“Kita punya potensi besar untuk bukan hanya mengadopsi, tapi juga memimpin pengembangan kendaraan listrik di kawasan ini,” kata Rachmat Kaimuddin menegaskan.
Transisi menuju kendaraan listrik bukan lagi sekadar pilihan, melainkan keharusan bagi Indonesia untuk menjamin ketahanan energi, kesehatan lingkungan, dan daya saing industri nasional di masa depan. Dukungan kebijakan yang komprehensif, kolaborasi lintas sektor, serta kesadaran publik yang semakin tinggi menjadi kunci keberhasilan agenda besar ini.
Dengan langkah yang konsisten dan sinergi berbagai pihak, Indonesia dapat menempatkan diri sebagai negara yang tidak hanya mengikuti tren global, tetapi juga memberikan arah baru bagi masa depan mobilitas berkelanjutan. Seperti disampaikan Rachmat Kaimuddin, “Kendaraan listrik bukan hanya soal teknologi, tapi tentang masa depan energi dan kualitas hidup bangsa.”