JAKARTA - Rencana pemerintah untuk mempercepat pensiun dini Pembangkit Listrik Tenaga Uap (PLTU) dinilai belum bisa dilaksanakan dalam waktu dekat. Anggota Komisi VII Dewan Perwakilan Rakyat (DPR) RI, Ramson Siagian, menegaskan bahwa kebijakan tersebut berisiko tinggi terhadap ketahanan energi nasional jika dilakukan secara tergesa-gesa.
Pernyataan itu disampaikan Ramson Siagian usai mengikuti Rapat Dengar Pendapat (RDP) bersama Direktorat Jenderal Ketenagalistrikan Kementerian Energi dan Sumber Daya Mineral (ESDM) serta Direktur Utama PT PLN (Persero), yang digelar secara tertutup di kompleks parlemen Senayan, Jakarta, pada Rabu (23/4).
Menurut Ramson, meski transisi energi ke arah yang lebih ramah lingkungan merupakan komitmen global yang penting, Indonesia masih menghadapi berbagai tantangan struktural dan teknis dalam upaya tersebut. "Itu sudah kita bahas sebelum ini sebenarnya. Kalau soal itu, jadi bukan pensiun dini. Sebenarnya itu riskan juga," ujar Ramson kepada awak media, dikutip pada Kamis 24 April 2025.
Ketahanan Energi Jadi Pertaruhan
Ramson menilai bahwa PLTU masih memainkan peran penting dalam sistem ketenagalistrikan nasional. Menyuntik mati PLTU secara masif dan cepat tanpa perencanaan yang matang bisa menjadi bumerang bagi pasokan energi di Indonesia, terutama bagi daerah-daerah yang masih sangat bergantung pada sumber energi berbasis batu bara.
“PLTU masih memberikan kontribusi signifikan terhadap beban puncak listrik nasional. Kalau dipaksa untuk dipensiunkan sebelum waktunya tanpa alternatif pembangkit yang andal dan tersedia, kita bisa menghadapi krisis pasokan listrik. Ini menyangkut ketahanan energi,” jelasnya.
Selain itu, ia menambahkan, stabilitas sistem kelistrikan tidak bisa dikompromikan hanya demi mengejar target pengurangan emisi karbon dalam jangka pendek. Dibutuhkan pendekatan bertahap dan berbasis kajian ilmiah dan teknis yang mendalam.
Transisi Energi Harus Bertahap dan Terukur
Dalam konteks komitmen Indonesia terhadap transisi energi dan pengurangan emisi karbon, Ramson menekankan bahwa hal itu harus dilakukan secara bertahap dan tidak tergesa-gesa. Ia mengatakan bahwa transisi ke energi terbarukan tidak bisa terjadi dalam semalam, mengingat kesiapan infrastruktur, teknologi, dan pembiayaan yang masih terbatas.
“Pemerintah perlu membuat roadmap yang realistis dan bisa diimplementasikan, bukan sekadar target ambisius yang tidak disertai perhitungan teknis dan ekonomi yang memadai,” tambah Ramson.
Lebih jauh, ia juga mengingatkan bahwa komponen pembangkit energi terbarukan, seperti pembangkit listrik tenaga surya dan angin, memiliki karakteristik intermiten yang masih membutuhkan sistem cadangan—yang saat ini perannya masih banyak diisi oleh PLTU.
RDP Bahas Skema Transisi dan Keuangan
Dalam rapat tertutup yang digelar sehari sebelumnya, sejumlah topik strategis turut dibahas, termasuk skema pendanaan transisi energi, upaya efisiensi di sektor ketenagalistrikan, serta rencana PLN dalam mengelola beban puncak seiring bertambahnya kapasitas energi terbarukan.
Salah satu isu krusial yang mencuat dalam pembahasan adalah rencana pensiun dini sejumlah unit PLTU yang masuk dalam program Just Energy Transition Partnership (JETP), sebuah inisiatif pendanaan transisi energi yang melibatkan sejumlah negara maju dan lembaga keuangan internasional.
Namun, menurut Ramson, hingga saat ini belum ada kepastian dan kejelasan mengenai detail pembiayaan dari skema JETP tersebut. Ia menegaskan bahwa jangan sampai program-program internasional ini justru memaksa Indonesia untuk menyesuaikan diri secara tidak proporsional, sementara kondisi domestik belum siap.
“Kita mendukung transisi energi, tapi jangan sampai terjebak dalam jebakan utang atau ketergantungan kepada pendanaan luar yang tidak sustainable,” tegasnya.
PLN Butuh Dukungan Kebijakan dan Anggaran
PT PLN (Persero) sebagai operator utama kelistrikan nasional juga disebut memerlukan kepastian dan dukungan kebijakan dari pemerintah pusat dalam menjalankan strategi dekarbonisasi. Dalam kesempatan rapat tersebut, jajaran direksi PLN turut menyampaikan tantangan operasional serta kebutuhan investasi untuk membangun sistem kelistrikan berbasis energi hijau.
Ramson mengatakan bahwa DPR akan mendorong adanya kebijakan fiskal dan regulasi yang mendukung PLN dalam menjalankan transformasi energi. Namun, ia menggarisbawahi bahwa seluruh kebijakan itu harus tetap menjaga keseimbangan antara target lingkungan, kebutuhan industri, dan kemampuan masyarakat.
“Semua ini harus diseimbangkan. Jangan sampai industri nasional terganggu atau rakyat terbebani karena listrik jadi mahal atau tidak stabil,” pungkasnya.
Desakan Evaluasi Menyeluruh Program Pensiun Dini PLTU
Sejumlah pihak di parlemen, termasuk Ramson, kini mendorong pemerintah untuk mengevaluasi secara menyeluruh rencana pensiun dini PLTU. Evaluasi tersebut diharapkan melibatkan seluruh pemangku kepentingan, termasuk pemerintah daerah, akademisi, pelaku industri, dan masyarakat sipil.
Tujuannya adalah agar program transisi energi berjalan secara inklusif dan tidak menimbulkan dampak sosial maupun ekonomi yang merugikan. Evaluasi ini juga penting untuk memastikan bahwa Indonesia tidak mengorbankan ketahanan energi hanya demi mengejar narasi global mengenai dekarbonisasi.