JAKARTA - Pemerintah Indonesia semakin serius dalam rencananya untuk mempercepat pengembangan Pembangkit Listrik Tenaga Nuklir (PLTN) sebagai alternatif sumber energi bersih untuk memenuhi kebutuhan listrik nasional. Hal ini mengemuka di tengah kekhawatiran terhadap keterbatasan pasokan energi terbarukan, terutama di wilayah Pulau Jawa.
Wakil Ketua Majelis Permusyawaratan Rakyat Republik Indonesia (MPR RI), Eddy Soeparno, mengungkapkan bahwa berdasarkan proyeksi terbaru, sumber energi terbarukan di Pulau Jawa diperkirakan akan habis pada tahun 2038. Kekhawatiran ini mendorong pemerintah untuk mulai mempersiapkan transisi ke sumber energi alternatif yang lebih andal dan berkelanjutan.
"Jangan lupa, 2038 diharapkan sumber-sumber energi terbarukan di Jawa akan habis. Sehingga dibutuhkan memang salah satunya adalah nuklir termasuk juga pengembangan dari battery storage, penyimpanan baterai secara nasional," kata Eddy saat ditemui di Hotel Mandarin Oriental, Jakarta, Rabu 23 April 2025.
Pernyataan Eddy memperkuat urgensi pengembangan energi nuklir sebagai langkah strategis untuk menjaga keamanan energi nasional di masa depan. Pemerintah pun mulai merancang kebijakan dan regulasi pendukung agar pembangunan PLTN bisa dimulai secepatnya.
Ancaman Krisis Energi di Jawa
Pulau Jawa merupakan pusat pertumbuhan ekonomi dan populasi terbesar di Indonesia. Dengan kontribusi yang sangat signifikan terhadap Produk Domestik Bruto (PDB) nasional, stabilitas pasokan energi di pulau ini menjadi sangat vital. Sayangnya, kapasitas energi terbarukan yang dapat dihasilkan dari wilayah Jawa tergolong terbatas, baik dari sisi potensi geografis maupun pengembangan teknologinya.
Menurut data dari Kementerian Energi dan Sumber Daya Mineral (ESDM), sebagian besar potensi energi terbarukan Indonesia berada di luar Jawa, seperti tenaga air di Kalimantan dan Sulawesi, serta panas bumi di Sumatera. Sementara itu, Jawa mengalami keterbatasan dalam pengembangan sumber energi baru yang cukup untuk menopang kebutuhan listrik jangka panjang.
PLTN sebagai Solusi Energi Masa Depan
Energi nuklir dinilai memiliki keunggulan dalam hal kestabilan pasokan dan efisiensi tinggi. Teknologi ini mampu menghasilkan listrik dalam jumlah besar dengan emisi karbon yang sangat rendah, sehingga juga mendukung target net-zero emission yang telah dicanangkan pemerintah untuk tahun 2060.
Dalam beberapa tahun terakhir, pemerintah telah mulai membuka ruang diskusi publik serta menjalin kerja sama dengan sejumlah negara yang memiliki teknologi dan pengalaman dalam pengoperasian PLTN, seperti Rusia, Korea Selatan, dan Prancis. Hal ini dilakukan sebagai bagian dari upaya transfer pengetahuan dan teknologi untuk mempercepat kesiapan Indonesia dalam membangun dan mengoperasikan PLTN.
Tidak hanya itu, pemerintah juga berkomitmen memastikan aspek keselamatan dan keamanan menjadi prioritas utama dalam pengembangan energi nuklir. Hal ini penting untuk menjamin kepercayaan masyarakat terhadap penggunaan energi nuklir, yang selama ini masih menghadapi tantangan dari sisi penerimaan publik.
Dukungan Regulasi dan Kelembagaan
Seiring dengan meningkatnya kebutuhan akan energi nuklir, pemerintah juga tengah menyusun berbagai kebijakan regulasi untuk mendukung percepatan proyek PLTN. Salah satu langkah yang dilakukan adalah memperkuat peran Badan Tenaga Nuklir Nasional (BATAN) dan Badan Pengawas Tenaga Nuklir (BAPETEN) agar lebih proaktif dalam proses perizinan, penelitian, serta pengawasan pembangunan dan operasional PLTN di masa depan.
Selain itu, Kementerian ESDM juga tengah menjajaki pembentukan lembaga khusus yang akan mengoordinasikan seluruh aspek pengembangan PLTN, termasuk pendanaan, kerja sama internasional, dan sosialisasi publik.
Peran Strategis Energi Nuklir di Peta Jalan Transisi Energi
Pembangunan PLTN tidak hanya dipandang sebagai solusi jangka pendek, namun juga bagian penting dari peta jalan transisi energi nasional. Dalam skenario energi jangka panjang, PLTN akan menjadi pelengkap dari pembangkit energi baru dan terbarukan lainnya seperti tenaga surya dan angin.
Eddy Soeparno menambahkan bahwa upaya percepatan PLTN juga harus disertai dengan pengembangan sistem penyimpanan energi (battery storage) untuk memastikan kestabilan distribusi listrik, khususnya saat terjadi fluktuasi dari sumber energi terbarukan.
"Kita perlu mengembangkan ekosistem energi yang seimbang, termasuk penyimpanan energi dalam skala nasional agar transisi ke energi bersih tidak menimbulkan masalah baru," ujar Eddy.
Dengan perencanaan yang matang, dukungan regulasi, serta kolaborasi lintas sektor, pemerintah optimistis bahwa PLTN pertama Indonesia bisa mulai dibangun dalam dekade ini dan beroperasi pada awal 2040-an. Hal ini menjadi salah satu lompatan besar dalam sejarah ketenagalistrikan nasional dan wujud nyata dari komitmen Indonesia dalam mewujudkan ketahanan energi berkelanjutan.
Kini, perhatian publik tertuju pada bagaimana langkah-langkah konkret pemerintah dalam merealisasikan proyek PLTN ini secara aman, transparan, dan inklusif. Dengan pengawasan ketat dan keterlibatan semua pemangku kepentingan, energi nuklir diharapkan dapat menjadi bagian penting dari masa depan energi Indonesia yang lebih hijau dan berdaya saing.