JAKARTA - Ketegangan antara masyarakat lokal dan pihak pelaksana proyek pembangunan Tol Serang-Panimbang semakin memanas. Warga dari dua kelompok besar, yakni Gabungan Masyarakat Patia (GMP) dan Gerakan Masyarakat Sukaresmi (GMS), menyatakan akan menggelar aksi unjuk rasa dalam waktu dekat jika tuntutan mereka terkait perbaikan jalan Sidamukti-Kubangkampil menuju Desa Patia tidak segera direspons oleh pihak PT Hutama Karya selaku pelaksana proyek dan subkontraktornya.
Pernyataan keras tersebut disampaikan dalam pertemuan warga pada Selasa 15 April 2025, menyusul kondisi infrastruktur jalan yang semakin rusak parah akibat aktivitas kendaraan berat proyek tol. Jalan yang sebelumnya merupakan akses vital bagi warga untuk menuju kantor pemerintah, sekolah, dan pusat kegiatan ekonomi, kini berubah menjadi lintasan yang rusak parah dan nyaris tak bisa dilalui saat musim hujan.
Akses Jalan Utama Rusak Parah, Warga Merasa Terabaikan
Warga mengaku kecewa karena kondisi jalan Sidamukti hingga Patia tidak kunjung diperbaiki secara memadai, meski kerusakan sudah berlangsung cukup lama. Jalan yang menjadi penghubung utama antardesa itu kini dipenuhi lubang besar, genangan air, serta tumpukan lumpur saat musim hujan. Sementara itu, di musim kemarau, debu tebal dari jalan yang tidak beraspal menjadi ancaman kesehatan warga.
“Jalan ini bukan hanya akses biasa, tapi jalur utama masyarakat dari Desa Sidamukti ke Patia untuk kegiatan harian seperti berdagang, berobat, hingga mengantar anak sekolah. Sayangnya, karena dijadikan jalur proyek tol, kerusakan malah semakin parah,” ujar Kasman, Ketua Gabungan Masyarakat Patia (GMP), kepada wartawan.
Ia menyayangkan tidak adanya itikad baik dari perusahaan maupun subkontraktor untuk melakukan perbaikan rutin. Padahal, kata Kasman, jalan tersebut juga menjadi jalur pendekat utama menuju proyek tol Serang-Panimbang yang dikerjakan PT Hutama Karya.
“Seharusnya pihak perusahaan sadar diri. Jangan menunggu masyarakat bergerak dulu baru ada perbaikan. Kami ini bukan minta sesuatu yang mewah, hanya jalan yang layak agar aktivitas masyarakat tidak terganggu,” ujar Kasman.
Ancaman Aksi Unjuk Rasa Jika Tak Direspons
Lebih lanjut, Kasman menyatakan bahwa jika dalam waktu dekat tidak ada respon konkret dari perusahaan, maka sekitar 300 orang dari masyarakat Patia dan Sukaresmi siap turun ke jalan untuk menyuarakan aspirasi mereka.
“Jika tidak ada respon dalam waktu dekat ini, kami masyarakat kurang lebih berjumlah 300 orang siap turun ke jalan untuk menyuarakan aspirasi tentang infrastruktur yang kondisinya saat ini rusak dan sangat menggangu aktivitas masyarakat petani, apalagi di musim penghujan,” tegas Kasman.
Ia juga menjelaskan bahwa selain warga Patia, warga Sukaresmi melalui GMS juga menyatakan kesiapannya untuk bergabung dalam aksi tersebut. Persoalan jalan rusak bukan hanya mengganggu mobilitas, tapi juga merugikan ekonomi warga dan membahayakan keselamatan pengguna jalan.
“Bukan hanya kami dari GMP, tapi GMS juga siap turun ke jalan. Kalau musim kemarau debunya luar biasa, bikin sesak napas. Kalau musim hujan, lubangnya kayak jebakan. Ini bukan cuma soal kenyamanan, tapi juga soal keselamatan dan kesehatan warga,” tambahnya.
Dampak Angkutan Proyek Overload
Warga menyebutkan bahwa angkutan proyek bermuatan overload menjadi penyebab utama kerusakan jalan semakin parah. Truk-truk besar yang membawa material proyek tol lalu lalang setiap hari di jalan yang sebenarnya tidak dirancang untuk beban berat.
“Truk proyek lalu-lalang dengan muatan yang jelas overload. Jalan yang sudah rusak jadi makin parah. Tidak pernah ada penyiraman jalan untuk debu, tidak ada penambalan untuk lubang. Seolah-olah mereka tidak peduli,” ungkap warga lainnya, Samsudin, yang rumahnya berada tak jauh dari jalur tersebut.
Menurut warga, sudah sering kali laporan diajukan, bahkan perwakilan masyarakat pernah melakukan pertemuan informal dengan pihak subkontraktor, namun tidak pernah ada tindak lanjut serius.
Kondisi Lingkungan dan Kesehatan Terancam
Selain kerusakan jalan, warga juga mengeluhkan dampak lingkungan dari aktivitas proyek tol yang tidak ditangani dengan baik. Polusi udara dari debu dan asap kendaraan berat disebut mulai mempengaruhi kesehatan anak-anak dan lansia di sekitar jalur proyek.
“Kalau musim kemarau, debunya masuk sampai ke dalam rumah. Anak saya yang punya asma jadi sering kambuh. Kami butuh lingkungan sehat, bukan hanya jalan,” kata Ibu Yani, seorang ibu rumah tangga yang tinggal di Desa Kubangkampil.
Ia mendesak pemerintah daerah maupun pihak perusahaan untuk segera mengambil langkah konkret demi menjaga keselamatan warga.
Desakan Audiensi dan Tindakan Tegas
Sebagai langkah awal, perwakilan dari GMP dan GMS menyatakan akan mengirimkan surat permohonan audiensi kepada pihak perusahaan dan dinas terkait. Namun, jika tidak mendapat tanggapan dalam waktu yang telah ditentukan, mereka siap menggelar aksi unjuk rasa secara damai.
“Kami masih beri kesempatan untuk menyelesaikan ini lewat jalur audiensi. Tapi kalau tetap tidak digubris, maka aksi damai akan kami lakukan. Ini bentuk perjuangan warga demi hak atas infrastruktur yang layak,” tegas Kasman.
Warga juga meminta agar pemerintah daerah, khususnya Pemkab Pandeglang, turun tangan dan memediasi persoalan ini. Mereka berharap ada penegasan terhadap kontraktor proyek tol agar tidak mengabaikan dampak sosial terhadap masyarakat sekitar.
Tuntutan Masyarakat
Gerakan dari GMP dan GMS mencerminkan kekecewaan mendalam warga terhadap pengelolaan proyek nasional yang seharusnya membawa manfaat, namun justru menimbulkan penderitaan bagi masyarakat lokal. Mereka menuntut:
- Perbaikan segera jalan Sidamukti-Kubangkampil menuju Patia.
- Komitmen perusahaan untuk melakukan pemeliharaan jalan selama proyek berjalan.
- Pengawasan ketat terhadap angkutan proyek agar tidak overload.
- Penanganan dampak lingkungan seperti penyiraman jalan dan pengurangan polusi.
- Pertemuan terbuka antara warga, perusahaan, dan pemerintah.
Jika tuntutan tersebut tidak dipenuhi dalam waktu dekat, maka bukan tidak mungkin aksi besar-besaran akan digelar, sebagai bentuk perlawanan masyarakat terhadap ketidakadilan pembangunan.