JAKARTA — Pemerintah di bawah kepemimpinan Presiden terpilih Prabowo Subianto menegaskan komitmennya dalam mengatasi permasalahan perumahan nasional. Salah satu langkah konkret dilakukan oleh Menteri Perumahan dan Kawasan Permukiman, Maruarar Sirait, yang memaparkan arah kebijakan strategis sektor perumahan melalui penyusunan peta jalan nasional.
Dalam pernyataannya, Maruarar menegaskan bahwa pemerintah berupaya menciptakan akses perumahan yang lebih luas, adil, dan terjangkau untuk seluruh lapisan masyarakat. Kebijakan ini tak hanya menyasar masyarakat berpenghasilan rendah (MBR), namun juga kelompok-kelompok profesi seperti guru, tenaga kesehatan, pekerja informal, hingga aparatur sipil negara (ASN).
“Peta jalan ini menjadi arah kebijakan jangka menengah dan panjang pemerintahan Pak Prabowo di sektor perumahan. Isinya menyangkut perluasan akses rumah subsidi untuk berbagai kelompok profesi, termasuk juga dukungan regulasi dan insentif pembiayaan dari sisi fiskal dan moneter,” ujar Maruarar Sirait, dikutip pada Senin 14 April 2025.
Pemetaan Jalan Perumahan: Integrasi Kebijakan dan Insentif Fiskal
Menurut Maruarar, peta jalan sektor perumahan tersebut merupakan bagian dari upaya menyusun kebijakan yang tidak hanya sektoral, melainkan terintegrasi lintas lembaga dan bersifat inklusif. Pemerintah, kata dia, tak hanya mengandalkan alokasi anggaran subsidi saja, tetapi juga menjajaki sinergi dengan berbagai pihak seperti Bank Indonesia, Otoritas Jasa Keuangan (OJK), perbankan nasional, serta sektor swasta.
Salah satu contoh nyata dari kolaborasi tersebut adalah adanya dukungan kelonggaran kewajiban penempatan Giro Wajib Minimum (GWM) dari Bank Indonesia. Kelonggaran ini akan dimanfaatkan untuk mendorong pembiayaan rumah subsidi agar bisa menjangkau lebih banyak penerima manfaat.
“Kelonggaran GWM dari BI adalah sinyal kuat bahwa sektor keuangan turut mendukung sektor perumahan. Ini akan menciptakan ruang gerak yang lebih luas bagi bank dalam menyalurkan KPR bersubsidi, terutama kepada masyarakat yang selama ini belum tersentuh akses pembiayaan formal,” jelas Maruarar.
Rumah Subsidi untuk Profesi: Komitmen untuk Inklusivitas
Maruarar menjelaskan bahwa pemerintahan Prabowo tidak hanya berfokus pada pengentasan backlog perumahan, namun juga pada keadilan akses. Hal ini diwujudkan melalui program rumah subsidi yang kini diarahkan pula kepada kelompok-kelompok profesi yang selama ini mengalami kendala dalam memiliki rumah layak huni.
Sasaran penerima manfaat rumah subsidi diperluas, termasuk kepada:
- Guru dan tenaga pendidik
- Tenaga kesehatan
- ASN dan TNI/Polri
- Pekerja informal dan UMKM
- Buruh dan pekerja sektor industri
“Kami ingin memastikan bahwa para guru, perawat, pedagang kecil, buruh, dan ASN tidak perlu menunggu usia pensiun untuk memiliki rumah sendiri. Ini adalah bentuk keberpihakan sosial yang konkret,” tambah Maruarar.
Skema Pendanaan dan Reformasi Pembiayaan
Dalam kebijakan barunya, pemerintah juga tengah mempersiapkan beberapa inovasi dalam skema pembiayaan perumahan, termasuk optimalisasi dana bergulir, pemanfaatan Dana Tapera, dan keterlibatan bank-bank pelat merah serta lembaga pembiayaan syariah.
Selain itu, Maruarar menyinggung adanya rencana pembentukan Lembaga Pembiayaan Perumahan Nasional (LPPN) sebagai badan khusus yang mengelola dan menyalurkan dana sektor perumahan, termasuk KPR mikro, sewa-beli, dan program tabungan perumahan rakyat.
“Pemerintah juga akan mendorong skema sewa-beli untuk generasi muda dan pekerja urban yang belum mampu mengakses KPR konvensional. Ini menjadi jawaban atas tantangan urbanisasi dan harga rumah yang terus naik,” ujarnya.
Dukungan Lintas Sektor dan Sinergi Daerah
Selain dukungan kebijakan dari pusat, keberhasilan program perumahan juga memerlukan partisipasi aktif dari pemerintah daerah. Maruarar menekankan bahwa pemerintah daerah wajib menyediakan lahan, menyusun rencana tata ruang yang pro-perumahan rakyat, serta memangkas birokrasi perizinan untuk mempercepat pembangunan hunian.
Pemerintah pusat juga akan menjalin kerja sama dengan kementerian teknis lainnya, seperti Kementerian Keuangan, Kementerian PUPR, dan Kementerian ATR/BPN, guna memastikan sinergi kebijakan lintas sektor berjalan efektif.
“Perumahan itu tidak bisa hanya dibebankan ke satu kementerian. Harus ada kolaborasi antarinstansi, bahkan BUMN dan sektor swasta juga harus dilibatkan,” ucap Maruarar menegaskan.
Tantangan dan Target Pemerintah
Meskipun berbagai program telah dirancang, Maruarar tidak menampik bahwa sektor perumahan masih menghadapi banyak tantangan, seperti keterbatasan lahan di perkotaan, harga tanah yang melambung, keterbatasan daya beli, hingga keterbatasan stok rumah layak huni.
Namun begitu, pemerintah optimistis dapat menurunkan angka backlog perumahan yang saat ini diperkirakan mencapai lebih dari 12 juta unit, serta meningkatkan rasio kepemilikan rumah, terutama di kalangan masyarakat muda dan pekerja informal.
Dalam lima tahun ke depan, ditargetkan akan tersedia lebih dari 2 juta unit rumah subsidi dan rumah rakyat, baik dalam bentuk rumah tapak maupun hunian vertikal (rusunawa/rusunami), khususnya di wilayah-wilayah dengan permintaan tinggi seperti Jabodetabek, Jawa Barat, Sumatera, Kalimantan, dan Sulawesi.
Visi Perumahan Era Prabowo
Dengan pemaparan peta jalan sektor perumahan yang komprehensif dan inklusif, pemerintahan Prabowo Subianto menunjukkan keseriusan dalam menjadikan rumah sebagai kebutuhan dasar rakyat yang harus terpenuhi.
Dukungan fiskal, kelonggaran moneter dari BI, keterlibatan perbankan, perluasan skema subsidi, hingga sinergi antarlembaga menjadi kunci untuk menciptakan ekosistem perumahan yang sehat, adil, dan berkelanjutan.
“Kami ingin membangun perumahan bukan hanya fisiknya, tapi juga keadilan dan harapan. Ini bukan hanya soal batu bata, tapi soal martabat manusia,” pungkas Menteri Maruarar Sirait.