JAKARTA - Minyak goreng kemasan bersubsidi merek MinyaKita kembali menjadi sorotan publik setelah ditemukan ketidaksesuaian takaran isi dalam kemasan. Yayasan Lembaga Konsumen Indonesia (YLKI) menuntut tiga hal terkait temuan tersebut, menyusul viralnya video yang menunjukkan bahwa isi kemasan MinyaKita lebih sedikit dari yang tertera di label.
Ketua Plt Pengurus Harian YLKI, Indah Suksmaningsih, menyampaikan bahwa pihaknya mendesak pemerintah dan produsen untuk segera mengambil langkah konkret demi melindungi hak konsumen. “Konsumen telah dirugikan. Kami menuntut transparansi dari pihak terkait, tindakan hukum terhadap pelanggaran ini, serta perbaikan standar pengawasan agar kejadian serupa tidak terulang,” ujar Indah dalam keterangannya.
Video Viral Ungkap Ketidaksesuaian Takaran
Kontroversi ini bermula dari unggahan video di akun Instagram @asahid_tehyung, yang memperlihatkan perbandingan takaran minyak goreng kemasan berbagai merek. Dalam video tersebut, MinyaKita yang seharusnya berisi 1 liter, ternyata hanya sekitar 800 mililiter, atau 20 persen lebih sedikit dari yang dijanjikan.
Publik pun langsung bereaksi keras terhadap temuan ini, mengingat MinyaKita merupakan minyak goreng bersubsidi yang seharusnya dijual dengan standar tertentu demi menjaga daya beli masyarakat menengah ke bawah.
Temuan Menteri Pertanian dalam Sidak
Tak hanya viral di media sosial, dugaan kecurangan takaran MinyaKita juga ditemukan langsung oleh Menteri Pertanian (Mentan) Andi Amran Sulaiman dalam inspeksi mendadak (sidak) di Pasar Lenteng Agung, Jakarta Selatan, pada Sabtu (8/3/2025). Mentan mendapati bahwa sejumlah kemasan MinyaKita hanya berisi sekitar 750-800 ml, bukan 1 liter seperti yang tercantum pada label.
“Ini jelas merugikan masyarakat. Kami akan berkoordinasi dengan pihak terkait untuk menindaklanjuti temuan ini,” ujar Andi Amran saat sidak berlangsung.
YLKI Ajukan Tiga Tuntutan
Menanggapi polemik ini, YLKI menegaskan tiga tuntutan kepada pemerintah dan produsen minyak goreng MinyaKita, yakni:
- Transparansi dan Klarifikasi dari Produsen YLKI meminta produsen MinyaKita untuk segera memberikan klarifikasi terkait ketidaksesuaian takaran. Selain itu, mereka juga mendesak adanya transparansi mengenai proses produksi dan distribusi produk tersebut.
- Penegakan Hukum bagi Pihak yang Bertanggung Jawab Indah Suksmaningsih menegaskan bahwa ada potensi pelanggaran hukum dalam kasus ini. Oleh karena itu, ia mendesak pemerintah untuk menindak tegas pihak yang bertanggung jawab atas kecurangan ini. “Jika ada unsur kesengajaan atau kelalaian, harus ada tindakan hukum agar kejadian serupa tidak terulang,” katanya.
- Peningkatan Pengawasan terhadap Produk Bersubsidi YLKI meminta agar pengawasan terhadap minyak goreng bersubsidi diperketat. Mereka menyoroti pentingnya kontrol kualitas sejak tahap produksi hingga distribusi, guna memastikan produk yang dijual benar-benar sesuai standar yang telah ditetapkan.
Respons Pemerintah dan Langkah Selanjutnya
Seiring dengan meningkatnya tekanan publik, pemerintah mulai mengambil langkah untuk mengatasi permasalahan ini. Kementerian Perdagangan dan Kementerian Pertanian berjanji akan menelusuri lebih lanjut dugaan ketidaksesuaian takaran minyak goreng MinyaKita.
“Pemerintah akan mengevaluasi distribusi dan pengemasan produk ini. Jika ditemukan pelanggaran, tentu akan ada sanksi bagi pihak terkait,” ujar seorang pejabat Kementerian Perdagangan yang enggan disebut namanya.
Di sisi lain, produsen MinyaKita masih belum memberikan pernyataan resmi terkait temuan ini. Publik pun menantikan klarifikasi langsung dari mereka.
Kasus ketidaksesuaian takaran minyak goreng bersubsidi MinyaKita telah memicu reaksi keras dari masyarakat, pemerintah, dan lembaga perlindungan konsumen. Dengan bukti video viral dan temuan langsung dari Mentan dalam sidak, YLKI menuntut transparansi, penegakan hukum, dan peningkatan pengawasan terhadap produk bersubsidi ini.
Kini, perhatian publik tertuju pada bagaimana pemerintah dan produsen akan menangani permasalahan ini, serta langkah-langkah konkret yang akan diambil untuk memastikan perlindungan konsumen di masa mendatang.