JAKARTA - Kepala Badan Pengelola Migas Aceh (BPMA), Nasri Djalal, mengadakan pertemuan dengan Menteri Energi dan Sumber Daya Mineral (ESDM), Bahlil Lahadalia, untuk membahas masa depan sektor hulu minyak dan gas bumi (migas) di Aceh. Pertemuan tersebut berlangsung dalam acara silaturahmi Ramadan yang diselenggarakan oleh Kementerian ESDM di Jakarta, Senin 17 Maret 2025.
Permohonan Keterlibatan BPMA dalam Pengelolaan Blok Migas
Dalam pertemuan tersebut, Nasri Djalal mengajukan permohonan agar BPMA dapat lebih dilibatkan dalam pengelolaan blok migas yang berada di luar wilayah 12 mil dari pantai. Ia berharap BPMA dapat bekerja sama dengan Satuan Kerja Khusus Pelaksana Kegiatan Usaha Hulu Minyak dan Gas Bumi (SKK Migas) sebagai mitra strategis untuk mempercepat pengelolaan migas di Tanah Rencong.
"Kami berharap BPMA dapat berperan aktif dalam pengelolaan blok migas di Aceh, termasuk dalam percepatan alih kelola Blok Rantau dan kegiatan lainnya seperti di Blok Conrad di Barat Selatan Aceh," ujar Nasri dalam rilisnya, Selasa 18 Maret 2025.
Sejarah dan Peran BPMA
BPMA dibentuk berdasarkan Peraturan Pemerintah Nomor 23 Tahun 2015 tentang Pengelolaan Bersama Sumber Daya Alam Minyak dan Gas Bumi di Aceh, yang merupakan turunan dari Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2006 tentang Pemerintahan Aceh. Badan ini memiliki tugas untuk melakukan pelaksanaan, pengendalian, dan pengawasan terhadap kontrak kerja sama kegiatan usaha hulu migas yang berada di darat dan laut di wilayah kewenangan Aceh (0 sampai 12 mil laut).
Dengan adanya BPMA, Pemerintah Aceh memiliki peran yang lebih signifikan dalam pengelolaan sumber daya alamnya, khususnya di sektor migas. Hal ini diharapkan dapat meningkatkan kesejahteraan masyarakat Aceh melalui pemanfaatan sumber daya alam yang optimal dan berkelanjutan.
Harapan terhadap Alih Kelola Blok Rantau dan Blok Conrad
Nasri Djalal menekankan pentingnya percepatan alih kelola Blok Rantau dan pengembangan Blok Conrad di Barat Selatan Aceh. Menurutnya, keterlibatan aktif BPMA dalam pengelolaan blok-blok tersebut akan memberikan dampak positif bagi perekonomian Aceh dan meningkatkan pendapatan daerah.
"Percepatan alih kelola Blok Rantau dan pengembangan Blok Conrad akan membuka peluang investasi baru serta menciptakan lapangan kerja bagi masyarakat lokal," tambah Nasri.
Kolaborasi dengan SKK Migas
Kerja sama antara BPMA dan SKK Migas dianggap strategis untuk memastikan pengelolaan migas di Aceh berjalan efektif dan efisien. Sinergi antara kedua lembaga ini diharapkan dapat mengatasi berbagai tantangan dalam industri migas, seperti teknis operasional, regulasi, dan investasi.
"Kolaborasi dengan SKK Migas akan memperkuat posisi Aceh dalam industri migas nasional dan memastikan bahwa pengelolaan sumber daya alam dilakukan sesuai dengan standar nasional dan internasional," jelas Nasri.
Pentingnya Pengembangan Sumber Daya Manusia (SDM) Lokal
Selain fokus pada pengelolaan blok migas, BPMA juga menekankan pentingnya pengembangan sumber daya manusia (SDM) lokal. Nasri Djalal mendorong perguruan tinggi di Aceh untuk mempersiapkan SDM yang kompeten guna mendukung industri migas di wilayah tersebut.
"Kami mengajak institusi pendidikan di Aceh untuk berperan aktif dalam mencetak tenaga kerja yang siap bersaing di industri migas, sehingga manfaat ekonomi dapat dirasakan langsung oleh masyarakat lokal," ujar Nasri.
Transformasi Digital dalam Industri Migas
BPMA juga berkomitmen untuk mendorong transformasi digital dalam industri migas di Aceh. Penerapan teknologi informasi dan komunikasi diharapkan dapat meningkatkan efisiensi operasional, transparansi, dan akuntabilitas dalam pengelolaan sumber daya alam.
"Pemanfaatan teknologi digital akan membawa industri migas Aceh ke level yang lebih tinggi, sejalan dengan perkembangan industri 4.0," kata Nasri.
Dukungan Pemerintah Pusat dan Daerah
Keberhasilan pengelolaan migas di Aceh tidak lepas dari dukungan pemerintah pusat dan daerah. Sinergi antara BPMA, Kementerian ESDM, dan Pemerintah Aceh menjadi kunci dalam menghadapi tantangan dan memanfaatkan peluang di sektor migas.
"Kami mengapresiasi dukungan yang diberikan oleh Menteri ESDM dan Gubernur Aceh dalam upaya meningkatkan kinerja sektor migas di wilayah ini," ungkap Nasri.
Tantangan dan Peluang di Sektor Migas Aceh
Meskipun memiliki potensi besar, sektor migas Aceh juga menghadapi berbagai tantangan, seperti fluktuasi harga minyak global, isu lingkungan, dan kebutuhan akan teknologi canggih. Namun, dengan perencanaan yang matang dan kolaborasi antara berbagai pihak, tantangan tersebut dapat diubah menjadi peluang.
"Kami optimis bahwa dengan strategi yang tepat, sektor migas Aceh dapat menjadi motor penggerak perekonomian daerah dan memberikan kontribusi signifikan bagi kesejahteraan masyarakat," tutup Nasri.
Pertemuan antara Kepala BPMA, Nasri Djalal, dan Menteri ESDM, Bahlil Lahadalia, menandai langkah penting dalam upaya meningkatkan peran Aceh dalam industri migas nasional. Dengan keterlibatan aktif BPMA dalam pengelolaan blok migas, pengembangan SDM lokal, dan penerapan teknologi digital,