JAKARTA - Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi (PANRB), Rini Widyantini, menerima audiensi penting dari Sekretaris Kementerian Badan Usaha Milik Negara (BUMN), Rabin Hattari, pada Selasa (4 Maret 2025). Pertemuan yang berlangsung di Kantor Kementerian PANRB ini menjadi ajang diskusi strategis mengenai penguatan kelembagaan di lingkup Kementerian BUMN. Fokus utama diskusi adalah bagaimana organisasi di bawah Kementerian BUMN dapat menjalankan tugas dan fungsinya secara lebih lincah dan adaptif untuk menghadapi tantangan perubahan zaman yang kian dinamis.
Pertemuan tersebut menjadi penting mengingat peran strategis BUMN dalam perekonomian Indonesia. Kementerian BUMN bertanggung jawab untuk mengelola berbagai perusahaan yang beroperasi di sektor-sektor kunci. Oleh karena itu, penguatan aspek kelembagaan menjadi krusial untuk memastikan perusahaan-perusahaan ini dapat beroperasi secara efisien dan responsif.
Penguatan Kelembagaan untuk Adaptasi dan Efisiensi
Rini Widyantini, dalam kesempatan tersebut, menekankan pentingnya penguatan kelembagaan untuk menghadapi era disrupsi yang menuntut respons cepat dari setiap instansi pemerintah, termasuk kementerian dan lembaga negara. "Kita harus memastikan bahwa semua struktur organisasi di kementerian dapat bergerak cepat dan adaptif dalam menghadapi perubahan serta tantangan yang ada," ujar Rini.
Sementara itu, Sekretaris Kementerian BUMN, Rabin Hattari, mengungkapkan bahwa kementeriannya siap untuk melakukan berbagai reformasi demi mencapai tujuan tersebut. Menurut Rabin, penguatan ini tidak hanya penting untuk meningkatkan efisiensi operasional, tetapi juga vital dalam meningkatkan daya saing BUMN di tingkat global.
“Kami berkomitmen untuk melakukan reformasi kelembagaan sebagai upaya memperkuat daya saing BUMN baik di dalam negeri maupun di pasar internasional,” ungkap Rabin Hattari dalam pertemuan tersebut.
Dukungan Penuh dari Kementerian PANRB
Kementerian PANRB, yang diwakili oleh beberapa pejabatnya, memberikan dukungan penuh terhadap inisiatif ini. Hadir dalam pertemuan tersebut, Sekretaris Kementerian PANRB, Reni Suzana; Deputi Bidang Kelembagaan dan Tata Laksana, Nanik Murwati; serta Staf Khusus Menteri PANRB Bidang Transformasi Digital, Pandu Kartika Putra.
Nanik Murwati menyatakan, "Dalam menghadapai tantangan modern, institusi pemerintah harus lebih gesit dan inovatif. Kami di Kementerian PANRB siap mendukung Kementerian BUMN dalam menjalankan reformasi ini."
Dukungan ini juga sejalan dengan arahan Presiden Joko Widodo yang meminta semua kementerian dan lembaga agar lebih inovatif dalam menghadapi tantangan dan percepatan arus informasi serta teknologi. Pandu Kartika Putra menambahkan bahwa reformasi kelembagaan tidak bisa dilepaskan dari aspek digitalisasi yang kini menjadi tulang punggung dari setiap perubahan di instansi pemerintah.
"Dalam era digital ini, kelembagaan tidak hanya ditingkatkan dari segi struktur, tetapi juga harus mengadopsi teknologi untuk lebih efektif dan efisien," kata Pandu.
Implementasi Digitalisasi dalam Kelembagaan
Aspek digitalisasi menjadi sorotan utama dalam pertemuan tersebut. Untuk menciptakan kelembagaan yang lincah dan adaptif, Kementerian BUMN dan PANRB sepakat bahwa digitalisasi proses kerja dan pelayanan publik harus menjadi salah satu prioritas utama.
Reni Suzana menegaskan bahwa kolaborasi antar kementerian sangat penting untuk mengoptimalkan penggunaan teknologi dalam tata laksana lembaga. "Kita harus saling berbagi best practice dan sumber daya untuk membuat transformasi digital ini berhasil," ungkapnya.
Langkah ini sejalan dengan upaya pemerintah dalam mendorong digitalisasi di semua sektor pemerintahan. Dengan digitalisasi, diharapkan pelayanan publik tidak hanya akan lebih cepat dan transparan, tetapi juga akan dapat meningkatkan kepercayaan masyarakat terhadap kinerja pemerintah.
Integrasi Inisiatif Kebijakan
Pertemuan tersebut juga membahas tentang integrasi berbagai inisiatif kebijakan yang ada saat ini. Kementerian PANRB berharap agar kebijakan baru di Kementerian BUMN dapat selaras dengan tujuan reformasi birokrasi nasional yang lebih luas.
“Kementerian BUMN dengan Kementerian PANRB harus memastikan bahwa setiap kebijakan yang diambil sejalan dengan tujuan reformasi,” ujar Nanik Murwati.
Integrasi ini penting untuk memastikan bahwa tidak ada tumpang tindih kebijakan dan setiap program yang dijalankan dapat memberikan dampak optimal bagi masyarakat dan negara.
Langkah ke Depan
Diskusi antara Kementerian PANRB dan Kementerian BUMN diharapkan dapat menjadi langkah awal menuju reformasi kelembagaan yang lebih efektif dan efisien. Dengan kolaborasi ini, diharapkan kedua kementerian dapat saling mendukung dalam menjalankan fungsinya masing-masing.
Kedua belah pihak mengakhiri pertemuan dengan kesepakatan untuk menyusun roadmap reformasi kelembagaan yang lebih rinci. Langkah ini diharapkan dapat mempercepat pencapaian target reformasi yang diinginkan oleh pemerintah.
Dengan adanya koherensi antara Kementerian PANRB dan Kementerian BUMN dalam hal penguatan kelembagaan, diharapkan dapat menciptakan sinergi yang positif antar lembaga negara yang pada akhirnya dapat meningkatkan kualitas layanan publik dan daya saing BUMN di era globalisasi.