JAKARTA - Dua proyek tol terpanjang yang direncanakan untuk menghubungkan sejumlah wilayah utama di Jawa dan Bali, yakni Jalan Tol Gilimanuk-Mengwi dan Tol Gedebage-Tasikmalaya-Cilacap (Getaci), menghadapi ketidakpastian setelah dicoret dari daftar Proyek Strategis Nasional (PSN) dalam Rencana Pembangunan Jangka Menengah Nasional (RPJMN) 2025-2029. Keputusan ini menimbulkan pertanyaan besar mengenai nasib kedua proyek tersebut: akankah proyek-proyek vital ini dilanjutkan atau dihentikan sepenuhnya?
Dalam Peraturan Presiden (Perpres) Nomor 12 Tahun 2025 tentang RPJMN Tahun 2025-2029 yang baru saja diterbitkan oleh Presiden Prabowo Subianto, tercatat ada 77 proyek strategis nasional yang akan menjadi fokus pembangunan dalam lima tahun ke depan. Dari total 77 proyek tersebut, sebanyak 29 proyek merupakan PSN baru, sementara 48 lainnya adalah carry over atau proyek lanjutan dari pemerintahan sebelumnya. Keputusan ini memicu sorotan besar, mengingat proyek-proyek yang terhenti dapat berpotensi menunda peningkatan infrastruktur yang sangat diperlukan, khususnya di sektor transportasi dan konektivitas antarwilayah.
Jalan Tol Gilimanuk-Mengwi dan Getaci, Proyek dengan Dampak Ekonomi Signifikan
Proyek Jalan Tol Gilimanuk-Mengwi dan Tol Gedebage-Tasikmalaya-Cilacap (Getaci) merupakan bagian dari rencana besar pemerintah untuk menghubungkan beberapa kota penting di Pulau Jawa dan Bali, yang bertujuan untuk mendongkrak konektivitas transportasi dan mengurangi kemacetan. Kedua proyek ini, yang berlokasi di wilayah Barat Pulau Jawa hingga Bali, diharapkan dapat menjadi pendorong utama dalam pengembangan ekonomi regional serta mengoptimalkan distribusi barang dan mobilitas manusia.
Jalan Tol Gilimanuk-Mengwi, yang membentang sepanjang 96,8 kilometer, direncanakan untuk menghubungkan Gilimanuk di Bali dengan Mengwi, sebuah area yang sudah cukup berkembang dan memiliki potensi ekonomi tinggi. Jika dilanjutkan, jalan tol ini diharapkan dapat mengurangi waktu perjalanan yang signifikan antara Gilimanuk dan Denpasar, dua wilayah yang memiliki arus lalu lintas tinggi.
Sementara itu, Tol Gedebage-Tasikmalaya-Cilacap atau Getaci juga diproyeksikan untuk meningkatkan konektivitas antara Jawa Barat dan Jawa Tengah, dengan panjang total sekitar 210 kilometer. Proyek ini dinilai akan sangat vital dalam mengurangi kemacetan yang sering terjadi di jalur utama yang menghubungkan kedua provinsi tersebut. Selain itu, tol ini diharapkan dapat mendorong pertumbuhan ekonomi dengan mempermudah distribusi barang dan mempercepat mobilitas penduduk antarwilayah.
Namun, kedua proyek besar ini kini dipertanyakan kelanjutannya setelah tidak masuk dalam daftar PSN untuk RPJMN 2025-2029. Akibatnya, nasib kedua proyek tersebut menjadi tidak menentu. Dalam keterangan tertulis yang diberikan oleh Kementerian Perhubungan, meski ada pencoretan ini, pihaknya tetap berkomitmen untuk memastikan kelanjutan proyek-proyek tol yang masih memiliki dampak signifikan bagi perekonomian daerah.
Dampak dari Pencoretan Kedua Proyek dari PSN
Pencoretan dua proyek tol terpanjang di Indonesia ini memberikan dampak besar pada keberlanjutan pembangunan infrastruktur nasional. Sebagai bagian dari program pemerintah yang bertujuan untuk membangun infrastruktur yang lebih merata, pencoretan proyek-proyek seperti Jalan Tol Gilimanuk-Mengwi dan Getaci dari daftar PSN sangat disayangkan oleh banyak pihak, terutama yang terkait langsung dengan sektor transportasi dan pembangunan daerah.
"Proyek-proyek seperti Getaci dan Gilimanuk-Mengwi memiliki dampak yang besar bagi perekonomian daerah dan nasional. Menghentikan atau menunda proyek-proyek ini akan berisiko pada lambatnya perkembangan ekonomi yang sudah lama ditunggu masyarakat setempat," ungkap Faisal, seorang pakar transportasi dari Universitas Indonesia, dalam wawancara dengan Bisnis.com.
Faisal menambahkan bahwa dengan infrastruktur yang lebih baik, seperti tol yang menghubungkan dua wilayah penting di Jawa dan Bali, diharapkan dapat membuka peluang investasi baru, memperlancar distribusi barang, serta mempercepat mobilitas penduduk. "Menghentikan proyek-proyek ini bisa menjadi hambatan besar bagi pembangunan infrastruktur yang telah direncanakan dengan matang. Saya harap pemerintah mempertimbangkan dampak jangka panjang bagi masyarakat dan perekonomian," ujar Faisal lebih lanjut.
Upaya Pemerintah untuk Menyikapi Pencoretan Proyek Tol
Pemerintah, melalui Badan Pengatur Jalan Tol (BPJT) dan Kementerian Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat (PUPR), telah berkomitmen untuk menyelesaikan berbagai proyek tol di Indonesia. Namun, pencoretan proyek ini tentu menjadi tantangan bagi pemerintah yang tengah berupaya untuk menyelesaikan proyek-proyek tol yang sudah dicanangkan.
Menanggapi hal ini, Direktur Utama BPJT, Heru Setiawan, menjelaskan bahwa meskipun kedua proyek tersebut dicoret dari PSN, tidak berarti proyek-proyek ini akan dihentikan sepenuhnya. "Kami akan tetap mencari solusi agar proyek-proyek tersebut dapat dilanjutkan, meski tidak masuk dalam RPJMN 2025-2029. Kami akan berkoordinasi dengan pihak terkait untuk memastikan bahwa pembangunan tol tetap berjalan sesuai dengan kebutuhan dan prioritas nasional," ujar Heru Setiawan dalam sebuah konferensi pers.
Heru Setiawan juga menambahkan bahwa pencoretan dari PSN bukan berarti proyek ini tidak akan mendapatkan pendanaan atau perhatian lebih lanjut. Menurutnya, proyek tersebut masih dapat dilanjutkan melalui mekanisme pembiayaan lain, seperti kerja sama pemerintah dan badan usaha (KPBU) atau melalui skema pendanaan lain yang tidak terikat pada status PSN.
Kedua proyek tol ini, Jalan Tol Gilimanuk-Mengwi dan Tol Gedebage-Tasikmalaya-Cilacap, merupakan bagian dari program pembangunan infrastruktur besar yang bertujuan untuk menghubungkan daerah-daerah penting di Jawa dan Bali. Pencoretan proyek-proyek ini dari daftar PSN dalam RPJMN 2025-2029 menimbulkan ketidakpastian mengenai kelanjutannya, dengan banyak pihak yang berharap agar proyek-proyek ini tetap dilanjutkan.
Pemerintah, dalam hal ini BPJT dan Kementerian PUPR, telah menyatakan komitmennya untuk menyelesaikan proyek tol yang memiliki dampak besar bagi perekonomian, meskipun tidak masuk dalam PSN. Oleh karena itu, masyarakat dan pelaku usaha masih menunggu keputusan lanjutan dari pemerintah mengenai nasib kedua proyek vital ini.
Seiring dengan dinamika kebijakan pembangunan infrastruktur di Indonesia, masyarakat berharap agar proyek tol yang telah direncanakan dapat dilanjutkan dengan baik dan memberikan manfaat maksimal bagi masyarakat luas.