JAKARTA - Pemerintah Indonesia, melalui Kementerian Energi dan Sumber Daya Mineral (ESDM), telah mengesahkan Peraturan Menteri (Permen) ESDM Nomor 5 Tahun 2025 yang mengatur Pedoman Perjanjian Jual Beli Tenaga Listrik (PJBL) dari pembangkit yang memanfaatkan sumber energi terbarukan. Regulasi ini diundangkan pada tanggal 4 Maret 2025 sebagai langkah strategis untuk mendukung transisi menuju energi bersih yang lebih berkelanjutan dan efisien di Indonesia.
Peraturan baru ini memiliki dampak signifikan terhadap sektor energi di Indonesia, khususnya dalam mendorong pemanfaatan energi terbarukan, yang menjadi salah satu fokus utama dalam Rencana Umum Energi Nasional (RUEN). Pemerintah menilai bahwa langkah ini merupakan bagian dari komitmen Indonesia untuk mencapai target energi bersih nasional, serta mengurangi ketergantungan pada energi fosil yang selama ini mendominasi sektor energi.
Tujuan Peraturan Baru: Mendorong Transisi Energi Bersih
Menurut Sekretaris Jenderal Kementerian ESDM, Dadan Kusdiana, Permen ESDM Nomor 5 Tahun 2025 ini bertujuan untuk memberikan pedoman yang jelas mengenai mekanisme perjanjian jual beli tenaga listrik (PJBL) yang dihasilkan dari sumber energi terbarukan. "Regulasi ini diharapkan dapat mempercepat transisi energi di Indonesia, memaksimalkan pemanfaatan energi terbarukan, dan mendukung pencapaian target energi bersih yang telah ditetapkan," ujar Dadan dalam konferensi pers terkait pengesahan aturan ini pada Rabu 12 Maret 2025.
Lebih lanjut, Dadan menjelaskan bahwa aturan ini juga bertujuan untuk menciptakan kepastian hukum bagi investor yang ingin berpartisipasi dalam pengembangan pembangkit energi terbarukan di Indonesia. "Dengan adanya peraturan ini, kami berharap akan ada peningkatan minat investasi di sektor energi terbarukan, yang akan memberikan dampak positif bagi pembangunan ekonomi berkelanjutan di Indonesia," tambah Dadan.
Regulasi Mengatur Tataran Prosedural dan Penentuan Harga Listrik
Salah satu poin penting dalam Peraturan Menteri ESDM ini adalah pengaturan mengenai prosedur perjanjian jual beli tenaga listrik (PJBL) yang lebih transparan dan terstruktur. Aturan ini mengatur ketentuan-ketentuan terkait durasi perjanjian, harga jual beli listrik, serta mekanisme pengaturan tarif yang lebih kompetitif dan berbasis pada nilai keekonomian proyek energi terbarukan.
Peraturan ini juga mengatur tentang harga listrik yang dijual dari pembangkit tenaga listrik terbarukan. Berdasarkan Permen ini, harga jual beli tenaga listrik akan disesuaikan dengan kondisi pasar dan nilai keekonomian, serta mempertimbangkan faktor-faktor teknis dan lingkungan yang ada. Hal ini bertujuan agar harga yang ditetapkan tetap dapat menguntungkan semua pihak, baik pengembang proyek, pemerintah, maupun konsumen akhir.
"Melalui penetapan harga yang berbasis pada prinsip keekonomian, kami ingin memastikan bahwa proyek energi terbarukan tetap menarik bagi investor dan dapat diterima dengan baik oleh masyarakat," ujar Dadan Kusdiana. "Namun, tentu saja, kami juga memastikan bahwa harga yang ditetapkan tetap terjangkau bagi konsumen, sehingga tidak memberatkan beban masyarakat," lanjutnya.
Meningkatkan Penggunaan Energi Terbarukan
Indonesia memiliki potensi yang sangat besar dalam pengembangan energi terbarukan, seperti tenaga surya, angin, dan biomassa. Namun, meskipun potensi ini melimpah, pemanfaatan energi terbarukan di Indonesia masih jauh dari optimal. Dengan pengesahan Permen ESDM Nomor 5 Tahun 2025, pemerintah berharap dapat memfasilitasi pengembangan sektor energi terbarukan yang lebih efektif dan efisien.
Pengembangan energi terbarukan menjadi semakin penting, mengingat Indonesia telah berkomitmen untuk mengurangi emisi karbon dan meningkatkan pangsa energi terbarukan dalam bauran energi nasional. Dalam Rencana Pembangunan Jangka Menengah Nasional (RPJMN) 2020-2024, pemerintah menargetkan bahwa pada tahun 2025, kontribusi energi terbarukan dalam bauran energi nasional dapat mencapai 23%. Untuk mencapai target ini, dibutuhkan regulasi yang jelas dan mendukung kelancaran investasi di sektor energi terbarukan.
Komitmen Pemerintah dalam Mewujudkan Energi Bersih
Pemerintah Indonesia sangat menyadari tantangan yang dihadapi dalam mengalihkan ketergantungan pada energi fosil menuju energi bersih. Oleh karena itu, implementasi kebijakan yang mendukung pertumbuhan sektor energi terbarukan, seperti Peraturan Menteri ESDM Nomor 5 Tahun 2025, menjadi sangat penting dalam rangka mewujudkan kedaulatan energi yang lebih berkelanjutan.
Dadan Kusdiana menambahkan, selain upaya untuk meningkatkan kapasitas energi terbarukan di Indonesia, pihaknya juga akan terus mendorong penerapan teknologi ramah lingkungan dalam setiap proyek energi terbarukan yang dikembangkan. “Keberlanjutan adalah kunci utama dalam transformasi energi yang sedang kami lakukan. Oleh karena itu, kami juga mendorong penggunaan teknologi yang ramah lingkungan dan dapat memberikan manfaat jangka panjang bagi masyarakat,” katanya.
Peluang dan Tantangan bagi Industri Energi Terbarukan
Pengesahan peraturan ini memberikan banyak peluang bagi pengembang energi terbarukan untuk mengembangkan proyek-proyek pembangkit listrik yang lebih efisien dan berbasis pada sumber daya alam terbarukan. Selain itu, peraturan ini juga membuka ruang bagi perusahaan-perusahaan swasta untuk berinvestasi dalam proyek-proyek energi terbarukan, yang diharapkan dapat mendukung penciptaan lapangan kerja dan peningkatan ekonomi daerah.
Namun, tantangan yang dihadapi dalam penerapan peraturan ini tidak dapat diabaikan. Salah satu tantangan besar adalah perlunya investasi yang cukup besar untuk membangun infrastruktur energi terbarukan yang memadai, seperti pembangkit listrik tenaga surya atau angin. Selain itu, meskipun harga jual listrik energi terbarukan diatur dengan prinsip keekonomian, tetap diperlukan dukungan dari pemerintah dalam hal subsidi atau insentif untuk mendukung daya saing harga energi terbarukan di pasar.
Langkah Strategis Menuju Energi Bersih
Dengan diterbitkannya Permen ESDM Nomor 5 Tahun 2025, Indonesia mengambil langkah penting dalam mendorong pemanfaatan energi terbarukan yang lebih luas. Langkah ini tidak hanya mendukung pencapaian target energi bersih nasional, tetapi juga berpotensi memperkuat posisi Indonesia sebagai negara yang berkomitmen terhadap keberlanjutan dan pengurangan emisi karbon global. Pemerintah berharap melalui peraturan ini, sektor energi terbarukan dapat berkembang lebih pesat dan memberikan manfaat yang besar bagi masyarakat Indonesia dalam jangka panjang.