JAKARTA - Para pengembang perumahan di Indonesia kini tengah melobi perbankan untuk menciptakan skema Kredit Pemilikan Rumah (KPR) baru di tengah ketidakpastian pencairan Fasilitas Likuiditas Pembiayaan Perumahan (FLPP). Program FLPP, yang bertujuan memudahkan masyarakat berpenghasilan rendah untuk memiliki rumah, masih mengalami kendala pencairan hingga awal Maret 2025.
Ketua Umum Dewan Pengurus Pusat (DPP) Real Estat Indonesia (REI), Joko Suranto, menyatakan bahwa hingga saat ini, bantuan KPR FLPP masih mengalami penangguhan, yang berakibat pada tertundanya banyak rencana pengembang. "Kalau melihat data realisasi FLPP Februari masih di-hold dan BUM (Bantuan Uang Muka)-nya belum bisa juga," ujar Joko saat dihubungi Kompas.com, Senin 10 Maret 2025.
Pemerintah sendiri sebenarnya telah mengalokasikan anggaran sebesar Rp 28,2 triliun untuk FLPP pada 2025. Anggaran tersebut sejatinya ditujukan untuk menyediakan 220.000 unit rumah subsidi bagi masyarakat. Namun, hingga saat ini, belum ada kejelasan terkait penyaluran dana tersebut kepada pengembang.
Sistem FLPP adalah salah satu inovasi pemerintah dalam rangka memastikan ketersediaan rumah terjangkau oleh masyarakat berpenghasilan rendah. Namun, ketidakjelasan terkait penyaluran dananya membuat banyak pengembang harus mencari alternatif lain untuk memastikan proyek perumahan tetap berjalan. Hal ini menjadi sebuah tantangan besar bagi industri properti di tengah kebutuhan yang terus meningkat.
Lobi Pengembang ke Perbankan
Melihat ketidakpastian ini, para pengembang kini mulai melirik opsi lain, seperti menjalin hubungan lebih erat dengan pihak perbankan untuk mencari skema pendanaan alternatif. Beberapa pengembang besar telah melakukan pendekatan dengan bank untuk mendiskusikan kemungkinan penciptaan skema KPR yang lebih fleksibel dan dapat diandalkan.
Inisiatif ini dilakukan sebagai respons pengembang yang membutuhkan kepastian bagi kelangsungan proyek perumahan mereka di tengah perhatian pemerintah yang mungkin saja terbagi. "Kami berharap perbankan dapat memberikan solusi konkrit yang menguntungkan semua pihak, terutama bagi konsumen akhir yang membutuhkan rumah," lanjut Joko.
Joko juga menekankan pentingnya peranan pemerintah dalam mempercepat proses pencairan dana FLPP. Menurutnya, hal ini adalah langkah vital bukan hanya untuk kelangsungan bisnis pengembang, namun juga untuk kebutuhan masyarakat yang mendesak akan tempat tinggal yang layak.
Harapan Terhadap Pemerintah
Di sisi lain, pemerintah sendiri terus menyatakan komitmen mereka terhadap penyediaan rumah subsidi. Namun, Joko menegaskan bahwa harapan terbesar adalah agar komitmen ini bisa segera diwujudkan dalam aksi nyata. "Kami memahami adanya proses administrasi dan birokrasi yang harus dilalui, namun kami berharap pemerintah juga memahami urgensi dari situasi ini," tambah Joko.
Pencairan dana FLPP yang tertunda ini memang menjadi perhatian banyak pihak. Selain mempengaruhi sektor perumahan, hal ini juga berdampak pada sektor-sektor lain yang terkait. Berbagai usaha kecil dan menengah yang terlibat dalam industri bahan bangunan hingga tenaga kerja juga mengalami dampaknya, dengan semakin banyaknya proyek yang terhambat karena masalah pendanaan.
Kondisi Ekonomi dan Dampaknya pada Industri Properti
Situasi ini menambah rumit kondisi pasar properti yang sebelumnya sudah menghadapi berbagai tantangan, mulai dari kenaikan harga bahan bangunan hingga daya beli masyarakat yang belum sepenuhnya pulih pasca pandemi. Ketidakpastian ini menambah beban industri yang juga berkontribusi besar terhadap produk domestik bruto (PDB) nasional.
Secara keseluruhan, situasi ini mencerminkan perlunya sinergi antara pemerintah, pengembang, dan perbankan untuk memastikan bahwa program-program subsidi seperti FLPP dapat berjalan optimal dan mendukung ketersediaan perumahan yang layak bagi masyarakat luas.
Alternatif dan Inovasi di Masa Depan
Melihat tantangan yang ada, para ahli dan pemangku kepentingan di industri properti juga sedang mempertimbangkan berbagai inovasi, baik dari sisi teknologi maupun pendanaan. Salah satu hal yang diungkapkan adalah potensi penggunaan teknologi digital untuk mempercepat proses administrasi dan birokrasi yang seringkali memperlambat pencairan dana.
Pentingnya pendekatan yang lebih modern dan efisien dalam pengelolaan dana subsidi dan skema pembiayaan perumahan telah disadari oleh banyak pihak. "Penggunaan teknologi dapat menjadi kunci untuk mengoptimalkan berbagai proses, dari pencarian dana hingga pendistribusiannya," tutup Joko.
Dengan berbagai tantangan yang ada, industri properti di Indonesia masih terus berupaya menemukan solusi agar program perumahan bersubsidi dapat benar-benar dirasakan manfaatnya oleh masyarakat yang membutuhkan. Kolaborasi dan inovasi menjadi dua kunci utama untuk menghadapi tantangan tersebut di masa mendatang.