JAKARTA - Aktivitas tambang yang dilakukan oleh PT Merge Mining Industri (MMI) di Desa Rantau Bakula, Kabupaten Banjar, Kalimantan Selatan semakin mendapat sorotan. Menyusul keluhan masyarakat setempat terkait dampak aktivitas tersebut, Komisi III Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (DPRD) Provinsi Kalimantan Selatan segera mengambil tindakan dengan membentuk tim investigasi khusus.
Rapat penting antara Komisi III DPRD Kalsel, PT MMI, dan masyarakat Desa Rantau Bakula dilaksanakan belum lama ini. Pertemuan ini digelar untuk mendengarkan berbagai keluhan warga serta memastikan solusi yang adil dan berkelanjutan bagi semua pihak yang terlibat.
Menjembatani Keluhan Masyarakat
Ketua Komisi III DPRD Kalsel, Apt. Mustaqimah, S.Farm., M.Si., memimpin rapat tersebut dengan didampingi oleh Wakil Ketua DPRD Kalsel, H. Kartoyo, S.M. Beragam isu dibahas, mulai dari dugaan kerusakan lingkungan hingga dampak sosial ekonomi yang dirasakan oleh masyarakat. Kebijakan yang diambil DPRD adalah upaya untuk menjembatani keluhan warga dengan pihak perusahaan tambang.
Kartoyo menegaskan pentingnya pemeriksaan serius atas laporan-laporan yang masuk. "DPRD memastikan bahwa kami akan berdiri bersama masyarakat dalam situasi ini. Kami tidak ingin ada pihak yang dirugikan, baik masyarakat maupun pihak perusahaan," ujar Kartoyo dalam rapat tersebut.
Pembentukan Tim Investigasi
Sebagai langkah konkret, DPRD Kalsel memutuskan untuk membentuk tim investigasi yang akan melakukan peninjauan langsung ke lokasi pertambangan PT MMI di Desa Rantau Bakula. Tim ini direncanakan terdiri dari berbagai elemen, antara lain anggota DPRD, perwakilan masyarakat, dan tenaga ahli di bidang lingkungan.
"Tim ini akan bertugas untuk melakukan audit lingkungan dan memeriksa kepatuhan PT MMI terhadap regulasi yang berlaku. Kami tidak hanya diam di tempat, tetapi akan bergerak aktif mencari solusi," tambah Mustaqimah. Strategi ini diharapkan mampu memberi gambaran yang menyeluruh mengenai aktivitas tambang tersebut dan dampaknya terhadap lingkungan dan masyarakat setempat.
Kekhawatiran Masyarakat
Sejumlah warga Desa Rantau Bakula mengungkapkan kekhawatiran mereka terhadap dampak negatif dari aktivitas tambang PT MMI. Salah satu permasalahan utama yang dikeluhkan adalah kerusakan pada lahan pertanian dan penurunan kualitas air yang diduga disebabkan oleh limbah tambang.
"Sebelum tambang ini beroperasi, kami hidup damai dan lingkungan kami terjaga. Namun, sekarang kami merasakan dampaknya, lahan pertanian kami rusak dan sulit mendapatkan air bersih. Kami berharap pemerintah bersikap tegas," ungkap seorang warga yang tak ingin disebutkan namanya.
Tanggapan PT Merge Mining Industri
Menanggapi keluhan tersebut, perwakilan dari PT Merge Mining Industri hadir untuk memberikan klarifikasi. Mereka berjanji untuk meningkatkan pengelolaan lingkungan dan menjalankan program tanggung jawab sosial perusahaan yang lebih baik di masa mendatang.
"Kami berkomitmen untuk meminimalisir dampak negatif dari operasi tambang kami. Saat ini, kami sedang mengupayakan program-program yang dapat mendukung komunitas lokal dan memperbaiki kerusakan lingkungan yang terjadi," jelas juru bicara PT MMI.
Arahan ke Depan
DPRD Kalsel menegaskan bahwa hasil investigasi ini akan menjadi dasar untuk langkah selanjutnya, baik berupa rekomendasi kepada pihak eksekutif maupun revisi kebijakan terkait izin tambang. DPRD menyatakan tidak akan segan memberikan sanksi jika ditemukan pelanggaran yang signifikan.
"Kami akan memastikan bahwa setiap langkah yang kami ambil berjalan sesuai dengan aturan dan mendukung keberlanjutan lingkungan. Kami juga berharap masyarakat bersabar menunggu hasil investigasi ini," tutup Mustaqimah.
Langkah DPRD Kalsel membentuk tim investigasi dan mengedepankan dialog antara masyarakat dan PT MMI merupakan langkah maju dalam menyelesaikan konflik kepentingan tambang dan kelestarian lingkungan. Sementara itu, semua pihak berharap agar solusi yang dihasilkan dari proses ini mampu menjawab kekhawatiran masyarakat dan menjaga keberlangsungan operasi tambang secara bertanggung jawab.