JAKARTA - Pemerintah kembali menegaskan komitmennya terhadap peningkatan kualitas hidup masyarakat melalui penetapan Rancangan Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (RAPBN) 2026. Fokus utama tertuju pada sektor pendidikan dan kesehatan. Langkah ini tidak hanya menjadi bentuk realisasi amanat konstitusi, tetapi juga strategi jangka panjang untuk menciptakan sumber daya manusia yang unggul dan masyarakat yang sehat.
Kenaikan Anggaran Pendidikan dalam Lima Tahun Terakhir
Tren penganggaran menunjukkan perhatian serius pemerintah terhadap pendidikan. Pada 2022, anggaran pendidikan berada di angka Rp480,3 triliun. Setahun kemudian meningkat menjadi Rp513,4 triliun.
Outlook 2025 bahkan mencapai Rp690,1 triliun, dan puncaknya pada RAPBN 2026 dengan alokasi Rp757,8 triliun, angka tertinggi sepanjang sejarah. Lonjakan ini mencerminkan upaya negara memperluas akses dan meningkatkan mutu pendidikan di seluruh jenjang.
Porsi Besar untuk Kesehatan sebagai Pilar Pembangunan
Selain pendidikan, sektor kesehatan juga mendapat perhatian khusus. Dalam RAPBN 2026, alokasi kesehatan ditetapkan sebesar Rp244 triliun. Anggaran ini diarahkan untuk memperkuat layanan dasar, memperluas cakupan jaminan kesehatan, serta meningkatkan fasilitas pelayanan publik.
Pemerintah menekankan pentingnya kesehatan sebagai pilar utama pembangunan, sebab masyarakat yang sehat akan mampu berkontribusi optimal terhadap pertumbuhan ekonomi nasional.
Realisasi Belanja Pendidikan Belum Optimal
Meski alokasinya terus naik, realisasi anggaran pendidikan tidak selalu sejalan dengan target. Data menunjukkan, pada 2024, realisasi belanja hanya mencapai sekitar Rp519,8 triliun, padahal pagu anggaran ditetapkan lebih dari Rp600 triliun.
Menteri Keuangan Sri Mulyani Indrawati mengungkapkan bahwa realisasi tersebut mencakup belanja pemerintah pusat, transfer ke daerah, dan dana abadi pendidikan. Kondisi ini menandakan adanya tantangan dalam menyalurkan dana agar tepat sasaran dan benar-benar dirasakan manfaatnya oleh masyarakat.
Tantangan dan Harapan dalam Pemanfaatan Anggaran
Keterbatasan realisasi belanja mengisyaratkan bahwa peningkatan anggaran saja belum cukup. Pemerintah dan berbagai pihak terkait dituntut untuk memastikan penggunaan dana berjalan efektif, transparan, dan sesuai kebutuhan.
Tantangan lain juga muncul dalam hal pemerataan, sebab tidak semua daerah memiliki kapasitas yang sama dalam menyerap anggaran. Harapannya, dengan perbaikan tata kelola, anggaran yang besar benar-benar bisa mendorong pemerataan pendidikan dan kesehatan di seluruh pelosok negeri.
Dampak Jangka Panjang untuk Generasi Mendatang
Alokasi besar pada pendidikan dan kesehatan dalam RAPBN 2026 memiliki tujuan jangka panjang, yaitu membangun generasi muda yang cerdas, produktif, dan sehat. Dengan pendidikan yang terjangkau dan layanan kesehatan yang memadai, diharapkan tercipta sumber daya manusia unggul yang siap menghadapi tantangan global. Peningkatan anggaran juga menjadi sinyal kuat bahwa pemerintah menempatkan kualitas manusia Indonesia sebagai prioritas utama pembangunan nasional.