JAKARTA - Pemberdayaan desa bukan hanya soal infrastruktur fisik. Di balik kemajuan desa, ada semangat kolaborasi dan inovasi yang terus diperkuat oleh pemerintah. Salah satu langkah nyata yang kini didorong adalah pengembangan Koperasi Desa Merah Putih (Kopdes Merah Putih), sebagai wadah ekonomi yang diharapkan menjadi motor penggerak kegiatan bisnis dan sosial masyarakat desa.
Menteri Desa dan Pembangunan Daerah Tertinggal (Mendes PDT), Yandri Susanto, menggarisbawahi pentingnya peran Kopdes Merah Putih dalam mendorong kemandirian desa. Menurutnya, melalui koperasi ini, warga desa memiliki peluang luas untuk terlibat dalam berbagai lini usaha yang menyentuh langsung kebutuhan harian masyarakat. Tak hanya terbatas pada sektor perdagangan, namun juga mencakup bidang pelayanan yang bersifat esensial.
“Kopdes ini bukan sekadar koperasi biasa, tapi menjadi simpul penting bagi ekonomi dan pelayanan masyarakat desa,” tegas Yandri dalam dialog bersama warga Desa Batu Kotam, Kecamatan Bulik, Kabupaten Lamandau, Provinsi Kalimantan Tengah, Minggu malam.
Dalam kesempatan itu, Yandri menegaskan bahwa Kopdes Merah Putih dirancang untuk menjangkau sektor-sektor utama kehidupan desa. Dari penyediaan kebutuhan pokok, layanan keuangan, hingga fasilitas kesehatan. Semua diarahkan untuk mendekatkan akses terhadap hal-hal yang sebelumnya sulit dijangkau oleh masyarakat di wilayah-wilayah terpencil.
Lebih dari itu, ia menggarisbawahi bahwa kehadiran Kopdes juga menjadi simbol hadirnya negara di tengah-tengah desa. Dalam konteks pembangunan daerah tertinggal, keberadaan koperasi semacam ini sangat strategis karena mampu menjembatani kebutuhan riil warga dengan sumber daya yang dimiliki.
“Pemerintah melalui Kementerian Desa dan Pembangunan Daerah Tertinggal memiliki komitmen untuk mendorong Kopdes Merah Putih melalui bisnisnya. Maka harapan kami Kopdes ini harus berhasil,” ujarnya.
Komitmen tersebut bukan hanya ucapan semata. Dalam implementasinya, pemerintah pusat akan terus mengawal dan memberikan pendampingan terhadap Kopdes-Kopdes yang telah dibentuk di berbagai daerah. Tujuannya adalah memastikan bahwa koperasi benar-benar berjalan secara profesional, akuntabel, dan memberikan manfaat nyata bagi warga.
Lebih lanjut, Yandri menjelaskan bahwa peningkatan akses terhadap pelayanan dasar menjadi salah satu fokus utama. Di sejumlah daerah tertinggal, warga masih kesulitan mengakses layanan kesehatan, keuangan mikro, hingga ketersediaan bahan pokok. Dalam skema Kopdes Merah Putih, kebutuhan-kebutuhan itu dirancang bisa terintegrasi, sehingga masyarakat tidak lagi harus menempuh jarak jauh untuk mendapatkan layanan tersebut.
“Misalnya di desa-desa yang jauh dari puskesmas atau ATM, Kopdes bisa bekerja sama dengan pihak ketiga untuk menyediakan layanan kesehatan ringan dan transaksi keuangan yang dibutuhkan,” jelasnya.
Yandri juga menyampaikan bahwa keunggulan utama dari Kopdes Merah Putih terletak pada kemampuannya untuk menyesuaikan diri dengan kebutuhan lokal. Artinya, setiap desa memiliki keleluasaan untuk mengembangkan unit usaha sesuai potensi dan permintaan masyarakat setempat. Hal ini sekaligus mendorong tumbuhnya jiwa kewirausahaan di kalangan warga desa, termasuk generasi mudanya.
Dengan berbagai peluang bisnis yang ditawarkan, Kopdes dapat menjadi wadah yang mengakomodasi usaha kecil warga—baik yang sudah berjalan maupun yang baru dirintis. Dalam konteks ini, koperasi bukan hanya tempat penyimpanan modal, tetapi menjadi lembaga yang menumbuhkan ekosistem ekonomi lokal secara berkelanjutan.
Ke depan, pemerintah berharap agar model Kopdes Merah Putih tidak hanya tumbuh di desa-desa tertinggal, namun juga menjadi model yang bisa diadopsi oleh desa-desa lain di Indonesia. Melalui pendekatan ini, ketimpangan akses dan kesenjangan ekonomi antarwilayah bisa diminimalkan secara bertahap.
“Kami ingin masyarakat merasakan sendiri manfaatnya. Koperasi desa ini bukan proyek sesaat, tapi menjadi pondasi ekonomi desa dalam jangka panjang,” lanjut Yandri.
Ia pun mengingatkan pentingnya sinergi antara pemerintah desa, masyarakat, dan pendamping profesional dalam memastikan keberhasilan koperasi. Tanpa kolaborasi yang kuat, ia khawatir inisiatif ini akan mandek di tengah jalan.
Di akhir dialog, Yandri juga mengajak seluruh elemen masyarakat desa untuk terlibat aktif. Ia percaya bahwa perubahan besar bisa dimulai dari langkah kecil yang konsisten dilakukan oleh komunitas desa itu sendiri.
Dengan hadirnya Kopdes Merah Putih, pemerintah berharap roda ekonomi desa terus bergerak, layanan publik semakin merata, dan masyarakat desa semakin mandiri. Inisiatif ini adalah bagian dari cita-cita besar pembangunan Indonesia dari pinggiran—mewujudkan keadilan sosial melalui pemberdayaan yang berkelanjutan.