JAKARTA - Pendekatan baru dalam pembangunan infrastruktur di wilayah tertinggal, terdepan, dan terluar (3T) di Indonesia menunjukkan arah yang lebih kolaboratif antara kementerian dan unsur pertahanan. Dalam konteks ini, peran Tentara Nasional Indonesia (TNI) tidak hanya difokuskan pada aspek pertahanan dan keamanan, tetapi juga mulai diperluas untuk mencakup peran strategis dalam pembangunan nasional.
Kementerian Pekerjaan Umum (PU) mengambil langkah signifikan dengan menyerahkan pembangunan sejumlah infrastruktur di wilayah 3T, perbatasan, serta Papua, kepada TNI. Keputusan ini dilatarbelakangi oleh dua faktor utama: tantangan keamanan dan keterbatasan jumlah penyedia jasa konstruksi yang bersedia atau mampu menjangkau wilayah-wilayah dengan kondisi geografis ekstrem tersebut.
Wakil Menteri PU, Diana Kusumastuti, menyampaikan bahwa bentuk keterlibatan TNI ini mencakup proyek-proyek vital yang menyentuh langsung kehidupan masyarakat di wilayah terpencil. Beberapa proyek strategis yang menjadi bagian dari kolaborasi ini antara lain pengelolaan sumber daya air, pembangunan jalan nasional, sistem penyediaan air minum dan sanitasi, penataan bangunan gedung, pengelolaan rumah negara, pembangunan prasarana strategis, hingga program peningkatan kualitas sumber daya manusia.
Menurut Diana, inisiatif ini bukanlah sesuatu yang tiba-tiba. Kolaborasi antara TNI dan Kementerian PU sudah berjalan cukup lama, namun kini porsinya diperluas dengan pertimbangan bahwa kehadiran TNI sangat penting untuk mempercepat proses pembangunan di daerah yang sulit dijangkau, serta memastikan keamanan selama pengerjaan proyek berlangsung.
“Salah satu capaian penting dari kolaborasi ini adalah keterlibatan aktif dari TNI dalam membangun infrastruktur perbatasan, dan juga daerah tawan konflik seperti Kalimantan Utara dan Papua yang selama ini sangat sulit dijangkau,” ujarnya.
Penguatan kerja sama ini juga merupakan bentuk nyata dari sinergi antarlembaga negara dalam menjalankan fungsi pelayanan publik, terutama untuk masyarakat yang tinggal di wilayah dengan akses terbatas terhadap pembangunan. Dengan memanfaatkan struktur dan sistem yang dimiliki TNI, proyek-proyek di wilayah 3T diharapkan dapat dikerjakan lebih efektif, cepat, dan efisien.
Langkah tersebut juga sekaligus menjawab tantangan utama dalam pembangunan wilayah 3T yang selama ini kerap mengalami keterlambatan dan pembengkakan biaya akibat logistik yang sulit dan kerawanan keamanan. Melibatkan TNI sebagai pelaksana proyek memberikan jaminan stabilitas di lapangan, sekaligus memperluas fungsi TNI sebagai agen pembangunan yang terlatih dan tangguh.
Direktur Jenderal Bina Marga, Roy Rizali Anwar, memberikan penjelasan teknis bahwa seluruh pengerjaan proyek infrastruktur oleh TNI di wilayah 3T akan menggunakan skema swakelola tipe 2. Ini berarti kegiatan tersebut dikerjakan langsung oleh instansi pemerintah lain, dalam hal ini TNI, yang dinilai memiliki sumber daya, pengalaman, dan kapabilitas untuk menjalankan proyek sesuai dengan spesifikasi teknis yang ditetapkan oleh Kementerian PU.
Skema swakelola tipe 2 bukanlah hal baru, namun penerapannya di sektor infrastruktur skala besar memperlihatkan kepercayaan tinggi dari kementerian kepada TNI sebagai mitra strategis pembangunan. Roy menekankan bahwa pendekatan ini juga mencerminkan fleksibilitas pemerintah dalam mengakselerasi pembangunan tanpa selalu bergantung pada penyedia jasa pihak ketiga.
Lebih jauh, kerja sama ini memiliki dampak jangka panjang yang positif terhadap pembangunan nasional secara menyeluruh. Selain mendekatkan akses masyarakat di wilayah terpencil kepada layanan infrastruktur dasar, keterlibatan TNI dalam pembangunan juga memperkuat ketahanan wilayah, baik dari sisi ekonomi maupun geopolitik.
Dengan kehadiran jalan nasional, sistem air minum dan sanitasi yang layak, serta fasilitas publik lainnya, diharapkan kualitas hidup masyarakat di wilayah 3T bisa meningkat signifikan. Infrastruktur yang dibangun oleh TNI juga akan memudahkan konektivitas antarwilayah, membuka peluang ekonomi baru, dan memperkuat integrasi nasional.
Tak kalah penting, pembangunan infrastruktur di wilayah-wilayah tersebut juga menjadi instrumen penting untuk mendorong pemerataan pembangunan. Selama ini, wilayah perbatasan dan terpencil seringkali tertinggal dibandingkan dengan wilayah lain. Dengan pendekatan ini, pemerintah berupaya menutup kesenjangan pembangunan secara lebih nyata.
TNI sendiri memiliki pengalaman dalam mengerjakan proyek-proyek di medan berat dan wilayah rawan. Dengan kekuatan logistik, kedisiplinan, serta jaringan komando yang kuat, TNI dapat menyesuaikan pelaksanaan proyek dengan kondisi lapangan yang menantang. Hal ini tentu menjadi keunggulan dibandingkan penyedia jasa konstruksi biasa yang mungkin tidak memiliki akses atau kapasitas untuk menjangkau area-area ekstrem.
Meski begitu, pelaksanaan proyek ini tetap diawasi oleh Kementerian PU agar sesuai dengan spesifikasi dan target yang telah ditetapkan. Pengawasan dilakukan melalui laporan rutin dan evaluasi langsung di lapangan untuk memastikan akuntabilitas dan kualitas hasil pekerjaan.
Secara keseluruhan, kolaborasi antara Kementerian PU dan TNI dalam pembangunan infrastruktur wilayah 3T merupakan contoh konkret dari pendekatan terintegrasi dalam menjawab tantangan pembangunan nasional. Sinergi ini menjadi langkah strategis yang menggabungkan kekuatan sipil dan militer untuk mencapai tujuan bersama, yaitu meningkatkan kesejahteraan rakyat melalui pembangunan infrastruktur yang merata dan berkelanjutan.