JAKARTA - Masih banyak masyarakat yang belum menyadari bahwa mereka sebenarnya telah terdaftar sebagai penerima bantuan sosial Program Keluarga Harapan (PKH) dan Bantuan Pangan Non Tunai (BPNT) tahap dua tahun ini. Padahal, pemerintah melalui Kementerian Sosial (Kemensos) sudah mulai menyalurkan dana bantuan tersebut sejak awal Juli.
Program bantuan sosial ini menyasar jutaan Keluarga Penerima Manfaat (KPM) di seluruh wilayah Indonesia. Bantuan yang disalurkan terdiri dari uang tunai dan bantuan sembako, yang secara rutin diberikan setiap tahunnya dalam beberapa tahap. Tahun ini, pencairan tahap kedua menjadi momentum penting bagi keluarga prasejahtera untuk memenuhi kebutuhan dasar rumah tangga mereka.
Namun sayangnya, tidak sedikit warga yang belum mengecek status mereka dalam Data Terpadu Kesejahteraan Sosial (DTKS), meskipun telah berpotensi sebagai penerima. Ketidaktahuan ini kerap kali menyebabkan mereka tidak mengambil haknya atau tidak hadir saat pencairan dilakukan di bank penyalur maupun melalui agen distribusi di daerah.
Padahal, pemerintah sudah menyediakan cara yang sangat mudah untuk melakukan pengecekan status penerima bantuan, yakni cukup menggunakan handphone. Masyarakat kini dapat mengakses informasi bantuan melalui dua kanal digital: situs resmi Kemensos dan aplikasi Cek Bansos. Cukup dengan memasukkan Nomor Induk Kependudukan (NIK) dan nama lengkap sesuai KTP, warga bisa langsung mengetahui apakah mereka terdaftar sebagai penerima PKH atau BPNT.
Langkah ini merupakan bagian dari transformasi digital yang dilakukan oleh Kemensos guna meningkatkan transparansi, akurasi, dan kemudahan dalam proses penyaluran bantuan. Dengan sistem ini, masyarakat tidak perlu datang ke kantor kelurahan atau dinas sosial hanya untuk sekadar mengecek nama mereka.
Adapun bantuan PKH diberikan kepada keluarga yang memiliki komponen pendidikan, kesehatan, dan kesejahteraan sosial tertentu. Misalnya, rumah tangga yang memiliki ibu hamil, balita, anak usia sekolah, lanjut usia, maupun penyandang disabilitas. Sementara bantuan BPNT difokuskan pada penyediaan bahan pangan pokok seperti beras, telur, dan kebutuhan gizi lainnya yang dapat dibelanjakan melalui e-warong atau agen resmi yang telah bekerja sama.
Setiap kategori penerima memiliki nominal bantuan yang berbeda, tergantung pada komponen yang dimiliki dalam keluarga tersebut. Bantuan akan ditransfer langsung ke rekening masing-masing penerima atau disalurkan secara tunai melalui mitra penyalur resmi yang ditunjuk pemerintah.
Untuk mempercepat distribusi dan menghindari kerumunan, sistem penyaluran dilakukan secara bergelombang, dan warga akan mendapatkan informasi jadwal pencairan melalui perangkat desa atau RT/RW setempat. Masyarakat diminta untuk membawa KTP dan Kartu Keluarga saat pengambilan bantuan guna memastikan keakuratan identitas penerima.
Sebagai bentuk akuntabilitas publik, Kemensos juga membuka kanal pengaduan jika ditemukan ketidaksesuaian data, seperti nama yang tidak terdaftar padahal kondisi keluarga tergolong miskin, atau sebaliknya, bantuan diterima oleh warga yang tidak layak. Pengaduan dapat dilakukan langsung melalui fitur di aplikasi Cek Bansos, call center, atau mendatangi langsung kantor dinas sosial daerah.
Dalam pelaksanaan program ini, Kemensos terus menjalin kerja sama erat dengan pemerintah daerah, dinas sosial kabupaten/kota, serta didukung aparat kewilayahan. Hal ini untuk menjamin bahwa bantuan tidak hanya tersalur secara cepat dan tepat, tapi juga menyentuh sasaran masyarakat yang benar-benar membutuhkan.
Berdasarkan catatan penyaluran tahap sebelumnya, sebagian besar penerima mengaku sangat terbantu oleh adanya bantuan PKH dan BPNT. Bantuan ini menjadi solusi dalam memenuhi kebutuhan sehari-hari di tengah naiknya harga bahan pokok dan ketidakpastian ekonomi. Banyak di antara mereka yang menggunakan bantuan tersebut untuk biaya sekolah anak, pengobatan, hingga tambahan modal usaha kecil.
Selain itu, program ini juga sejalan dengan target pemerintah dalam upaya percepatan penghapusan kemiskinan ekstrem dan memperkuat daya tahan sosial ekonomi masyarakat kelas bawah. Pemerintah berharap bantuan sosial bukan hanya menjadi solusi sementara, melainkan bagian dari jaring pengaman menuju kemandirian ekonomi.
Kemudahan akses pengecekan melalui HP juga diharapkan mendorong partisipasi aktif masyarakat. Dengan adanya keterlibatan warga dalam memeriksa dan memastikan haknya sendiri, pengawasan publik terhadap program bantuan ini juga akan semakin kuat. Ini merupakan perwujudan dari sistem pemerintahan yang terbuka dan responsif terhadap kebutuhan rakyat.
Namun demikian, keberhasilan penyaluran tetap bergantung pada sinergi semua pihak. Diperlukan kerja sama antara pemerintah pusat, daerah, serta masyarakat itu sendiri agar program ini terus berjalan dengan efektif dan efisien. Evaluasi berkala juga akan dilakukan untuk memperbaiki berbagai kekurangan teknis maupun administratif yang mungkin muncul selama pelaksanaan berlangsung.
Bagi masyarakat yang merasa layak menerima bantuan namun belum terdaftar di DTKS, mereka dapat mengajukan usulan melalui mekanisme yang tersedia di kelurahan atau desa masing-masing. Proses verifikasi dan validasi data akan dilakukan terlebih dahulu sebelum nama mereka masuk dalam daftar penerima bantuan sosial di tahap berikutnya.
Secara keseluruhan, penyaluran PKH dan BPNT tahap dua ini menjadi bagian dari langkah strategis pemerintah dalam menjaga keseimbangan sosial dan memperkuat ketahanan masyarakat dalam menghadapi tantangan ekonomi yang masih fluktuatif. Dukungan dalam bentuk bansos tetap menjadi salah satu instrumen vital dalam menciptakan keadilan sosial dan meningkatkan kesejahteraan kelompok rentan di seluruh penjuru negeri.