JAKARTA - Rencana strategis pemerintah untuk mengakselerasi transformasi industri nasional tidak lepas dari penetapan nikel sebagai pilar utama penggerak hilirisasi. Komoditas ini kembali menempati posisi vital dalam desain besar pembangunan industri masa depan, terutama dalam kerangka kebijakan lima tahun mendatang.
Nikel bukan hanya komoditas ekspor semata. Dalam lanskap pembangunan nasional, nikel kini berada di jantung agenda hilirisasi, sebagai komponen penting dalam rantai pasok industri teknologi, kendaraan listrik, hingga energi terbarukan. Pemerintah pun menempatkan komoditas ini sebagai fokus utama dalam perencanaan investasi jangka panjang.
Kementerian Investasi dan Hilirisasi/Badan Koordinasi Penanaman Modal (BKPM) menetapkan target realisasi investasi pada sektor hilirisasi sebesar Rp3.839 triliun sepanjang 2025 hingga 2029. Target ini menandai skala ambisius dan keseriusan pemerintah dalam menggenjot nilai tambah dari sumber daya mineral di dalam negeri. Di antara berbagai sektor yang dihilirisasi, nikel menjadi komoditas prioritas yang paling disorot.
Rencana besar ini diuraikan secara rinci oleh Direktur Hilirisasi Mineral dan Batu Bara Kementerian Investasi dan Hilirisasi/BKPM, Rizwan Aryadi Ramdhan. Dalam pemaparannya pada gelaran Indonesia Smart Mining Conference 2025 yang berlangsung di Jakarta, Rizwan menyampaikan strategi utama dan arah kebijakan hilirisasi yang akan menjadi prioritas selama periode pemerintahan Presiden Prabowo.
Menurut Rizwan, strategi hilirisasi nikel tidak hanya ditujukan untuk mendorong pertumbuhan ekonomi nasional secara langsung, tetapi juga untuk mengamankan posisi Indonesia dalam rantai pasok global, khususnya dalam industri energi bersih dan mobil listrik. Ia menjelaskan bahwa potensi besar nikel Indonesia harus dimaksimalkan secara optimal dengan skema investasi jangka panjang yang terarah dan terukur.
Dalam paparannya, Rizwan menekankan bahwa hilirisasi bukan sekadar soal peningkatan produksi, tetapi menyangkut perubahan struktur industri secara menyeluruh. "Kita mendorong agar proses hilirisasi ini bisa menciptakan ekosistem industri yang kuat, berdaya saing global, dan mendukung agenda transisi energi," ungkapnya.
Lebih jauh, Rizwan juga memaparkan bahwa kebijakan ini akan terintegrasi dengan pengembangan kawasan industri baru yang berbasis sumber daya mineral, serta pelibatan teknologi tinggi dalam proses produksi. Pemerintah mendorong agar investasi tidak hanya masuk dalam bentuk pembangunan smelter, tetapi juga hingga ke sektor manufaktur lanjutan seperti produksi baterai kendaraan listrik.
Dalam konteks ini, hilirisasi nikel tidak semata dimaknai sebagai pengolahan bijih mentah, melainkan sebagai bentuk transformasi industri menuju kemandirian teknologi nasional. Pemerintah menginginkan agar setiap ton nikel yang diolah di Indonesia benar-benar menghasilkan nilai tambah yang signifikan bagi perekonomian.
Selain itu, penempatan nikel sebagai komoditas prioritas juga diiringi dengan rencana peningkatan kapasitas sumber daya manusia di daerah-daerah penghasil nikel. Pemerintah berkomitmen membangun sinergi antara dunia industri dan pendidikan vokasi, agar tenaga kerja lokal dapat ikut tumbuh bersama sektor hilirisasi.
Dalam penjabaran strategi tersebut, Rizwan menambahkan bahwa fokus utama pemerintah adalah membangun kerangka kerja investasi yang inklusif dan adil. Pemerintah akan memperkuat sistem insentif fiskal dan non-fiskal untuk investor yang berkomitmen pada hilirisasi berkelanjutan dan ramah lingkungan.
Di sisi lain, perhatian juga diarahkan pada aspek keberlanjutan dan tanggung jawab sosial. Pemerintah tidak ingin proses hilirisasi berjalan dengan mengorbankan lingkungan atau menimbulkan konflik sosial. Karena itu, setiap proyek hilirisasi akan dituntut untuk memenuhi standar lingkungan dan etika kerja yang tinggi.
Dengan arah kebijakan ini, pemerintah berharap dapat mempercepat pencapaian berbagai target pembangunan nasional, mulai dari peningkatan ekspor produk bernilai tambah, penciptaan lapangan kerja baru, hingga peningkatan daya saing industri nasional di pasar internasional.
Langkah ini menjadi bukti bahwa Indonesia tidak lagi hanya mengandalkan ekspor bahan mentah, tetapi mulai memimpin transformasi industri berbasis sumber daya sendiri. Nikel yang dahulu hanya menjadi komoditas ekspor primer, kini disiapkan untuk menopang kemajuan teknologi nasional dan menjadi bahan bakar pertumbuhan ekonomi masa depan.
Komitmen yang ditunjukkan dalam pengembangan sektor hilirisasi mineral, khususnya nikel, mencerminkan strategi jangka panjang pemerintah yang berorientasi pada kemandirian dan ketangguhan ekonomi nasional. Dengan visi yang menyeluruh dan kolaborasi antara pemerintah, swasta, dan masyarakat, hilirisasi nikel dipandang mampu menciptakan lompatan besar dalam sejarah pembangunan industri Indonesia.
Dengan demikian, agenda hilirisasi nikel bukan hanya urusan teknis investasi, melainkan bagian dari misi besar negara dalam membangun ekonomi berbasis nilai tambah dan memperkuat daya saing bangsa dalam lanskap ekonomi global yang semakin kompetitif.