JAKARTA - Pengembangan industri keuangan syariah terus digalakkan dalam rangka memperkuat ekosistem ekonomi halal di Indonesia. Salah satu langkah penting yang kini mendapat perhatian regulator adalah memperluas kontribusi asuransi syariah melalui penyediaan produk-produk yang menyasar langsung kebutuhan sektor halal. Fokus ini bukan tanpa alasan, mengingat industri halal memiliki potensi pertumbuhan yang sangat besar dan memerlukan dukungan dari lembaga keuangan berbasis syariah.
Otoritas Jasa Keuangan (OJK) menegaskan komitmennya dalam mendorong perusahaan asuransi syariah untuk lebih agresif mengembangkan produk-produk yang mendukung industri halal. Upaya ini menjadi bagian dari strategi jangka menengah yang dirumuskan dalam Peta Jalan Penguatan Industri Perasuransian 2023–2027. Dokumen tersebut memuat serangkaian target dan arah kebijakan guna memperkuat peran industri asuransi dalam mendukung perekonomian nasional, khususnya pada segmen syariah.
Salah satu target konkret yang ditetapkan dalam peta jalan tersebut adalah bahwa pada 2027, sebanyak 50 persen perusahaan asuransi syariah diharapkan telah memiliki produk yang mendukung sektor halal. Target ini menunjukkan adanya keseriusan untuk memperkuat hubungan antara sektor keuangan syariah dan rantai nilai halal nasional yang terus berkembang dari tahun ke tahun.
Dukungan dari industri asuransi syariah terhadap sektor halal sangat dibutuhkan, terutama dalam hal perlindungan terhadap aset, kegiatan usaha, hingga mitigasi risiko yang dihadapi pelaku industri halal. Sebagai contoh, pelaku usaha makanan dan minuman halal, pariwisata halal, hingga sektor kosmetik dan farmasi yang berbasis syariah tentu membutuhkan produk perlindungan yang sesuai dengan nilai-nilai yang mereka anut.
Dengan begitu, arah pengembangan produk tidak lagi bersifat umum atau generik, melainkan harus secara spesifik menjawab kebutuhan pelaku industri halal. Ini mencakup perlindungan atas risiko dalam rantai pasok halal, asuransi perjalanan umrah dan haji, perlindungan atas aset produksi bersertifikat halal, hingga produk asuransi untuk sektor pendidikan dan kesehatan berbasis Islam.
Langkah regulator untuk mendorong penguatan sektor ini bukan hanya dengan menetapkan target angka, tetapi juga diikuti oleh penguatan tata kelola, peningkatan kualitas produk, dan perluasan jangkauan distribusi. Perusahaan asuransi syariah didorong agar tidak hanya terpaku pada produk tradisional, melainkan mampu menciptakan solusi asuransi yang inovatif, kompetitif, dan relevan terhadap perkembangan sektor halal.
Dalam implementasinya, perusahaan asuransi syariah perlu memperhatikan aspek kebermanfaatan (maslahah), kepatuhan syariah, dan prinsip keadilan dalam setiap produk yang dikembangkan. Hal ini penting agar produk yang ditawarkan tidak hanya memenuhi standar industri, tetapi juga sesuai dengan harapan nasabah yang mengutamakan nilai-nilai syariah dalam kehidupan ekonomi mereka.
Selain itu, keberhasilan dari kebijakan ini akan sangat ditentukan oleh kemampuan perusahaan asuransi syariah untuk membangun kemitraan strategis dengan pelaku usaha halal. Kolaborasi lintas sektor menjadi penting, baik dengan asosiasi pengusaha halal, lembaga sertifikasi halal, pelaku UMKM syariah, maupun platform digital yang berbasis syariah. Sinergi seperti ini akan menciptakan ekosistem yang saling mendukung dan mempercepat penetrasi produk-produk asuransi syariah di pasar industri halal.
Di sisi lain, penguatan kapasitas sumber daya manusia juga tak kalah penting. Perusahaan asuransi syariah perlu memiliki tenaga aktuaris, underwriter, dan agen pemasaran yang memahami prinsip-prinsip ekonomi Islam sekaligus memiliki wawasan tentang dinamika industri halal. Dengan SDM yang mumpuni, proses pengembangan dan distribusi produk akan berjalan lebih efektif dan berkelanjutan.
Tak kalah penting, digitalisasi harus menjadi bagian dari strategi pengembangan produk asuransi syariah yang mendukung industri halal. Platform digital memungkinkan perusahaan menjangkau konsumen secara lebih luas dan efisien, sekaligus menghadirkan kemudahan dalam pembelian dan klaim produk asuransi. Pendekatan digital juga sangat relevan dengan karakteristik pelaku industri halal, yang sebagian besar telah adaptif terhadap perkembangan teknologi.
Tantangan ke depan memang tidak sedikit, mulai dari literasi keuangan syariah yang masih terbatas, keterbatasan model bisnis yang spesifik terhadap sektor halal, hingga kebutuhan standardisasi produk. Namun, dengan arah kebijakan yang jelas dan target yang konkret, peluang bagi industri asuransi syariah untuk berkembang di sektor ini terbuka sangat lebar.
Seiring dengan pertumbuhan kelas menengah Muslim di Indonesia dan meningkatnya kesadaran masyarakat terhadap pentingnya produk keuangan syariah, maka permintaan terhadap produk-produk asuransi syariah yang sesuai dengan gaya hidup halal pun diprediksi akan semakin meningkat. Hal ini menjadi momentum yang tidak boleh dilewatkan oleh pelaku industri untuk melakukan transformasi dan inovasi.
Dalam konteks global, keberhasilan Indonesia dalam membangun konektivitas antara industri asuransi syariah dan sektor halal juga dapat menjadi model bagi negara-negara lain dengan populasi Muslim besar. Dengan kebijakan yang terintegrasi, sumber daya yang kompeten, serta semangat kolaboratif, Indonesia berpotensi menjadi pusat pengembangan produk-produk keuangan syariah berbasis halal terbesar di dunia.
Dengan demikian, target agar separuh dari perusahaan asuransi syariah mampu menghadirkan produk yang mendukung sektor halal bukanlah hal yang mustahil. Justru, ini adalah langkah awal dalam memperkuat struktur ekonomi nasional berbasis syariah yang tangguh, inklusif, dan berdaya saing tinggi.