JAKARTA - Isu ketimpangan antara potensi energi dan distribusi nyata kembali mencuat dalam kunjungan kerja Komisi XII DPR RI ke Provinsi Jawa Timur. Pada Kamis, 17 Juli, para legislator turun langsung ke lapangan untuk meninjau persoalan pasokan gas bumi serta mendengarkan langsung keluhan para pelaku industri terkait fluktuasi harga dan kebijakan distribusi energi yang belum berjalan sebagaimana mestinya.
Dalam forum tersebut, Komisi XII mengarahkan fokus pada pelaksanaan kebijakan Harga Gas Bumi Tertentu (HGBT) yang dinilai belum sepenuhnya memberikan dampak optimal, khususnya di kawasan industri Jawa Timur. Meski kebijakan tersebut dirancang untuk memberikan harga gas yang lebih terjangkau bagi pelaku industri dalam negeri, kenyataannya masih banyak tantangan yang dihadapi di tingkat implementasi.
Wakil Ketua Komisi XII DPR RI, Putri Zulkifli Hasan, dalam keterangannya mengungkapkan bahwa Jawa Timur sebenarnya memiliki posisi strategis dalam rantai pasok energi nasional. Provinsi ini menyumbang sekitar 14 persen dari total produksi gas bumi nasional, menjadikannya sebagai salah satu lumbung energi di Indonesia. Namun demikian, potensi besar ini belum sejalan dengan realisasi distribusi gas untuk kebutuhan industri lokal.
“Meski Jawa Timur merupakan salah satu daerah penghasil gas bumi terbesar di Indonesia, distribusi gas ke sektor industri masih menghadapi tantangan,” ujar Putri dalam sesi diskusi bersama para pemangku kepentingan daerah.
Ia menjelaskan bahwa keluhan dari pelaku industri umumnya berkisar pada ketidakterjangkauan pasokan gas dengan harga HGBT yang dijanjikan pemerintah. Dalam banyak kasus, harga yang diterima industri justru lebih tinggi dibanding ketentuan dalam kebijakan tersebut. Hal ini menjadi ironi tersendiri, mengingat gas bumi yang diproduksi di wilayah mereka sendiri justru belum bisa diakses secara maksimal.
Komisi XII menyampaikan bahwa situasi ini memerlukan evaluasi menyeluruh atas pelaksanaan kebijakan gas nasional. Mereka menekankan pentingnya transparansi dalam alokasi gas, ketersediaan infrastruktur distribusi yang memadai, serta kepastian pasokan bagi sektor industri. Tanpa penanganan serius, hambatan dalam distribusi gas bumi bisa menghambat pertumbuhan industri daerah dan pada akhirnya berdampak pada perekonomian nasional.
Kunjungan kerja ini menjadi forum penting untuk menyerap aspirasi dan melihat langsung permasalahan teknis di lapangan. Selain mendengarkan keluhan pelaku industri, Komisi XII juga berdialog dengan berbagai pihak, mulai dari pemerintah daerah, badan usaha milik negara di sektor energi, hingga pelaku usaha lokal. Semua masukan tersebut akan dibawa kembali ke tingkat pusat untuk dijadikan dasar dalam penyusunan langkah korektif.
Menurut legislator dari Komisi XII, keberhasilan kebijakan harga gas tidak hanya diukur dari penerbitan regulasi, tetapi juga dari efektivitas pelaksanaannya di tingkat operasional. Salah satu tantangan terbesar yang dihadapi adalah keterbatasan infrastruktur penyalur gas, seperti jaringan pipa dan terminal distribusi yang belum menjangkau seluruh kawasan industri.
Dalam konteks ini, Komisi XII mendorong pemerintah pusat dan daerah untuk segera mempercepat pembangunan infrastruktur distribusi gas. Ketersediaan jaringan pipa yang merata menjadi kunci untuk menjamin bahwa pasokan gas dari lapangan produksi dapat sampai ke industri dengan biaya yang efisien. Selain itu, diperlukan kejelasan dalam mekanisme alokasi gas agar tidak terjadi ketimpangan antara pasokan dan permintaan.
Kebijakan HGBT sendiri sebenarnya dirancang untuk mendukung industri dalam negeri agar lebih kompetitif, khususnya dalam menghadapi persaingan global yang semakin ketat. Dengan gas bumi sebagai salah satu sumber energi utama, harga yang stabil dan terjangkau menjadi kebutuhan mendesak bagi pelaku industri yang sangat bergantung pada efisiensi biaya produksi.
Komisi XII juga menekankan bahwa distribusi energi tidak boleh hanya menguntungkan pelaku usaha besar. Pemerataan pasokan gas ke seluruh skala industri, termasuk industri kecil dan menengah, harus menjadi perhatian utama. Sebab, sektor inilah yang menjadi tulang punggung perekonomian daerah dan penyerapan tenaga kerja terbanyak.
Dalam sesi kunjungan tersebut, berbagai pemangku kepentingan sepakat bahwa sinergi lintas sektor merupakan solusi kunci. Pemerintah pusat, legislatif, pemerintah daerah, dan pelaku industri perlu bekerja sama dalam menyusun peta jalan distribusi energi yang adil dan berkelanjutan. Dengan demikian, hilirisasi industri berbasis energi tidak hanya menjadi wacana, tetapi benar-benar memberikan dampak ekonomi yang nyata.
Komisi XII DPR RI menyatakan akan terus mengawal isu distribusi gas bumi ini melalui fungsi pengawasan dan penganggaran, agar kebijakan yang sudah disusun benar-benar dapat dirasakan manfaatnya oleh seluruh lapisan industri di daerah. Mereka juga berkomitmen membawa aspirasi dari Jawa Timur ini dalam agenda rapat dengan kementerian terkait dan mendorong adanya penyesuaian kebijakan yang lebih responsif terhadap kebutuhan daerah.
Dengan semakin kompleksnya tantangan di sektor energi, kehadiran wakil rakyat di lapangan menjadi sangat penting untuk memastikan bahwa suara masyarakat dan dunia usaha benar-benar diakomodasi dalam setiap proses perumusan kebijakan. Jawa Timur, sebagai salah satu pusat produksi gas bumi nasional, menjadi contoh nyata bahwa potensi besar harus diimbangi dengan distribusi yang tepat sasaran.